RiauKepri.com, THAILAND – Thailand memasuki fase genting dalam politik nasional setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul resmi membubarkan parlemen, sebuah langkah drastis yang diambil di tengah kebuntuan politik, konflik bersenjata dengan Kamboja, dan tekanan ekonomi yang kian berat.
Berdasarkan laporan media lokal yang dikutip Aljazeera, Sabtu (13/12/2025), Anutin telah mengajukan permohonan pembubaran parlemen kepada Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. Permintaan tersebut kemudian disahkan melalui dekrit kerajaan yang diumumkan dalam Lembaran Negara Kerajaan pada Jumat (12/12) waktu setempat.
Dengan dekrit tersebut, Thailand membuka jalan bagi pemilihan umum lebih awal yang menurut undang-undang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 45 hingga 60 hari. Langkah ini menandai berakhirnya masa parlemen yang tersandera konflik internal koalisi dan pertarungan kepentingan antarpartai.
Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, mengatakan pembubaran parlemen merupakan konsekuensi dari kebuntuan berkepanjangan dengan Partai Rakyat, kekuatan oposisi terbesar di parlemen. Kebuntuan itu dinilai telah melumpuhkan fungsi legislasi dan menghambat agenda strategis pemerintah.
“Kami tidak lagi bisa bergerak maju di parlemen,” ujar Siripong kepada Reuters, menggambarkan situasi politik yang macet dan tak produktif.
Krisis Politik di Tengah Konflik Bersenjata
Keputusan politik tersebut diambil pada saat yang tidak ideal. Thailand sedang terlibat bentrokan bersenjata intensif dengan Kamboja di wilayah perbatasan, yang telah berlangsung selama empat hari berturut-turut. Konflik itu menewaskan sedikitnya 20 orang di kedua negara dan melukai hampir 200 lainnya, dengan pertempuran melibatkan artileri berat dan serangan udara di lebih dari belasan titik.
Meski demikian, Anutin menegaskan bahwa transisi politik tidak akan melemahkan keamanan nasional. Ia memastikan pengerahan militer di sepanjang perbatasan tetap berjalan penuh dan tidak terdampak oleh pembubaran parlemen.
“Keamanan negara tetap menjadi prioritas,” tegas Anutin kepada wartawan, seraya mengulang pernyataannya di media sosial bahwa langkah ini diambil untuk “mengembalikan mandat kepada rakyat”.
Tekanan Ekonomi dan Retaknya Koalisi
Di sisi lain, Thailand juga menghadapi tantangan ekonomi serius. Tingginya utang rumah tangga, lemahnya konsumsi domestik, serta dampak lanjutan dari kebijakan tarif Amerika Serikat telah mengguncang perekonomian negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara tersebut. Ketidakpastian politik akibat konflik elite semakin memperburuk sentimen pasar dan kepercayaan investor.
Anutin, yang menjabat sebagai perdana menteri sejak Agustus 2023, sebelumnya berencana membubarkan parlemen pada akhir Januari dengan pemilu digelar Maret atau awal April. Namun, eskalasi konflik politik memaksa langkah itu dipercepat.
Krisis ini dipicu oleh keluarnya Partai Bhumjaithai dari koalisi pemerintahan dan gagalnya kesepakatan baru dengan Partai Rakyat. Partai oposisi tersebut menuntut sejumlah konsesi, termasuk referendum reformasi konstitusi, sebagai syarat dukungan politik.
Siripong mengungkapkan bahwa koalisi runtuh setelah tuntutan tersebut tidak dipenuhi. “Ketika keinginan mereka tidak terakomodasi, ancaman mosi tidak percaya pun muncul, disertai desakan agar parlemen segera dibubarkan,” ujarnya.
Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, mengonfirmasi hal itu dan menilai Partai Bhumjaithai gagal memenuhi komitmen politik. Ia menegaskan bahwa oposisi telah berupaya mendorong perubahan konstitusi melalui jalur parlemen, namun menemui jalan buntu.
Dengan pemilu dini di depan mata, Thailand kini menghadapi pertaruhan besar: menjaga stabilitas nasional di tengah konflik eksternal dan krisis internal, sembari menyerahkan kembali arah kepemimpinan negara kepada pilihan rakyat. (*)
