Selasa, 8 Agustus, 2017 9:59 am

DPRD Siak Gelar Paripurna LPJ 2016 dan Pengesahan 4 Perda

RiauKepri.com, SIAK– DPRD Siak menggelar rapat paripurna 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016. Rapat dipimpin Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan, dihadiri Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi, serta Wakil Bupati Siak, Alfedri, Senin (7/8/2017) sore.

Rapat diawali dengan laporan dari Pansus LPJ DPRD Siak melalui juru bicara Marudut Pakpahan SH. Katanya, bahwa pembahasan Ranperda yang diajukan Pemkab Siak dinilai penting dalam capaian pembangunan kedepan. Penyempurnaan Ranperda telah melalui tahapan di antaranya pengkajian dan perbandingan. Kabupaten Siak dengan kondisi keuangan saat ini patut mendapatkan apresiasi, meski banyak program yang belum terealisasi secara menyeluruh.

Lebih lanjut diungkapkan Marudut dari Fraksi PDIP, bahwa pencapaian yang paling terendah ialah dari retribusi pajak air tanah. Hal ini dinilainya karena pajak yang ditetapkan terlalu tinggi. Namun demikian Pansus DPRD Siak telah melakukan telaah dan beberapa kajian tentang pembelanjaan OPD dengan APBD yang dinilai memuaskan karena minim temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau.

Baca juga :  Mahasiswa Unilak Berprestasi di POMNAS Terima Bea Siswa dari Menteri

Pansus juga meminta jajaran Pemkab Siak bekerja lebih keras meski dengan anggaran yang minim namun diharapkan serapannya dapat terealisasi lebih baik lagi.

Sementara itu, dalam penyampaian Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi, menjelaskan tentang 4 Ranperda Kabupaten Siak yang telah disetujui oleh DPRD Siak. Diantaranya 4 Ranperda tersebut meliputi, Pelaksanaan Kearsipan di lingkungan Pemab Siak, Pengelolaan Pasar, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Kemudian tentang -Penanganan Tuna Sosial, orang terlantar dan psikotik. Terakhir Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 14 tahun 2001 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga.

Di bidang pengelolaan pasar, Syamsuar menerangkan, keberadaan pasar diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembeli, pedagang, pengelola pasar dan pemerintah daerah. Salah satu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pasar adalah daya peningkatan kualitas pelayanan.

Kemudian permasalahan dan penanganan tuna susila, orang terlantar dan psikotik telah lama menjadi perhatian berbagai lembaga pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk penangan yang memungkinkan mereka untuk tetap fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Seperti berpatisipasi dalam layanan ketenagakerjaan, pendidikan, pelatihan, serta menerima bantuan hukum, perlindungan sosial, pelayanan kesehatan dan sebagainya.

Baca juga :  Jalan Sehat KPU Siak Diikuti Seluruh Ketua Parpol

Sementara perubahan atas Perda nomor 14 tahun 2001 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan olahraga tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD ) di bidang pajak dan retribusi daerah. Dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga serta untuk memperbaiki dan menambah fasilitas tempat bermain di Kab. Siak.

“Laporan keuangan kabupaten siak telah mampu mempertahankan wajar tanpa pengecualian /WTP dan harapanya kedepan dapat terus ditingkatan kualitas laporan dan selesai tepat waktu,” ujar Syamsuar.

Dijelaskanya, persetujuan Ranperda tetang tata kearsipan dapat menjadi pedoman dan payung hukum tetang kearsipan oleh Pemerintah Kabupaten Siak.

Syamsuar juga mengungkapkan bahwa ia dan jajaran pemerintah daerah membuka diri menerima dengan baik saran dan pendapat yang diberikan serta menghargai kerja keras dari semua pihak , karena semua hal tersebut adalah wujud perhatian yang besar bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Siak.(RK5/rls)