SETIAP pengujung tahun, pemerintah pun macam berebut gule-gule, serentak buat acara refleksi. Di Riau, hampir semua pemerintah daerah ikut arus. Dalam sekelip mata, media online penuh dengan berita capaian dan hambatan setahun ke belakang. Dibaca cepat-cepat, rasanya macam orang ngitung gambei, tak sempat dikunyah, sudah ditelan.
Dalam acara itu, wak… kepala daerah tampil penuh keyakinan dan panjang akal. Yang berhasil diceritakan panjang lebar, yang tak tercapai disebut tertunda. Tahun depan, katanya, pasti selesai. Sambil tersenyum manis, minta tepuk tangan kepada wartawan. Adoi… refleksi rasanya macam gladi resik kampanye?
Media sosial pun langsung hidup. Netizen dengan gaya selambe Melayu menanggapi optimisme itu. Ada yang senyum sinis, ada yang ketawa kecil, ada pula yang bertanya lurus tapi pedih: “Apa untungnya bagi masyarakat lepas transparansi ini?” Pertanyaan sederhana, tapi bisa bikin acara refleksi mendadak terasa refleksi dosa.
Dalam tunjuk ajar Melayu, kalau tersesat di jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Tapi kini, banyak pemerintah daerah di Riau justru terpekit terpekau karena keuangan defisit.
APBD terjungap-jungap macam ikan emas koki, OPD macam orang kehabisan oksigen, pemimpin pun terlolong-lolong, macam dikejar hantu belau gara-gara ngambik sempadan orang.
Anehnya, di sisi lain, sebagian masyarakat tak mau tahu. Janji politik mesti ditepati. Jalan harus mulus, lampu harus terang, soal duit ada atau tidak, itu urusan belakang layar. Yang penting hasil tampak di depan mata. Logika pun kadang kalah dengan harapan.
Keadaan makin kusut masai saat oknum kontraktor ikut menghasut karena tunda bayar. Dari situlah cerita berkembang: pemimpin dibilang tak becus, duit dituduh dimakan, kepercayaan publik pun makin menipis. Padahal, yang keruh bukan air saja, tapi informasi.
Sesungguhnya, kalau refleksi akhir tahun dibuat dengan jujur, inilah sidang pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.
Dedahkan semua data keuangan yang boleh didedahkan. Jangan ada yang disembunyikan di balik slide PowerPoint. Transparansi bukan hiasan, tapi kewajiban.
Semua OPD seharusnya dihadirkan. Seluruh elemen masyarakat diundang.
Jadikan satu hari itu hari “pengadilan terbuka” bukan pengadilan bayangan. Biar rakyat tahu apa sebab pembangunan tersendat, bukan sekadar mendengar alasan normatif. Dengan cara itu, masyarakat boleh bertanya langsung: kenapa janji politik belum terpenuhi? Kadang masyarakat pula yang mengada-ngada, diundang tak datang. Alamak!
Pada helat itu, pemimpin jelas menjawab tanpa takut, sebab kebenaran sudah dihidangkan di meja. Inilah makna sebenar kembali ke pangkal jalan.
Tapi yang terjadi kini, refleksi sering dibuat setengah hati. Data yang didedah masih abu-abu. Akibatnya, hanyak dusta di antara kita. Padahal refleksi itu bisa jadi pintu tabayun, memutus fitnah berantai.
Jadi jangan main-main dengan refleksi, Wak. Sebab, pintu surga dan neraka sama-sama terbuka. Tinggal pilih, yang mana mahu didedah.
Oleh: Taufik Hidayat, pemimpin redaksi riaukepri.com.
