KONFLIK bersenjata di Timur Tengah kembali membuktikan setiap perang di kawasan ini hampir pasti mengguncang stabilitas pasar minyak dunia. Eskalasi terbaru antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran bukan sekadar konflik regional, melainkan ancaman sistemik terhadap keamanan energi global.
Pusat dari seluruh ketegangan ini adalah Selat Hormuz, sebuah jalur laut sempit sepanjang 39 kilometer yang menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Selat ini menghubungkan Teluk Persia ke Laut Arab dan Samudra Hindia. Jalur ini merupakan urat nadi utama perdagangan minyak dunia. Sekitar 20–21 juta barel minyak per hari, atau hampir 20% konsumsi minyak global dan 30% perdagangan minyak via laut dunia, serta mengalirkan hampir 25% perdagangan LNG dunia yang melintasi di selat fenomenal ini. Adapun negara-negara yang melakukan exportir minyak/gas serta mentransportasikan melalui selat ini diantaranya Adalah Arab Saudi, Irak, UEA, Kuwait, Iran dan Qatar.
Dengan demikian lebih dari 84% aliran energi tersebut menuju Asia, menjadikan China, India, Jepang, Korea Selatan serta negara importir lainnya sebagai pihak paling rentan jika terjadi gangguan serius.
Sejarah mencatat, setiap konflik besar di Timur Tengah selalu memicu lonjakan harga minyak signifikan. Embargo Arab tahun 1973 menaikkan harga hingga 300% ($ 3/bbl menjadi $ 12/bbl), Revolusi Iran tahun 1979 memicu lonjakan 179% ($ 14/bbl menjadi $ 39/bbl), dan invasi Irak ke Kuwait tahun 1990 menaikkan harga lebih dari 135% ($ 17/bbl menjadi $ 40/bbl).
Invasi AS ke Irak tahun 2003 menaikkan harga hingga 32% ($ 28/bbl menjadi $ 37/bbl). Arab Spring dan Koflik Libya Tahun 2011 menaikkan harga hingga 32% ($ 95/bbl menjadi $ 125/bbl). Bahkan konflik terbatas sekalipun, seperti serangan drone ke fasilitas Aramco Saudi tahun 2019 mampu mendongkrak harga global lebih dari 15% dalam hitungan hari ($ 60/bbl menjadi $ 69/bbl). Invasi Israel ke Palestina Tahun 2023 mendongkrak harga minyak hingga 11% ($ 83/bbl menjadi $ 92/bbl).
Fenomena ini bukan sekadar refleksi gangguan fisik pasokan. Lebih dari itu, pasar minyak sangat sensitif terhadap risk premium geopolitik. Ancaman penutupan Selat Hormuz saja sudah cukup untuk memicu lonjakan harga.
Reuters melaporkan, eskalasi terbaru mendorong harga Brent melonjak di atas 12% dalam satu hari, sementara analis memperingatkan potensi tembus US$100 per barel jika gangguan di Selat Hormuz berlanjut lebih lama. Masalahnya, Selat Hormuz bukan sekadar jalur laut biasa. Ia adalah chokepoint energi paling kritis di dunia.
Infrastruktur pipa darat alternatif hanya mampu mengalihkan sekitar 4,2 juta barel per hari, atau kurang dari 25% volume normal, sehingga lebih dari 75% aliran minyak praktis tidak memiliki jalur pengganti. Dalam skenario ekstrem, penutupan penuh Selat Hormuz selama satu bulan berpotensi mendorong harga minyak global naik 50–80%, bahkan melampaui US$150 per barel jika konflik meluas. Dampaknya akan menjalar cepat: inflasi melonjak, biaya transportasi global naik, defisit fiskal negara importir membengkak, dan tekanan sosial meningkat.
Bagi Indonesia, risiko ini sangat nyata. Sebagai net-importer minyak, setiap kenaikan US$10 per barel berpotensi menambah beban impor hingga US$2,5–3 miliar per tahun. Tekanan ini akan langsung terasa pada subsidi energi, defisit transaksi berjalan, serta stabilitas nilai tukar rupiah. Situasi ini seharusnya menjadi alarm strategis nasional. Ketergantungan impor yang tinggi (± 1.000.000 minyak mentah dan BBM yang diimpor perhari), cadangan minyak domestik yang terus menurun, serta lambannya implementasi teknologi peningkatan perolehan minyak (IOR–EOR) membuat Indonesia sangat rentan terhadap guncangan geopolitik global. Pemerintah perlu menjadikan ketegangan di Selat Hormuz sebagai momentum percepatan tiga agenda besar.
Pertama, percepatan masif program IOR–EOR nasional guna menaikkan lifting dari lapangan eksisting, yang saat ini rata-rata memiliki recovery factor sekitar 35-40% kecuali beberapa lapangan seperti lapanga minyak Duri yang sudah melakukan implementasi injeksi uap panas (steamflooding) dan beberapa lapangan yang sudah melakukan injeksi air berpola (pattern) secara masiv seperti lapangan Zamrud.
Kedua, pembangunan strategic petroleum reserve (SPR) minimal setara 30–60 hari konsumsi, sebagaimana standar negara OECD, untuk meredam gejolak pasokan jangka pendek. Dimana Indonesia saat ini hanya memiki Cadangan BBM selama 22 hari dan jika untuk Cadangan selama 30 hari setidaknya diperlukan 45 juta barel minyak atau BBM.
Ketiga, diversifikasi sumber energi dan percepatan transisi energi, bukan sekadar demi agenda terkait perubahan iklim, tetapi sebagai strategi ketahanan energi dan ekonomi nasional. Tanpa langkah struktural tersebut, Indonesia akan tetap menjadi korban pasif dari setiap konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya. Dalam geopolitik energi modern, ketahanan energi adalah bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional.
Sejarah telah berulang kali mengajarkan: siapa yang menguasai Selat Hormuz, menguasai denyut nadi ekonomi global. Kini, pertanyaannya bukan apakah konflik akan terjadi, melainkan seberapa siap Indonesia menghadapinya.
Prof. Dr. Eng. Ir. Muslim
Prodi Teknik Perminyakan, Fakultas Teknik – Universitas Islam Riau Ketua Pusat Studi Peningkatan, Pengembangan, Produksi Minyak, gas Bumi dan Lingkungan (PSP3MBL)
