Rabu, 6 September, 2017 9:45 am

Gagal Lelang, Pembangunan IRNA Penyakit Dalam RSUD Pelalawan di-PL-kan

RiauKepri.Com, PELALAWAN – Proyek pembangunan gedung dua lantai Instalasi Rawat Inap (IRNA) Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih, Kabupaten Pelalawan, senilai Rp 11.021.800.000 yang dianggarkan Dinas Kesehatan (Diskes) batal dilaksanakan.

Hal ini dikatakan dokter Ahmad Krinen, Dirut RSUD Selasih di Ruang Kerjanya, Selasa (5/9) siang. “Pasca, batalnya pemenang lelang, Dinas Kesehatan melalui Direktur (RSUD) Selasih, melakukan koordinasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta,” katanya.

Ahmad mengaku, pihaknya sudah melakukan koordinasi terkait bisa atau tidaknya lelang dilanjutkan. Dan gagalnya pelaksanaan lelang tersebut, karena tidak terpenuhi unsur kelengkapan administrasi lelang sesuai persyaratan yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Baca juga :  KI Riau Gagas Pertemuan KI se-Sumatra, Ini yang Hendak Dibahas

“Dari koordinasi itu pihaknya sudah menerima surat petunjuk dari (LKPP) untuk melalukan Penunjukan Langsung (PL) untuk pembangunan (IRNA) Penyakit Dalam RSUD Selasih,” ungkap Ahmad.

Tentang teknis (PL) tersebut, sambung Ahmad, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pasal 84 ayat 6 yang berbunyi dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung/Ulang Gagal, Kelompok Kerja (ULP) dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan (PA), dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.

Adapun ketentuannya; a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat, dan
c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

Baca juga :  Untuk Ketiga Kalinya Siak Menerima Penghargaan Peduli HAM

“Maka itu, saat ini kita menunggu bagaimana petunjuk Pengguna Anggaran (PA) dari Kepala Dinas Kesehatan, Pelalawan untuk secepatnya merekomendasikan ini, kepada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Pelalawan,” ucap Ahmad.

Kemudian, apabila ini sudah dikoordinasikan kepada (BLPBJ), tentunya Pokja (ULP) sudah bisa bekerja untuk menentukan siapa pelaksana penunjukan langsung tersebut.

“Dalam waktu dekat, atau minggu ini sudah bisa atau dapat ditentukan siapa pelaksananya, mengingat waktu pengerjaan yang semakin sempit,”ujar Ahmad. (RK5)