RiauKepri.com, SELATPANJANG-Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor Urut 4 Masrul Kasmy memberikan harapan baru bagi seluruh masyarakat. Ia mengaku akan menciptakan perubahan bagi Kepulauan Meranti menuju arah yang lebih baik dari sebelum ini. Demikian kata pembuka Masrul Kasmy belum lama ini.
Masrul mengaku cukup paham dengan kondisi daerah termuda Provinsi Riau tersebut. Berpengalaman sebagai mantan kepala daerah periode pertama pasca pemekaran, ia yakin tau betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
Menurutnya masyarakat Kepulauan Meranti ingin sejahtera. Kesejahteraan yang merata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, mulai dari sumber daya manusia (SDM) hingga alam (SDA). Seperti yang tertuang dalam misi pertama yang ia susun dengan Wakilnya Fauzi Hasan.
“Dalam misi itu cukup singkat dan padat. Masyarakat Meranti ingin sejahtera. Makanya kita muat tujuan itu dalam misi pertama yakni, mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya sumber daya di Kepulauan Meranti cukup menjanjikan, namun hingga saat ini ia menilai belum terkelola dan dikemas dengan baik. Sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan, pertanian hingga kelautan.
Cerita soal sektor perkebunan yang cukup menjanjikan, Kepulauan Meranti memiliki sagu. Hanya saja saat ini pengembangan sektor tersebut masih sebatas produk hulu yang memproduksi tepung sagu dengan kapasitas tidak kurang dari 250.000 ton per tahun. Menurutnya pengembangan sektor hilir tidak dikemas dengan baik.
“250.000 Ton produksi tepung sagu Kepulauan Meranti dalam per tahun. Kalau pun ada produk hilir hanya sebatas saja untuk memenuhi kebutuhan lokal dengan tingkat produksi skala kecil. Sementara seluruh hasil produksi hulu tersebut dikim ke cerebon dan negara tetangga dengan harga yang relatif murah. Parahnya ada fenomena kelangkaan tepung sagu di Meranti. Kalaupun ada harganya mahal,” ungkapnya.
Kondisi tersebut diperparah atas buruknya tata pengelolaan limbah, hingga menimbulkan pencemaran lingkungan sekitar wilayah operasional, bahkan minimnya sumbangsih sektor ini terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Jadi menurutnya persoalan ini harus segera diatasi. Makanya kata Masrul, keberadaan mereka akan mengurai persoalan tersebut dalam lima tahun kedepan.
Ia mengatakan bahwa pemerintah wajib menjaga ekosistem stabilitas daerah agar tetap berjalan dengan baik. Termasuk ekosistem pemanfaatan sumber daya hasil perkebunan sagu di Kepulauan Meranti. Pemerintah harus punya jasa untuk menjaga kualitas, mutu, pengendalian kapasitas kebutuhan pasar. Untuk itu ia berencana membangun gudang aman dan terpadu. Selain menjaga kualitas hasil produksi dari pengusaha aman dan terjaga, tentu ada pengendalian pasokan dan harga jual pasar lokal dan luar Kepulauan Meranti.
“Setelah fasilitas dan layanan itu kita sediakan, nanti baru ada jasa retribusi yang akan ditarik pemerintah dalam meningkatkan PAD. Untuk besaran jasa tentu tidak harus memberatkan sektor usaha yang nantinya akan kita kemas sebaik mungkin. Dengan begini sektor hulu sagu aman terhadap kualitas hasil produksi, harga dan pasokan terjaga dengan baik,” ujarnya.
Untuk menggenjot stabilitas harga jual pihaknya juga akan memberikan subsidi terhadap kos angkut pendistribusian bagi petani dan pengusaha produksi tepung sagu. Bahkan akan ada pengembangan dan perluasan perkebunan oleh pemerintah dengan cara memberikan bantuan bibit dan pupuk terhadap petani.
“Karena produk hilirisasi makanan olahan berbahan dasar sagu harus mendapatkan bahan baku dengan kualitas premium serta harga yang terjangkau. Setelah itu tinggal kita meningkatkan upaya pembinaan dan pendampingan berjenjang dari pemerintah kedepan. Jadi ini yang fokus utama akan kita kembangkan,”terangnya.
Disamping itu Masrul juga tidak akan membiarkan dampak lingkungan yang dihasilkan atas aktivitas produksi sagu di Kepulauan Meranti. Untuk itu, pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dengan fungsi pendapatan dan regulasi tanpa menghambat produktivitas investasi harus dijalankan.
“Kita akan membuat regulasi penataan yang sesuai standar lingkungan dengan membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah perangkat daerah. Unit ini harus menciptakan standarisasi lingkungan yang berbasis retribusi. Bentuknya pelayanan pengelolaan limbah yang sesuai standar lingkungan yang akan diterapkan oleh pengusaha. Dari layanan tersebut kita akan tarik retribusi, seperti iuran pemeliharaan dan keamanan lingkungan. Selain lingkungan aman tentu akan meningkatkan PAD,” ujarnya.
Menariknya lagi Masrul juga telah membangun komunikasi dengan kerabatnya, jika terpilih sebagai kepala daerah mendatang, mereka akan mengelola limbah padat hasil produksi sagu untuk dimanfaatkan menjadi bahan bakar pembangkit energi bio massa. Ia membeberkan beberapa daerah telah mendapat bagian dalam program tersebut. “Untuk kulit batang sagu itu nantinya bakal kita jadikan sebagai bahan bakar pembangkit listri bio massa. Saat ini dalam tahap uji coba. Dan ini sudah dapat titik terangnya hasil koordinasi kita dengan sejumlah pihak terkait di pemerintah pusat,” ungkapnya.
Menurut Masrul, langkah ini dilakukan tidak hanya kepada pelaku sektor produksi hulu hingga hilir sagu. Hal yang sama juga akan dilakukan kepada sektor perkebunan lainnya. Seperti petani padi, karet, kelapa, kopi dan lain-lain. Dengan kondisi persediaan keuangan yang terbatas, pihaknya membuka ruang bagi investor dengan sejumlah kemudahan yang akan diatur oleh pemerintah daerah setempat. Mulai dari memberikan keringanan pajak dan retribusi hingga kemudahan perizinan.
Selain itu kata dia, bersama wakilnya Fauzi Hasan akan terus berupaya untuk menarik program perintah pusat dalam meningkatkan program yang dimaksud. Seperti saat ini Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Perpres Nomor 132 Tahun 2004 tentang pengelolaan dana perkebunan. Ia juga telah membangun komunikasi kepada pihak terkait agar Kepulauan Meranti masuk dalam skala prioritas.
“Kita sudah bangun komunikasi. Ada bantuan dana peremajaan perkebunan yang bisa dipakai oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan hasil panen. Bentuknya kompensasi dari pemerintah pusat terhadap daerah yang getol dalam mengembangkan sektor perkebunan dan pertanian unggulan. Termasuk perkebunan sagu, karet, kopi dan lain lain. Bagusnya program ini masih berlanjut pada tahun mendatang,” ujarnya.
Masrul Kasmy dan Fauzi Hasil turut melirik besarnya potensi kelautan, perikanan hingga sektor marikultur atau dengan budi daya hasil laut. Langkah itu ditempuh mengingat potensi daerah termuda di Riau ini masih sangat menggiurkan hingga menjadi daerah poros maritim terbaik di Provinsi Riau.
Namun untuk mendongkrak prospek tersebut, belum begitu maksimal. Padahal, menurutnya permintaan pasar ikan air laut sangat besar. “Jangankan untuk memenuhi pasar interlokal. Saat ini kondisinya untuk memenuhi pasokan ikan di pasar lokal saja sulit. Hal itu dampak atas minimnya fasilitas kebutuhan pokok nelayan dan budidaya,” ungkapnya.
Khusus untuk hasil tangkap nelayan lokal dominan melelang ikan di Tanjungbalai Karimun. Sementara pasokan ikan untuk warga di Pusat Kabupaten Kepulauan Meranti hanya dipasok dari nelayan kecil yang beroperasi di sekitar Selatair Hitam saja. “Nelayan yang kita yang melelang ikan di Kepri itu mendapat kemudahan dari Pemerintah Kepri. Di sana, fasilitas lengkap. Fasilitas yang dimaksud seperti, pabrik es, tempat pengisian bahan bakar subsidi khusus nelayan, tempat jual perlengkapan tangkap, hingga pelabuhan pelelangan ikan,” ujarnya.
Sementara di Kepulauan Meranti seluruh fasilitas tidak ditemukan di Kepulauan Meranti. Seperti baru baru ini ia sempat mendapat keluhan dari sejumlah nelayan yang kesulitan mendapatkan bahan bakar bersubsidi dari pemerintah. Jikapun dapat, pasokan yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional pulang balik dari wilayah tangkap.
“Jadi sejumlah fasilitas dan kemudahan mudah tersebut akan kita prioritaskan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan nelayan dapat terpenuhi dengan baik dan tidak lagi melelang ikan di luar daerah,” tuturnya.
Menyikapi kondisi pelaku budidaya ikan air laut pihaknya akan memperluas pasar yang selama ini menjadi persoalan tidak kunjung terpecahkan. Hal ini menjadi sebab akibat tidak berjalannya struktur pemerintahan yang kuat untuk melakukan pendampingan dan menciptakan perluasan pasar kepada seluruh pelaku budidaya.
“Pengembangan perluasan pasar ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi perangkat daerah terkait harus kita dorong aktif untuk membangun dan menjalin komunikasi kepada pihak luar yang membutuhkan pasokan potensi yang dibekali oleh dana perjalanan dinas dibayar secara penuh,” terangnya.
Meskipun demikian ia berharap nelayan dan pelaku budidaya tidak hanya fokus ke satu profesi saja. Seperti nelayan fokus terhadap mengkap ikan, begitu juga pelaku budidaya.
“Masyarakat harus ada opsi lain untuk menambah pendapatan. Contoh nelayan tidak bisa melaut ketika cuaca buruk, dan gagal panen bagi pelaku budi daya,” ujarnya.
Hedaknya seluruh pelaku atau kelompok masyarakat dapat menambah kemampuan atau keahlian bidang lain untuk menambah pundi pendapatan menuju Kepulauan Meranti sejahtera.
Tentu langkah ini tidak hanya berlaku terhadap nelayan dan pelaku budi daya saja, masyarakat yang menyandang profesi lain yang masuk dalam kelas ekonomi rendah bisa menambah keahlian penernakan, pertanian bahkan perkebunan. Begitu juga sebaliknya.
“Untuk mempermudah itu kita nantinya akan meberikan kemudahan pendampingan, penguatan kelopok dan bantuan permodalan yang harus bersinergi dengan program pemerintah pusat,” ujarnya.
Dalam hal ini juga berkaitan dengan apa yang telah ia sapaikan dalam debat sebelumnya. Terutama dalam mengembangkan sektor UMKM yang mengedepankan One Village One Product (OVOP).
Ini adalah program pengembangan potensi daerah untuk menghasilkan produk lokal yang unik dan khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Program ini bertujuan untuk mendorong produk lokal agar dapat menembus pasar global.
Langkah ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal, dalam menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Kalau sisi ragam makanan Meranti cukup banyak. Apalagi yang berbahan dasar sagu dan ikan. Cuman kalahnya kita di sini adalah pada sisi kemasan produk dan pasar. Kalau ini dikemas dengan baik melalui bengkel UMKM tentu akan terasa dampaknya,” terangnya.
Untuk bengkel UMKM ini seluruh pelaku UMKM nantinya diberi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan menciptakan produk yang berkualitas dari sisi rasa, sisi motif, hingga desain produk. “Selain itu pelaku UMKM juga akan dibimbing untuk menciptakan pasar melalui e-market sembari OPD terkait bergerak seiiring mencari pasar secara konvensional,” tuturnya.
Begitu juga hal yang sama dilakukan kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Pelatihan dan bimbingan dari para ahli pada dalam bidangnya akan diperkuat. Sehingga sebelum mendapatkan pekerjaan, masyarakat yang mengikuti program tersebut benar benar memiliki skil dan mampu bersaing.
Dongkrak Kesejahteraan Masyarakat Masrul Bakal Hidupkan Puskesos di Setiap Desa dan Kelurahan
Menuju pemerataan kelayakan hidup warga Kepulauan Meranti, Calon Bupati Masrul Kasmy akan menghidupkan kembali program Puskesos di setiap desa dan kelurahan. Dari pantauannya di lapangan program yang seharusnya di terapkan oleh pemerintah daerah tersebut tampak mati suri.
“Sampai saat ini saya lihat tidak satupun puskesos di Kepulauan Meranti yang aktif. Ada tempatnya malah tutup. Makanya kita mau aktifkan itu kembali kalau diberikan kepercayaan untuk memimpin dalam lima tahun kedepan,” ujarnya.
Menurutnya pskesos memiliki fungsi dan tugas mulia menyelesaikan kebutuhan dan persoalan sosial masyarakatnya. Apalagi di tengah situasi Meranti seperti seperti sekarang ini, tentu saja pemerintah harus bekerja lebih aktif dalam membantu kesejahteraan sosial masyarakat , salah satunya dengan perbantuan puskesos.
“Padahal puskesos merupakan sebuah layanan Sosialiasasi Pusat Kesejahteraan Sosial. Ia dijalankan untuk memudahkan warga untuk mendapatkan perlindungan sosial. Terutama warga yang kurang mampu,” ujarnya.
Menurutnya inilah salah satu wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan penanganan rujukan program apa yang bisa mengentaskan dan membantu persoalan sosial yang dikelukan oleh warga.
“Di situ nanti ada juga layanan aktif menerima ragam keluhan berbagai bidang sosial masyarakat. Mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, ekonomi hingga usaha.
Dan keluhan terkait permasalahan sosial tersebut akan ditangani melalui sistem layanan rujukan terpadu atau SLRT yang bisa dilakukan melalui aplikasi simnangkis dari integra indonesia perintah pusat,” terangnya.
Tekat Masrul Benahi Fasilitas dan Tenaga Medis di Meranti
Menuju Kepulauan Meranti yang bermanfaat seperti jargon yang dilontarkan pada setiap kampanye, Masrul mengungkapkan akan melakukan pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan (SPA) hingga memantapkan kualifikasi seluruh tenaga medis di setiap pusat kesehatan masyarakat.
Jika perlu menurutnya, setiap pusat kesehatan wajib menyediakan pelayanan rawat inap dan memiliki seorang atau lebih dokter, serta dokter spesialis yang cukup dibutuhkan di lingkungan masyarakat.
“Fasilitas yang mumpuni dan lengkap, seimbang dengan petugas medis yang profesional. Jika perlu harus ada dokter spesialis. Jadi tidak ada lagi pasien asal daerah terpencil yang dirujuk ke Selatpanjang atau ke Luar dari RSUD Selatpanjang. Dan itu wajib gratis,” ujarnya.
Menurutnya kenapa harus mempermudah masyarakat untuk mendapat rujukan ke luar daerah jika Puskesmas atau RSUD yang tersebar di Kepulauan Meranti mampu untuk melakukan penanganan.
“Ini masyarakat dipermudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ke luar daerah. Sementara pusat kesehatan kita tidak maksimal pelayanannya,” terangnya.
Apalagi saat ini pemerintah pusat mendorong penuh program tersebut dengan menggencarkan penyaluran dana afirmasi ke seluruh daerah yang membutuhkan. Termasuk daerah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Artinya kita harus bisa meyakinkan pusat bahwa kita masih butuh bantuan mereka ke Meranti. Untuk itu kita harus menyeragamkan seluruh program yang berkaitan dengan program pemerintah pusat. Sehingga bantuan pusat terus mengalir tanpa henti masuk ke Meranti,” bebernya.
Masrul Tawarkan Seragam Sekolah Gratis, Fasilitas, dan Tambahan Tunjangan Guru
Dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kepulauan Meranti, Masrul Kasmy bersama Fausi Hazan gencar menawarkan sejumlah program. Program yang dimaksud dimulai dari memberikan seragam gratis bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kata Masrul program itu nantinya sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan di daerah setempat.
Menurutnya, program seragam gratis ini dijalankan melalui skema Bantuan Operasional Siswa Daerah (Bosda). Meliputi seragam merah putih, batik, baju Kurung Melayu, dan seragam olahraga untuk siswa SD.
“Tentu ini menjadi salah satu fokus pembangunan oleh pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap anak di Meranti mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik tanpa terbebani oleh biaya seragam,” tambahnya.
Setelah itu beriringan juga mereka turut membangun fasilitas sekolah yang layak guna mendukung kualitas terhadap aktivitas belajar mengajar di seluruh sekolah yang tersebar.
Karena kata dia, dengan fasilitas yang memadai tentu dapat mempengaruhi suasana belajar, perkembangan akademik, serta kenyamanan mental dan fisik generasi kedepan denga menyerap dana alokasi khusus yang sebesar besarnya dari pemerintah pusat.
Meskipun demikian yang paling penting dari itu adalah pemerataan guru kesegala penjuru. Mulai dari desa hingga ke pusat kabupaten secara menyeluruh. Sehingga tidak ada lagi guru yang menumpuk di suatu lingkungan tertentu.
Untuk mengurai persolan tersebut ia akan menambah tunjangan kinerja seluruh guru di Kepulauan Meranti. Namun penambahan disakurkan dengan besaran yang bervariasi.
“Harus ditambah seluruhnya. Tetapi harus bervariasi. Yang mengabdi diwilayah tetinggal misalnya harus mendapatkan tunjangan lebih besar dari yang diperkotaan. Jika sama saja ya banyak guru yang minta pindah dari desa ke kota. Sementara beban sama dengan jumlah rombel yang berbeda,” ujarnya.
Menurutnya pemerataan guru dapat berdampak positif pada kualitas pendidikan dalam menjamin hak peserta didik. “Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas, yang merupakan investasi penting bagi masa depan Kepulauan Meranti di mana mendatang,” tambahnya***
