RiauKepri.com, SIAK- Penutup rangkaian konferensi pers capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2025 sekaligus transparansi agenda 2026, Senin (29/12/2025), di Pendopo Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat, diisi dengan penyampaian pesan dan saran dari Kepala Ombudsman Perwakilan Riau, Bambang Pratama SH MH.
Kegiatan yang baru perdana berani dilakukan Pemda di Riau ini, dikatakan Bambang patut diapresiasi sebagai bentuk nyata transparansi tata kelola keuangan daerah.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena merupakan bentuk transparansi tata kelola keuangan APBD Kabupaten Siak. Saya yakin di bawah kepemimpinan Ibu Afni, ke depan akan semakin baik lagi,” kata Bambang.
Ia menyarankan, ke depan, pembahasan terkait defisit keuangan daerah sebaiknya turut melibatkan pihak-pihak berkepentingan dan pakar, agar solusi yang dihasilkan juga lebih komprehensif.
Bambang juga menyoroti inovasi Pemkab Siak yang menyediakan barcode di tiang-tiang Balai Datuk Empat Suku, yang dapat diakses publik untuk melihat capaian kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD). “Sesuai informasi yang saya terima, ada 38 OPD yang capaiannya bisa diakses melalui barcode. Ini langkah yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Namun demikian, Bambang menilai penyampaian capaian kinerja masih perlu dilengkapi dengan data angka yang lebih rinci. Menurutnya, beberapa indikator disampaikan secara naratif tanpa disertai persentase atau angka pasti.
“Data yang detail dan lebih rinci penting agar informasi benar-benar akurat,” katanya.
Bambang juga menyinggung kondisi keuangan Kabupaten Siak yang saat ini menghadapi tekanan luar biasa sehingga menuntut efisiensi. Meski begitu, ia menilai pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
“Ini sesuatu yang luar biasa di Siak, karena pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah keterbatasan,” ujarnya.
Bambang juga menyebutkan, ke depan Pemkab Siak juga perlu mengekspos data pengaduan masyarakat sebagai bagian dari indikator pelayanan publik. “Pengaduan itu penting dan tidak selalu berarti buruk. Justru pemerintahan yang baik adalah yang membuka ruang pengaduan, baik itu kritik maupun keluhan,” ujarnya.
Bambang mengingatkan agar Pemkab Siak tidak menutup tunda bayar dengan cara berutang atau melakukan pinjaman, karena hal tersebut berpotensi menambah beban keuangan daerah di masa mendatang. (RK1)
