Rabu, 19 Juli, 2017 12:19 pm

Aktivis Lingga Protes: Pemprov Kepri Jangan Hanya Fokus Bangun Karimun

RiauKepri.com, LINGGA – Sejumlah masyarakat Kabupaten Lingga kembali mengajukan protes kepada Pemerintah Provinsi Kepri yang dinilai belum berlaku adil dalam mengalokasikan pembangunan antar daerah kabupaten/kota yang ada di Kepri.

Kali ini, protes disampaikan sejumlah mantan aktivis mahasiswa Lingga. Mereka menyampaikan nota keberatan atas rencana Pemprov Kepri membangun jembatan layang (fly over) di Kota Tanjungpinang dan jembatan interkoneksi antar pulau di Kabupaten Karimun yang akan menguras anggaran Rp370 miliar.

Aziz Martindas, Koordinator Lapangan Aktivis Mahasiswa, dalam orasinya di depan Kantor Bupati Lingga dan Kantor DPRD Lingga, mengkritik Pemerintah Provinsi Kepri yang terkesan hanya fokus untuk pembangunan di Kabupaten Karimun saja, dan mengabaikan daerah-daerah lainnya yang justru lebih tertinggal.

“Pemprov Kepri jangan hanya fokus pada pembangunan di Kabupaten Karimun saja,” kritiknya.

Menurutnya, kedua rencana proyek di Tanjungpinang dan Karimun akan menghabiskan anggaran cukup besar. Sementara banyak tanggungjawab pemerintah provinsi di daerah-daerah tertinggal seperti Lingga justru terabaikan.

Ia mencontohkan, jalan lintas Kabupaten Lingga yang merupakan jalan provinsi, hingga saat ini terbengkalai.

“Provinsi Kepri seharusnya fokus pada jalan lintas Kabupaten Lingga yang merupakan tanggungjawab pemerintah provinsi. Dan kita juga meminta

untuk menuntaskan hutang RTLH paling lambat akhir Tahun 2017 ini,” ujarnya.

Penolakan para mantan aktivis mahasiswa ini dituangkan dalam surat pernyataan yang diserahkan kepada Pemkab Lingga dan DPRD Lingga. Mereka juga meminta dukungan dari Pemkab dan DPRD Lingga atas penolakan tersebut.

“Kami meminta agar pemerintah dan DPRD Kabupaten Lingga ikut menolak pembangunan yang  menelan biaya Rp370 miliar tersebut,” kata Aziz.

Dari pihak eksekutif, katanya, pemerintah Kabupaten Lingga melalui Wakil Bupati Muhammad Nizar telah memberikan dukungan dan akan segera melakukan koordinasi bersama stafnya untuk menindak lanjuti pernyataan sikap tersebut.

“Setelah mendapatkan dukungan dari pemerintah dan DPRD Kabupaten Lingga, kami akan melanjutkan tuntutan ini ke provinsi bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten/kota lainnya,” kata Aziz.(*)