RiauKepri.com, TANJUNGPINANG — Dugaan adanya praktik setoran di balik maraknya penggunaan telepon seluler oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang kembali mencuat. Fenomena ini menjadi sorotan publik lantaran aktivitas komunikasi para narapidana dinilai terlalu bebas.
Informasi yang beredar menyebutkan, sejumlah warga binaan diduga masih leluasa menggunakan ponsel untuk berkomunikasi ke luar lapas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada pihak tertentu di dalam lembaga pemasyarakatan yang bermain dan menerima imbalan?
Beberapa sumber menyebutkan, selain untuk berkomunikasi dengan keluarga, sebagian warga binaan bahkan memanfaatkan ponsel untuk melakukan aksi penipuan melalui telepon. Tak hanya itu, ponsel juga diduga menjadi sarana koordinasi jaringan peredaran narkoba dari balik jeruji.
Padahal, razia terhadap barang-barang terlarang di dalam lapas kerap dilakukan oleh petugas maupun tim gabungan aparat penegak hukum (APH). Namun, hasilnya sering kali tak maksimal. Razia yang dilakukan disebut-sebut kerap bocor terlebih dahulu kepada warga binaan.
“Setiap kali razia, paling hanya ditemukan beberapa unit ponsel. Padahal, sehari-hari banyak yang menggunakannya,” ungkap salah satu sumber yang mengetahui kondisi lapas, Jumat (10/10/2025).
Sumber lain dari dalam Lapas Narkotika Tanjungpinang yang enggan disebut namanya mengaku, penggunaan ponsel di dalam lapas tidak gratis. Ia menyebut, ada dugaan praktik setoran kepada oknum petugas lapas agar warga binaan bisa menggunakan ponsel tanpa gangguan.
“Kalau mau pakai HP, harus ada setoran. Besarannya beda-beda tergantung kamar dan penghuninya. Di kamar R2, hampir semua warga binaan pakai HP,” katanya kepada wartawan.
Meski tidak menjelaskan nominal yang dimaksud, pengakuan ini memperkuat dugaan adanya praktik pungutan liar di lingkungan lapas. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk lemahnya pengawasan internal lembaga pemasyarakatan tersebut.
Publik pun mempertanyakan kinerja Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) yang dinilai tidak mampu menertibkan penggunaan barang terlarang di dalam lingkungan binaan. Lemahnya tindakan pengamanan menimbulkan spekulasi adanya pembiaran bahkan keterlibatan oknum.
“Kalau pengawasan tegas, seharusnya tidak ada lagi ponsel yang bisa dipakai di dalam. Tapi kenyataannya tetap saja ada,” ujar salah satu sumber lainnya.
Untuk mengonfirmasi kabar tersebut, awak media mencoba menghubungi Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang, Porman, melalui pesan WhatsApp pada Jumat (10/10/2025). Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.
Publik berharap Kementerian Hukum dan HAM melalui Kanwil Kepri segera menindaklanjuti dugaan tersebut. Transparansi dan penegakan disiplin di lingkungan lembaga pemasyarakatan menjadi kunci agar citra aparat tidak tercoreng oleh praktik-praktik tidak terpuji. (Red)
