RiauKepri.com, PEKANBARU- Sebanyak 29 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXXII asal Riau resmi diserahterimakan kepada pemerintah daerah untuk mulai mengabdi sebagai pamong praja muda. Serah terima dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Riau, M Job Kurniawan, di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, Jumat (1/8/2025).
Para lulusan tersebut akan ditempatkan di berbagai instansi pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Riau. Mereka diharapkan mampu berkontribusi langsung dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
“Alhamdulillah hari ini kita menerima 29 lulusan IPDN Angkatan 32 untuk ditempatkan di instansi daerah. Ini adalah awal pengabdian mereka sebagai ASN di birokrasi,” ujar M Job Kurniawan dalam sambutannya.
M Job menegaskan, meski telah menjalani pendidikan yang disiplin dan ketat selama empat tahun di kampus IPDN, keberhasilan di dunia kerja tidak bisa hanya mengandalkan itu semata. Menurutnya, dunia kerja memiliki tantangan yang lebih kompleks.
“Saya tahu, kalian dibentuk dengan sistem pendidikan yang keras dan disiplin tinggi. Tapi saya ingin mengingatkan: kedisiplinan di kampus tidak otomatis menjadikan kalian berhasil di dunia kerja,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa profesionalisme, integritas, serta kinerja nyata adalah indikator utama keberhasilan aparatur sipil negara (ASN). Tantangan birokrasi saat ini menuntut lebih dari sekadar teori dan kedisiplinan internal.
“Tugas kalian bukan sekadar bekerja, tapi juga mengembalikan dan menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Zulkifli Syukur, menyampaikan bahwa penempatan para lulusan ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Dalam Negeri RI dalam mendorong pemerataan ASN di seluruh Indonesia.
“Pada tanggal 27 Juli lalu, sebanyak 1.110 praja utama telah diwisuda di Jatinangor dan dilantik oleh Mendagri. Dari jumlah itu, 29 orang berasal dari Provinsi Riau,” jelas Zulkifli.
Diharapkan lulusan IPDN mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dan pelayanan publik di berbagai wilayah Riau. Namun, mereka juga dihadapkan pada realitas bahwa capaian akademik bukanlah jaminan mutlak untuk sukses dalam birokrasi yang dinamis dan penuh tantangan. (RK5)
