Selasa, 15 Agustus, 2017 11:02 pm

Fakta Persidangan, Terungkap Kejahatan Coorporate Perkebunan PT PSJ

RiauKepri.com, PELALAWAN- Terdakwa Sudiono, penanggungjawab perusahaan milik Maria dan Mariyana, akhirnya diadili di Pengadilan Negeri Pelalawan pada sidang lanjutan, Selasa (15/8/2017) dalam kasus penyerobotan lahan 5.416 hektare di Kawasan Hutan Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Saksi lanjutan menghadirkan PT Nusa Wana Raya (NWR), Agus Halimi, Manajer Perencanaan tahun 2010 dan Dody A. Syahputra, Kepala Lapangan tahun 2010. Dari fakta persidangan diketahui, penyerobotan lahan ini telah dilakukan sejak tahun 1995 lalu. Lahan tersebut kemudian ditanami pohon sawit. Telah menghasilkan “panen” sebanyak enam ribu ton per bulan lahan yang diserobot PT. Peputra Supra Jaya (PSJ) terpisah di beberapa tempat yang berdekatan. Selain ada lahan milik negara, ada juga yang tumpang tindih dengan lahan milik perusahaan lain. Lahan yang tidak memiliki izin ada sebanyak dua ribu hektare.

Baca juga :  Ini Dia 7 Rangkaian AHY Selama Berada di Siak

Mengutip Tribun Pekanbaru, 2 Desember 2013, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Zulkifli Yusuf, mengatakan, PT Peputra Supra Jaya telah melakukan kegiatan nonprocedural, hingga saat ini kawasan yang mereka garap belum memiliki pelepasan hutan dari Kementerian Kehutanan RI.

Diketahui, rekomendasi Gubernur Riau tanggal 30 November 1996 dan tanggal 9 Desember 1996 untuk PT Peputra Supra Jaya terkait kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan perizinan yang diperlukan sesuai ketentuan berlaku sebelum menggarap kawasan perizinannya.

Selanjutnya, perseteruan kepentinganpun terjadi, perusahaan ini mulai menggarap lahan di luar areal yang direkomendasikan. Akibatnya, areal yang dicadangkan untuknya seluas 9.400 hektare tidak dapat diusahakan sehingga areal yang dikerjakan bergeser ke arah selatan dan masuk ke dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Nusa Wana Raya.

Kasus (PT. PSJ) ini sempat dijuluki sebagai perusahaan yang tidak tersentuh hukum. Akhirnya, kasus ini sempat di periksa Mapolres Pelalawan berlanjut ke Mabes Polri terus melakukan penyelidikan ke PT Peputra Supra Jaya, riksa direktur perusahaan tersebut hingga perkara ini bergulir ke pengadilan.

Baca juga :  JMGR Sebut PT RAPP Mirip Preman, Besok Dipanggil Menteri KLH

Menurut Dakwaan JPU Pa dan War, Kejaksaan Negeri Pelalawan, diketahui perusahaan ini tidak mengantongi izin perkebunan sawit. Namun, meskipun kemudian menambah lagi luas kebun sawit sebanyak dua ribu hektare dari sebelumnya 1.288 hektare, izin yang dimiliki masih tetap tidak bertambah, ini adalah kejahatan besar Coorporate di Kabupaten Pelalawan, Riau. ”Kemana uang yang dihasilkan dan jelas negara sangat dirugikan,” terang JPU.

Ironisnya, Humas PT Peputra Jaya (PSJ), Yana, kepada wartawan mengakui kebenaran dakwaan jaksa tersebut, ”Sudah 18 tahun kita mengelola lahan tersebut, tapi kok baru sekarang mereka persoalkan,” katanya. (RK5)