RiauKepri.com, SIAK- Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, optimis Kabupaten Siak dapat bangkit dari tekanan fiskal akibat defisit dan timbunan warisan utang yang harus ditanggung di awal pemerintahannya. Afni dan Wakilnya Syamsurizal baru dilantik tanggal 4 Juni 2025, dan langsung dihadapkan pada kondisi keuangan daerah yang rumit. Meski begitu sekitar Rp200 miliar utang tahun 2024 sudah berhasil terbayarkan, dan sisanya sekitar Rp120 miliar harus bergeser ke 2026.
“InsyaAllah, kita cicil pelan-pelan semua tanggungan utang ini. Kita mengusai yang kusut, memperkecil tekanan fiskal dengan menaikkan PAD, serta melakukan efesiensi di semua lini. Kita akan terus berjuang mewujudkan Siak Hebat. Mari jadikan masa-masa sulit ini sebagai bahan evaluasi untuk berhati-hati saat mengambil kebijakan, dan bekerja lebih keras lagi untuk Negeri Istana ini,” kata Bupati Afni menjawab awak media, Sabtu (27/12/2025).
Secara blak-blakan, Bupati Afni membeberkan kondisi keuangan Kabupaten Siak di penghujung tahun 2025 yang disebutnya memang berada dalam situasi tidak baik. Beberapa pembayaran yang menjadi hak masyarakat tidak dapat dilakukan, disebabkan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dana transfer yang menjadi hak Kabupaten Siak di akhir tahun, awalnya disetujui dalam sistem sebesar Rp111 miliar, namun yang ditransfer ke daerah hanya sekitar Rp55,6 miliar atau dipotong hampir 50 persen. Pemangkasan ini tiba-tiba dan tanpa alasan.
“Kami sudah bersurat resmi beberapa kali, memohon, mempertanyakan, Pimpinan DPRD Siak juga datang ke Kemenkeu, bahkan saya pribadi sudah mengirim pesan langsung by WA kepada Menteri Keuangan. Namun sampai hari ini belum ada jawaban yang transparan terkait alasan pemangkasan dana tersebut,” ungkap Afni.
Akibat tidak masuknya dana transfer tersebut, kondisi fiskal daerah yang memang sejak awal menanggung defisit dan warisan utang, semakin tertekan. Pemerintah Kabupaten Siak juga masih menunggu dana bagi hasil dari Provinsi Riau. “Kami sudah memohon kepada Plt Gubernur Riau dan Alhamdulillah respons beliau sangat baik. Ada hak Siak di Provinsi sekitar Rp40-50-an miliar. Tentu dana ini sangat kami harapkan karena masih ada sekitar 20 usulan pembayaran bersifat urgen yang harus diselesaikan,” jelas Afni.
Total usulan pembayaran yang belum terealisasi mencapai Rp18,1 miliar, sementara dana yang tersedia hanya Rp2,3 miliar. Di antaranya terdapat kewajiban biaya hidup mahasiswa miskin sebesar Rp3,4 miliar serta honor guru ngaji, MDA, dan Posyandu sekitar Rp2 miliar. Sementara untuk utang proyek yang dikerjakan di 2025, hampir dipastikan tidak ada yang dapat dibayarkan.
Dengan kondisi keuangan tersebut, Afni menyebutkan bahwa pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tahun 2025 terpaksa tertunda selama dua bulan. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi dan review cepat agar TPP dapat dibayarkan di awal tahun 2026.
“Yang akan kami dahulukan pada Januari adalah pembayaran utang TPP Desember 2024. Itu satu bulan dan sudah melalui proses review, Insyaallah dibayarkan awal Januari 2026,” katanya.
Selain itu, Afni juga mengungkapkan hingga kini Kementerian Keuangan belum menyalurkan dana kurang salur tahun 2023 kepada Kabupaten Siak dengan nilai mencapai sekitar Rp100 miliar. Hingga 2024 dan 2025, dana bagi hasil juga belum memiliki dasar PMK untuk penyaluran.
“Ini adalah hak daerah. Kami sudah beberapa kali ke Kementerian Keuangan, termasuk juga pimpinan DPRD Siak, untuk mempertanyakan hal ini,” katanya.
Meski demikian, Afni menegaskan pihaknya akan terus berupaya mengatasi kondisi keuangan daerah dengan berkonsultasi ke berbagai pihak agar hak-hak masyarakat tetap dapat disalurkan dan pelayanan publik tidak terganggu.
“Kami akan terus berikhtiar agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun kondisi fiskal sedang berat. Kami optimis dengan kolaborasi multipihak, kerja keras dan niat baik, insyaAllah kita akan melalui masa-masa sulit ini. Kita akan maksimalkan PAD dan menjemput program-program pusat,” ujar Afni. (RK1)
