Kamis, 8 Maret, 2018 1:53 pm

Dalmasri Ingin Prioritas Pembangunan Benar-benar untuk Kepentingan Masyarakat

RiauKepri.com, BINTAN — Wakil Bupati Bintan Drs. Dalmasri Syam, MM membuka secara resmi konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Bintan tahun 2019, di Convention Hall Hermes Agro Resort, Kamis (8/3). Acara ini dihadiri seluruh FKPD, OPD, Camat dan para tokoh masyarakat Bintan.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Bintan, Wan Rudi Iskandar dalam laporannya mengatakan bahwa konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan hasil dari tahapan musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, hasil dari sini akan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Bintan dan harus dilakukan konsultasi publik rancangan awal RKPD terlebih dahulu.

Baca juga :  Lima Pemural Lukis Tembok, Perindah Kawasan Nagoya

“Konsultasi publik ini sangat penting dilakukan karena sebagai acuan bagi setiap OPD dalam melakukan penyusunan rancangan rencana kerja (RENJA) OPD tahun 2019 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksaan perencanaan pembangunan daerah,” jelasnya.

Wakil Bupati Bintan Drs. Dalmasri Syam, MM dalam sambutannya menegaskan bahwa prioritas pembangunan tahun 2019 harus benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat dan juga harus sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bintan tahun 2016 – 2021.

“Oleh karenanya, acara konsultasi publik rancangan awal RKPD ini kita hadirkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat untuk bersama-sama bermusyawarah melakukan aktualisasi terhadap perkembangan perubahan zaman serta mengidentifikasi isu-isu pembangunan skala lokal, regional maupun internasional,” ungkapnya.

Baca juga :  Stok Pangan Jelang Ramadan Aman, Ini Imbau Bupati Bintan

Perencanaan pembangunan juga, lanjutnya, janganlah mengandalkan perkiraan, manipulatif, atau teoritis tanpa fakta atau tanpa data saja. Namun haruslah didasari oleh mekanisme pasar, sesuai dengan kebutuhan dan berkeadilan.

“Ini sangat perlu ditekankan karena masyarakat Kabupaten Bintan telah mampu menilai kualitas pembangunan melalui perencanaannya,” tegasnya.

Kepada seluruh organisasi perangkat daerah agar dapat berfikir lebih kreatif dan membuka ruang inovasi serta segera melakukan inisiasi di lingkungan organisasinya masing-masing untuk peningkatan efektifitas, efisiensi serta percepatan pencapaian pembangunan.(RK/MCB)