Jumat, 1 September, 2017 12:54 pm

DPRD Kota Tanjungpinang Sahkan Ranperda Inisiatif dalam Rapat Paripurna

RiauKepri.com, TANJUNGPINANG — Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang menyelenggarakan
Rapat Paripurna Terbuka DPRD Kota Tanjungpinang Tentang Pegesahan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, di Ruang Rapat Utama DPRD, Rabu, (30/08/2017). Ranperda ini adalah inisiatif DPRD Kota Tanjungpinang yang dibentuk untuk melaksanakan amanat PP yang lebih tinggi yaitu PP No. 18 tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang tujuannya adalah untuk mengimplementasikan fungsi DPRD secara maksimal, terutama terhadap masyarakat dan daerah pemilihannya masing-masing.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno bersama Wakil Wali Kota Tanjungpinang, H.Syahrul, S.Pd dan Wakil Ketua II DPRD KOta Tanjungpinang, Ahmad Dani. Hadir juga anggota DPRD Kota Tanjungpinang sebanyak 22 orang, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan lurah se-Kota Tanjungpinang serta para insan pers baik media cetak maupun media elektronik.

Sekretaris Pansus Ranperda, Simon Awantoko, dalam laporan akhirnya mengatakan, pelaksanaan tugas sebagaimana anggota legislatif telah berlangsung dengan sebagaimana mestinya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Keberadaan lembaga legislatif yang profesional dan berintegritas tentu berkolerasi positif, dengan pemahaman setiap anggota terhadap terpenuhinya hak-hak serta terlaksananya kewajiban dalam menjalankan tugas.

Adapun rincian ranperda tersebut, antara lain meliputi; Ketentuan Umum, Penghasilan, Tunjangan kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta ketentuan lain dan Ketentuan Penutup.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Salah satunya diwujudkan melalui pengaturan tentang hak keuangan dan administratif yang melekat pada diri setiap anggota DPRD, baik sebagai pimpinan maupun anggota. Oleh karena itu, lanjutnya sebagai tindak lanjut dari disahkannya Peraturan Pemerintah PP No 18 tahun 2017, tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, maka DPRD Kota Tanjungpinang melalu Pansus telah melakukan sejumlah pembahasan guna merealisasikan perundangan Perda sebagai turunan PP No. 18 tahun 2017 untuk dapat dilaksanakan bagi segenap anggota DPRD Kota Tanjungpinang, tentu disertai dengan harapan dan konsekwensi agar dukungan positif melalui PP No 18 tahun 2017 dapat menjadikan kapasitas dan kapabilitas di legislatif setiap anggota menjadi lebih baik
dalam memfungsikan peranannya sebagai penyambung aspirasi rakyat.

Baca juga :  Buka Jambore Kader Posyandu 2017, Ini Pesan Istri Gubernur Kepri

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Dalam pembahasan Ranperda Kota Tanjungpinang tentang hak keuangan dan Administratif piminan dan anggota DPRD ini, Pansus telah membahas dan dapat melaporkan sejumlah produk perundang-undangan yang menjadi dasar hukum peraturan daerah. Diantaranya pasal 18 ayat 6 UUD 45, UU No 28 tahun 1999, UU No 5 tahun 2011, UU No 17 tahun 2003, UU No. 33 tahun 2004, UU No.12. tahun 2011, UU No 23 tahun 2014, PP No. 57,58 tahun 2005, PP No. 12 tahun 2017, PP No. 18 tahun 2017, Permendagri No. 62 tahun 2017.

“Berlakunya PP No. 18 tahun 2017 telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dan sinergi dengan Pemko Tanjungpinang, dengan upaya dan itikad positif guna mewujudkan terselenggaranya penyelenggaraan negara di daerah, yang profesional, berwibawa, dan berintegritas,” ungkapnya.

Sehingga, dengan berlakunya aturan baru yang memungkinkan kenaikan dalam bentuk fasilitas maupun hak-hak bagi anggota legislatif, maka masyarakat akan semakin menaruh ekspektasi (harapan) yang besar untuk terlaksananya fungsi dewan secara maksimal. Setiap anggota dewan dengan sendirinya harus lebih merasa terpanggil untuk mewakili kepentingan rakyat terutama melalui daerah pemilihannya masing-masing.

Justru dengan terbentuknya PP No. 18 tahun 2017 ini, harus bisa dijadikan langkah untuk semakin mendekatkan fungsi dewan dan bukan menjauhkan atau menambah jarak dengan masyarakat.

Baca juga :  Lantik Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Ini Pesan Wali Kota Tanjungpinang

“Berangkat dari hal-hal tersebut diatas dan setelah pembahasan dengan seksama dan sungguh-sunggung isi Ranperda Kota Tanjungpinang tentang hak-hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, maka Pansus menyimpulkan Ranperda ini telah disusun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” jelasnya.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Selanjutnya dari seluruh pendapat akhir fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan fraksi yang ada telah menyetujui dan sepakat ranperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota DPRD kota Tanjungpinang untuk menjadi Perda Tahun 2017.
Usai penyampaian laporan Pansus, Simon Awantoko, SH menyerahkan kepada pimpinan rapat dan pimpinan rapat langsung menanyakan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang hadir pada rapat tersebut.

“Apakah ranperda ini dapat disetujui?” kata Suparno.

Pertanyaan tersebut disampaikan Suparno selaku Pimpinan Rapat sebanyak 2 kali, dan dengan serentak Anggota DPRD yang hadir menjawab “setuju”.

Selanjutnya, sambutan Wali Kota Tanjungpinang yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd. Menurut beliau, ranperda ini adalah merupakan inisiatif DPRD Kota Tanjungpinang, yang dibentuk untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu PP No.18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Adapun tujuannya adalah untuk mengekspetasikan fungsi DPRD secara maksimal terutama terhadap masyarakat dan daerah pemilihannya masing-masing, kedepan diharapkan fungsi DPRD dapat terselenggara secara profesional, akuntabilitas, beribawa, mengayomi, berintergritas, dan bersinergi dengan program-program pemerintah pusat dan daerah.

Pada akhir rapat tersebut, dilaksanakan pengesahan atau penandatangan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang menjadi Perda oleh Pimpinan DPRD dan Wali Kota Tanjungpinang yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Tanjungpinang.

Narasi dan Foto : Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang