Jumat, 4 Agustus, 2017 11:05 pm

Guru Garis Depan di Meranti Boleh Pindah Tugas Asal Bayar Rp250 Juta

RiauKepri.com, MERANTI — Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menyerahkan SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kepada 26 orang Guru Garis Depan (GGD), di lingkungan Pemkab Meranti, Jumat (4/8).

Pengangkatan ini menindaklanjuti Nota Persetujuan nomor NIP Formasi CPNS Guru GGD oleh BKN Tanggal 17 Juli 2017 lalu.

“Pengangkatan telah melalui proses seleksi yang ketat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam rangka menciptakan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia yang dimulai dari garis terluar,” ujar Bupati Irwan.

Adapun secara rinci Formasi CPNS Guru GGD sebagai berikut, guru jenis kelamin laki-Laki 10 orang dan perempuan 16 orang. Mereka ditugaskan di tingkat SD 13 orang, di tingkat SMP 13 orang dengan berbagai mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia, Penjaskes, Inggris, IPA, Bimbingan Konseling, Guru IT dan lainnya.

Guru GGD yang yang diangkat tidak semua berasal dari Riau. Sebagian berasal dari luar Riau seperti Sumatera Barat dan Medan. Kondisi ini menurut bupati tidak bisa dianggap enteng karena menyangkut adaptasi dengan lingkungan yang berbeda.

Baca juga :  50 Pendukung Siap Julang "Raja Kecil"

“Saya harapkan guru yang berasal dari luar Riau seperti Sumbar dan Sumut dapat segera menyesuaikan diri karena tempat penugasan yang berada di perbatasan relatif sulit, seperti kondisi alam sangat terbatas, begitu juga air bersih, listrik serta akses jalan,” papar bupati.

Menurutnya lagi, karena penugasan dan pengangkatan GGD tersebut merupakan program dari pemerintah pusat, maka mau tak mau semua harus mempersiapkan diri untuk mensukseskan program itu. Karena Kehadiran GGD diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang ditempati sehingga mampu mengangkat kualitas pendidikan masyarakat.

“Saya minta CPNS dari guru GGD bisa menjadi Agent Of Change, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Meranti,” tambah bupati.

Dengan telah diserahkannya SK CPNS kepada guru GGD ini secara otomatis pahlawan tanpa tanda jasa yang bertugas digaris terdepan Indonesia itu akan mendapatkan semua fasilitas layaknya guru PNS lainnya, mulai dari gaji pokok hingga insentif. Bupati meminta hal itu hendaknya dibarengi pula dengan semangat dan kinerja yang lebih baik lagi dan tidak malah buru-buru minta pindah.

“Dengan penghasilan yang memadai ini saya harapkan kinerja bapak ibu guru dapat ditingkatkan, dan yang tak kalah penting dapat bertahan ditempat tugas masing-masing,” ucapnya.

Baca juga :  Siak Pro Aktif Kembangkan Program Transmigrasi

Seperti diketahui banyak dari guru-guru yang bertugas didaerah sulit seperti daerah perbatasan dan pelosok desa tidak betah bertugas di lokasi tersebut, satu persatu melakukan lobi dengan segala upaya agar dapat bertugas di kota akhirnya daerah pinggiran selalu kekurangan guru PNS.

“Dari pengalaman selama ini hanya beberapa guru saja yang bertahan bertugas di daerah terpencil, sebagian besar mengajukan pindah ke kota. Karena pengangkatan GGD ini merupakan program pemerintah pusat untuk pemerataan pelayanan pendidikan saya minta semua dapat bekerja dengan baik sesuai tanggung jawab yang dipangku dipundak masing-masing,” harap bupati.

Kondisi ini membuat Pemkab Meranti kesulitan dan tidak ingin hal serupa kembali terjadi. Untuk mengantisipasi perpindahan guru khususnya yang berada di garis terluar ini, sesuai perjanjian, Pemkab Meranti akan mempenalti guru GGD yang pindah ke kota atau daerah lainnya dengan denda Rp250 juta yang akan dimasukkan dalam kas daerah.

“Boleh saja minta pindah tapi dengan syarat bayar Rp250 juta ke kas daerah,” ucap Bupati mengakhiri.(RK/Hms)