Jumat, 25 Agustus, 2017 12:42 am

Dirjennya Ditangkap KPK, Ini Tanggapan Menteri Perhubungan

RiauKepri.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Antonius Tonny Budiono (ATB), dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK), Adiputra Kurniawan (APK), sebagai tersangka.

 

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Tahun Anggaran 2016-2017.

 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Kamis (24/08/2017), mengatakan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dari hasil pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada malam sehari sebelumnya.

 

Setelah pemeriksaan awal yang dilanjutkan gelar perkara, katanya, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek barang dan jasa di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017 yang diduga dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut ATB.

 

Lebih lanjut, Basaria menyatakan, dari kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada 23-24 Agustus 2017, KPK mengamankan sejumlah uang dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

 

Pertama, empat kartu ATM dari tiga bank penerbit yang berbeda dalam penguasaan ATB. Kedua, 33 tas berisi uang dalam pecahan mata uang rupiah, dolar AS, poundsterling, euro, ringgit Malaysia senilai total Rp18,9 miliar berupa “cash” dan dalam rekening Bank Mandiri terdapat sisa saldo Rp1,174 milir.

 

Dengan demikian, total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp20 miliar. Kuat dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh APK kepada ATB terkait dengan pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Baca juga :  Memang Degil, BNN Riau Kembali Tangkap Warga Meranti Dugem

 

Menurut Basaria, KPK mengungkap modus yang relatif baru dalam operasi tangkap tangan kali ini karena penyerahan uang dilakukan dalam bentuk ATM.

 

“Rekening dibuka oleh pemberi menggunakan nama pihak lain atau diduga fiktif, selanjutnya pemberi menyerahkan ATM pada pihak penerima. Kemudian pemberi menyetorkan sejumlah uang pada rekening tersebut karena bertahap dan penerima menggunakan ATM dalam berbagai transaksi,” ucap Basaria.

 

Sebagai pihak yang diduga pemberi, APK disangkakan melanggar disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

 

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman hukuman minimal 1 – 5 tahun penjara dan denda Rp50 juta – Rp250 juta.

 

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, ATB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga :  Danlanal Dumai dan Wakil Bupati Meranti Gelar Bakti Sosial di SLB

 

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman hukumannya minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda Rp200 juta – Rp1 miliar.

 

Sebelum KPK mengumumkan secara resmi hasil OTT tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah meminta maaf. “Saya mengucapkan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat. Permohonan maaf ini secara pribadi dan kelembagaan dan mengapresiasi KPK,” kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta.

 

Budi mengatakan, penangkapan salah satu pejabat Eselon I kementerian itu terjadi di tengah upaya pembersihan internal terhadap praktik-praktik korupsi sejak satu tahun terakhir. Pihaknya berencana akan memberikan pendampingan hukum terhadap yang bersangkutan dengan melibatkan sejumlah pengacara dari Biro Hukum.

 

“Kami hari ini akan berkirim surat melaporkan kepada Presiden dan menyampaikan surat resmi kepada KPK untuk melakukan pendampingan kasus ini,” katanya.

 

Budi menegaskan bahwa kejadian ini merupakan momentum untuk lebih konsisten dalam pemberantasan korupsi. “Kami melakukan upaya pencegahan satu tahun lalu di Medan, Jakarta dan Surabaya, Samarinda dengan temuan yang signifikan,” katanya.

  • Risatnum/ Antaranews