RiauKepri.com, PEKANBARU- Di balik dinginnya Ruang Melati, Lantai 3 Kantor Gubernur, percakapan soal reforma agraria tidak hanya berisi angka, peta, dan praktik birokrasi. Di sanalah suara 45 ribu warga Siak yang hidup di antara cengkeram HGU dan HTI, diserukan Bupati Siak, Dr. Afni Zulkufli, agar nasib rakyatnya yang terjepit didengar.
Kegelisahan yang dibawa wanita pertama menjadi bupati di negeri istana itu, datangnya dari desa-desa, dari ladang-ladang yang mulai retak karena kekeringan, hingga dari rumah-rumah yang berdiri di atas tanah tanpa kepastian. Semua itu ikut masuk ke ruang rapat yang menghadirkan seluruh kepada daerah se-Riau,
pada Senin (1/12/2025).
Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, membuka rapat dengan nada tegas tapi juga resah. Pasalnya, dia tahu betul apa yang dibahas hari itu bukan sekadar urusan tanah. Reformasi agraria selalu berjalan berdampingan dengan nasib orang banyak, nasib di banyak tempat di Riau, masih tertahan oleh tumpang tindih kepemilikan dan konflik lahan yang tak kunjung selesai.
Hariyanto mengakui, Riau adalah satu dari provinsi dengan persoalan agraria paling berlambak (banyak) di Indonesia. Konflik lahan dan sengkarut perizinan membuat banyak warga hidup dalam ketidakpastian. “Ini tentang stabilitas sosial-ekonomi daerah,” ucapnya. Dan stabilitas itu di muara rapuh bila masyarakat tidak memiliki kepastian atas ruang hidup mereka.
Data yang disebutkan Hariyanto, sebenarnya hanya angka tapi di lapangan angka itu adalah wajah-wajah yang nyata. Kemiskinan 6,36 persen di Riau bukan sekedar statistik. Sebagian besar keluarga miskin itu tinggal di wilayah yang justru paling berat terdampak masalah agraria.
“Reforma agraria bukan cuma sertifikasi tanah.
Ini strategi memerangi kemiskinan,” kata Hariyanto. Di balik kalimat Plt Gubri itu, tentunya ada upaya untuk melihat kembali tanah sebagai sumber kehidupan, bukan hanya aset.
Ketika giliran Bupati Siak Afni berbicara, suasana berubah. Afni membawa cerita panjang dari kampung-kampung di Siak, tempat 45 ribu warganya hidup di antara HGU dan HTI, terjepit secara harfiah maupun penghidupan. “Warga kami terjepit,” katanya.
Kata Afni itu melukis situasi yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Warga bertanam di tanah yang tidak punya kepastian, membangun rumah yang setiap saat bisa dianggap salah tempat.
Afni menyampaikan permintaan pelepasan lahan sepanjang sekitar 10 kilometer, seperti yang terjadi pada PT SIR. Keinginan Afni ini tidak sedang bicara tentang proyek besar, melainkan tentang memberi ruang gerak bagi ribuan keluarga agar mereka bisa merasakan pembangunan seperti masyarakat di daerah lain.
Di Siak, persoalan agraria bukan hanya soal hak atas tanah, tetapi juga soal air, sumber kehidupan paling dasar. Di Kecamatan Bungaraya, sawah-sawah mulai mengering. Petani menyalahkan menurunnya kemampuan tangkapan air di kawasan HTI dan HGU, yang perlahan membuat irigasi tak lagi bisa mengandalkan air alam.
“Kami mohon 100 hektare untuk fungsi ekologis,” ucap Afni. Permintaan itu sederhana, hanya ingin memastikan air tetap mengalir, agar para petani tidak kehilangan musim tanam.
Suara para petani mungkin tidak terdengar langsung di ruang rapat itu, tetapi Afni mengumandangkannya. Mereka adalah petani yang masih mengandalkan cangkul, masih menunggu hujan, dan masih berharap bahwa tanah tempat mereka menanam tidak suatu hari ditandai sebagai milik orang lain.
Kepala Kanwil BPN Riau, Nurhadi Putra, mencoba memberikan perspektif lebih luas. Menurutnya, reforma agraria adalah penataan kembali hubungan hukum antara masyarakat dan tanah. Ini pekerjaan yang rumit, melibatkan regulasi, batas kawasan, dan kepentingan ekonomi yang berkelindan.
Namun ia juga mengakui bahwa rapat hari itu belum menghasilkan solusi final. Reforma agraria, kata Nurhadi, adalah perjalanan panjang. Diperlukan dialog berkelanjutan agar kebijakan yang disusun tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi menyentuh warga yang paling terdampak.
Lalu siapa yang harus berada di garis depan? Nurhadi menyebut GTRA kabupaten/kota. Mereka inilah yang akan menjadi pendengar pertama keluhan masyarakat, dan penghubung antara suara desa dengan kebijakan provinsi.
Di ruang rapat itu, semua orang sadar bahwa persoalan agraria tidak akan selesai hanya dengan satu pertemuan. Tetapi apa yang dibawa para kepala daerah, seperti Afni, membuka satu kenyataan, bahwa setiap keputusan tentang tanah selalu punya wajah manusia di baliknya.
Ketika rapat usai, para peserta kembali ke daerah masing-masing. Sementara di Siak, para petani masih menatap sawah yang mengering, dan ribuan keluarga masih menunggu nasib hak atas tanah mereka. Reforma agraria mungkin soal kebijakan, tetapi bagi mereka, itu adalah harapan untuk tetap bisa hidup di tanah yang sudah lama mereka sebut rumah. (RK1/*)
