RiauKepri.com, PEKANBARU – Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), Rahman Hadi memimpin rapat koordinasi (Rakor) penting bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau. Rakor ini diselenggarakan di Gedung Daerah Balai Serindit, Komplek Kediaman Gubri, Rabu (3/10/2024).
Pembahasan utama dalam rapat ini yaitu terkait pengendalian inflasi, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem. Serta percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau.
Para Bupati dan Wali Kota yang hadir dalam rapat tersebut melaporan kondisi masing-masing daerahnya. Berbagai daerah di Riau memiliki tantangan tersendiri dalam menangani berbagai isu tersebut. Sehingga dibutuhkan strategi yang fleksibel dan tepat sasaran.
Pj Gubri katakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Provinsi Riau mengalami deflasi selama 4 bulan terakhir, yakni Juli – September 2024. Dimana deflasi Provinsi Riau menyentuh angka 0,33 persen pada bulan September 2024.
Dijelaskan, meskipun hal ini memandakan inflasi di Provinsi Riau menurun, namun deflasi yang cukup dalam tersebut juga dapat memberikan dampak buruk bagi para produsen barang dan jasa. Sebab hasil produksi mereka akan dihargai dengan sangat rendah.
“Inflasi kita saat ini terkendali bahkan cenderung terlalu rendah dan mendekati deflasi di 4 bulan terakhir. Oleh karena itu, dari Bank Indonesia, BPS Riau dan kita semua tadi sudah mengarahkan agar inflasi ini dikendalikan bukan diturunkan,” ujarnya.
“Kemudian deflasi kita coba juga untuk dikendalikan, karena yang ingin kita amankan dan diselamatkan tadi itu adalah antara produsen dan konsumen, mereka inilah yang kemudian harus di mediasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah sebagai subkultur kekuasaan harus memediasi struktur sosial, yaitu produsen dan konsumen. Oleh karena itu, terkait dengan inflasi kita tidak ada masalah, clear,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait stunting, Pj Gubri katakan masih ada beberapa daerah yang memerlukan langkah penanganan yang cepat dan terukur. Untuk itu, ia meminta agar memperkuat program intervensi gizi, terutama bagi ibu hamil dan balita. Serta mengoptimalkan peran kader posyandu di desa-desa.
“Masih ada beberapa kabupaten yang masih memang ada beberapa hal yang menjadi penyebab, tetapi sudah menjadi pusat perhatian dari kita. Hal ini juga sudah menjadi catatan dari kita, nanti kita harus mengurai dari mana kita memulainya, satu persatu harus kita selesaikan,” jelasnya.
Selain itu, Gubri juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, baik jalan maupun jembatan yang menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Para Bupati/Wali Kota melaporkan keadaan beberapa ruas jalan dengan kondisi rusak, sehingga secepatnya harus dilakukan perbaikan.
Menjawab persoalan tersebut, Pemprov Riau sudah menganggarkan perbaikan beberapa ruas jalan yang menjadi permasalahan di APBD P 2024. Sehingga, perbaikan jalan yang menjadi persoalan, dapat direalisasikan kedepannya. (Galeri)
