Senin, 4 September, 2017 11:31 pm

Alasan Merawat Suami, Tersangka SPPD Fiktif Merengek Agar Tidak Ditahan

RiauKepri.com, PEKANBARU — Seorang pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, wanita inisial DL, yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2015-2016, merengek ke jaksa agar tidak ditahan karena harus merawat suaminya yang sakit. Itu disampaikannya saat diperiksa Jaksa Kejaksaan Tinggi Riau.

“Tadi penyidik Pidsus kembali memanggil dua tersangka SPPD fiktif. Satu orang datang dan sedang diperiksa penyidik, berinisial DL. Satu lagi tidak datang,” ujar Asisten Pidsus Kejati Riau, Sugeng Riyanta, di kantornya Senin (4/9).

Dijelaskan Sugeng, DL diperiksa siang tadi didampingi kuasa hukumnya, Eva Nora. Jaksa mengapresiasi kehadiran DL saat dipanggil jaksa, meski dirinya pernah tidak datang saat pemanggilan pertama sebagai tersangka.

“Saat ini, tersangka DL kooperatif,” kata Sugeng.

Kepada penyidik Pidsus Kejati Riau, DL mengajukan permohonan agar tidak ditahan dengan alasan suaminya sedang sakit keras. “Suaminya harus cuci darah sekali dalam dua minggu,” kata Sugeng.

Setelah berkoordinasi dengan jaksa penyidik, dengan alasan rasa prikemanusiaan, diputuskan tidak dilakukan penahanan terhadap DL. “Setelah kita minta pendapat penyidik, hari ini kita belum melakukan penahanan atas dasar kemanusiaan,” ucap Sugeng.

Baca juga :  Di Bintan, Gratis Periksa Kanker Serviks dan Payudara Setiap Kamis

Menurut Sugeng, secara yuridis, DL juga menyatakan meminta waktu untuk berupaya semaksimal mungkin mengembalikan kerugian negara yang menurut penyidik jadi tanggung jawabnya. Ia berjanji secepatnya mengembalikan uang negara yang dimilikinya selama ini.

Namun, jaksa terlihat kesal dengan tersangka lainnya dalam kasus ini, yang juga wanita dan pejabat di Dinas terkait. Dia adalah inisial DY, tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sedang berobat di Malaka, Malaysia. Padahal saat panggilan pertama pekan lalu, dia juga tak datang dengan alasan berada di Semarang.

“Dia kirim surat, bahwa sedang berobat ke Malaka. Tapi akan kita cek, betul atau tidak. Saya minta tim untuk mengecek kebenarannya. Saya juga minta ke Imigrasi. Cari tahu keberadaannya dimana, kalau dapat saya akan keluarkan surat perintah membawa paksa,” ketus Sugeng.

Sugeng mengingatkan kepada pihak-pihak yang merasa terlibat kasus untuk tidak takut hadir dipanggil penyidik. Kalau tidak dilakukan, mereka akan semakin stres. “Kan lebih baik datang, tahu lebih jelas apa masalahnya,” kata Sugeng.

Sugeng juga mengimbau pihak-pihak yang menggunakan uang tersebut untuk pribadi agar segera mengembalikannya. “Tolong uang negara dikembalikan kepada penyidik,” pintanya.

Baca juga :  APDESI Kepri Khawatir Oknum Polisi Bermain dalam Pengawasan Dana Desa

Diberitakan sebelumnya, dalam kasus SPPD fiktif ini, Kejati telah menetapkan dua tersangka, yakni DL dan DY. Keduanya merupakan pejabat bagian keuangan di Bappeda Riau pada tahun 2015 dan 2016.

Kedua terangka diduga membuat SPPD fiktif dan pemotongan anggaran perjalanan. Pada tahun 2015, pemotongan sebesar 5 persen, tahun 2016 sebesar 10 persen. Akibatnya negara dirugikan Rp1,3 miliar.

“Ada modus membuat SPPD fiktif, orang tidak jalan tapi uang dikeluarkan, jalan dua orang tapi SPPD lima dan ada juga uang dikeluarkan akhir tahun tapi tak digunakan,” papar Sugeng.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 8 jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan catatan pada Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) APBD Riau 2015 lalu diketahui beban perjalanan dinas Pemprov Riau memiliki jumlah yang fantastis. Total beban perjalanan dinas sesuai Laporan Operasional Pemprov Riau mencapai Rp 275.999.581.336.(hidayat/mdk)