Sabtu, 29 Juli, 2017 2:49 am

Dilema Nasib Masyarakat Bengkalis yang Hidup Pada Kawasan Ekosistem Gambut

M. Mardhiansyah
Renungan Sempena Hari Jadi Ke-505 Bengkalis

Dalam beberapa hari ini Negeri Bengkalis konon akan merayakan hari jadi yang ke-505. Sudah sejak tahun 1512, patut dikira telah bermukim masyarakat di negeri Bengkalis. Merujuk data masterplan pengelolaan ekosistem gambut Propinsi Riau Tahun 2010, terdapat 879.649 Ha Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) yang terdiri dari 344.956Ha Kawasan Lindung Gambut (KLG) dan 543.693Ha Kawasan Budidaya Gambut (KBG). Dari sumber lain menjelaskan bahwa sekitar 69% lebih dari daratan Kabupaten Bengkalis merupakan lahan gambut. Pada hamparan lahan gambut itulah dari sejak dulu kala telah bermukim masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Menyimak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut beserta Peraturan Menteri sebagai petunjuk opersioanalnya menjelaskan bahwa fungsi ekosistem gambut meliputi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut. Fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% dari seluruh luasan Kesatuan Hidrologis Gambut yang letaknya dimulai dari 1 atau lebih puncak kubah gambut. Di luar kawasan tersebut, masih terdapat: (1) Gambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih; (2) plasma nutfah spesifik dan/atau endemik; (3) spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (4) ekosistem gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi ditetapkan Menteri sebagai fungsi lindung ekosistem gambut. Pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dapat dilakukan terbatas untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan/atau jasa lingkungan. Artinya tidak dibenarkan ada kegiatan budidaya atau selain kegiatan terbatas tersebut yang bisa dilakukan pada Ekosisten Gambut dengan fungsi lindung.
Dengan pemberlakuan regulasi tersebut yang mengatur secara umum kepada setiap orang, maka masyarakat yang bermukim dan hidup pada kawasan fungsi lindung ekosistem gambut akan menerima dampaknya. Masyarakat sudah sangat lama lebih dulu hidup pada tanahnya yang kemudian hari baru dideklarasikan sebagai kawasan fungsi lindung ekosistem gambut. Akankan mereka terusir penghidupannya dari tanah miliknya?
Pemahaman yang belum utuh di publik selama ini menganggap PP 57 Tahun 2016 hanya menyentuh pemegang ijin atau koorperasi membuat banyak pihak terkesan mengabaikan nasib masyarakat yang berada pada kawasan ekosistem gambut fungsi lindung. Berdasarkan aturan tersebut, pada kawasan ekosistem gambut fungsi lindung tidak dibenarkan melakukan kegiatan atau upaya budidaya. Pada kondisi itu, bagaimana nasib masyarakat yang bercocok tanam dan berbudi daya yang menjadi penopang hidupnya.
Bagi masyarakat yang bukan pemilik lahan yang hanya bekerja atau menumpang mengolah lahan pada kawasan fungsi lindung Ekosistem Gambut juga akan terpapar dampaknya dengan tak lagi bisa bercocok tanam pada lahan yang selama ini telah menjadi sumber penghidupannya. Di sisi lain, karyawan yang bekerja di sektor HTI dan perkebunan akan kehilangan lapangan pekerjaan. Bagaimana nasib penghidupan mereka dan keluarganya. Tidakkah mereka bagian dari masyarakat yang harus dilindungi dan diselamatkan. Kearifan dan kewibawaan negara dibutuhkan dalam menjalankan amanah UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Bagi pemilik modal dalam hal ini pengusaha, sesungguhnya tidak terlalu berat dampaknya. Pemilik modal bisa saja mengalihkan investasinya di daerah atau sektor lain untuk meraih keuntungan lainnya. Bahkan bukan tidak mungkin dengan regulasi tersebut pengusaha terselamatkan karena terbebas dari mengelola kawasan gambut yang faktanya sulit dikelola sehingga butuh teknologi  dan biaya tinggi. Buktinya ada pemegang ijin yang mengembalikan hak pengelolaannya kepada pemerintah.
Pada kawasan ekosistem gambut fungsi budidaya pun masyarakat belum bisa merasa tenang, karena ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan: (1) muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan; dan/atau (2) tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut. Tidak semua tanaman mampu tumbuh baik pada lingkungan dengan muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut. Masyarakat secara individu memiliki keterbatasan untuk mengendalikan tinggi muka air tanah. Pada kondisi ini masyarakat dihadapkan pilihan simalakama, menjaga ekosistem gambut tak rusak, namun tanamannya tak tumbuh baik dan sebaliknya.
Pemulihan fungsi ekosistem gambut pada lahan yang dikelola oleh masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Kondisi keuangan pemerintah dah pemerintah daerah yang sangat terbatas akan terbebani pula oleh tanggung jawab pemulihan ekosistem gambut. Dapat diduga proses pemulihan tidak akan berjalan optimal. Disisi lain, pemerintah belum mampu menunjukkan kinerjanya dalam mengelola kawasan secara lebih baik. Buktinya kawasan yang menjadi tanggung jawab dan dikelola pemerintah malah dibakar atau terbakar bahkan diserobot dan dialih fungsikan oleh pihak lain.
Regulasi turunan sebagai alas hukum petunjuk operasional dari PP 57 Tahun 2016 baik yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Menteri Pertanian lebih terfokus kepada pengelolaan kawasan oleh pemegang ijin atau koorperasi. Belum terlihat jelas regulasi yang melindungi bagi masyarakat. Pemulihan ekosistem gambut bukanlah pekerjaan yang sederhana dan waktu singkat. Butuh ilmu pengetahuan dan teknologi dan biaya yang cukup besar. Ditengah simalakama nasib pengelolaan lahannya, siapakah yang akan melindungi dan menyelamatkan masyarakat? Sungguh kealpaan yang patut direnungkan.
Pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan bukan bermakna hanya memulihkan ekosistem gambut namun mengusir masyarakat dari tanahnya dan membiarkan masyarakatnya lapar dan merana. Keselarasan dan keseimbangan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial mesti menjadi landasan berpijak dalam pengelolaan kawasan yang lestari. Pendekatan restorasi dengan mengalihkan perhatian dan aktifitas masyarakat keluar dari kawasan gambut bukanlah suatu pendekatan yang sederhana. Mengubah pola hidup memerlukan rekayasa sosial dan membutuhkan waktu serta metodelogi yang komplek. Sejalan dengan proses itu, siapakah yang dapat menjamin penghidupan masyarakat tersebut.
Regulasi Pemerintah tentang perlindungan gambut bukanlah alat untuk melegitimasi pengambilan kembali lahan yang selama ini dikuasai oleh koorperasi atau swasta untuk selanjutnya dibagikan ke masyarakat. Dengan objek dari PP tersebut adalah setiap orang, maka masyarakat yang mungkin kelak akan mendapat hak pengelolaan lahan yang semula dikuasai oleh koorperasi atau swasta akan pula menerima beban tanggung jawab pemulihan dan keterbatasan ruang gerak pengelolaannya. Jadi dapat diduga sangat berpotensi hanya menjadi belimpan beban kepada masyarakat yang dibungkus dengan pemberian hak pengelolaan pada lahan. Semangat Regulasi Pemerintah tentang pengelolaan ekosistem gambut untuk melindungi rakyat perlu dikawal agar negara dalam hal ini pemerintah benar-benar hadir melindungi masyarakat. Pada skema itu, sebelum dibagikan ke masyarakat, pemerintah harus benar-benar hadir menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan lahan tersebut sudah dipulihkan dan berstatus sebagai kawasan gambut fungsi budidaya sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam menjadi menyambung hidup dan menghadirkan kesejahteraan.
Sempena hari jadi ke-505 Bengkali ini, sudah saatnya kita membuka mata hati dan menjernihkan pikir melepas ego, pahami realitas sesungguhnya yang akan dihadapi oleh masyarakat sebagai konsekuasi penerapan sebuah regulasi. Nasib dan masa depan masyarakat yang bermukim di lahan gambut sedang dipertaruhkan. Perlulah para pihak duduk bersama untuk kembali merenung dan menelisik manfaat dan mudharat yang ditimbulkan dari regulasi yang ada. Tak ada yang sempurna dari sebuah karya anak manusia. Maka tak lah sebuah aib dan sesuatu yang tabu bagi kita untuk meninjau ulang dan mengubah suai regulasi tersebut. Teknik budidaya bercocok tanam dan pemanfaaatan lahan gambut yang ramah lingkungan perlu dikaji dan diterapkan. Melindungi ekosistem bukan berarti tega membiarkan masyarakat sengsara. Namun bagaimana Ekosistem gambut lestari terjaga, masyarakat damai sejahtera. Elok-eloknya menarik rambut ditepung, rambut tak putus, tepung tak tumpah.
Baca juga :  Minggu Depan Digelar "Pesta Demokrasi" Seniman Meranti