Rabu, 2 Agustus, 2017 2:21 pm

Implementasi Nawacita; Meranti Sejatinya Masuk Daerah Free Trade Zone

Keramaian salah satu sudut kota Selatpanjang, ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti

Salah satu upaya pelaksanaan percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, harus mewujud melalui program nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Kepulauan Meranti yang diapit oleh dua wilayah FTZ, sejatinya turut masuk menjadi daerah pelabuhan bebas sebagaimana posisi Tanjung Balai Karimun maupun Dumai.

Kepulauan Meranti selama ini hanya dilewati saat kapal dagang berlayar membawa berbagai jenis barang dari Kepulauan Riau menuju Kota Dumai. Sedangkan Meranti hanya bisa melihat, namun tidak memiliki akses untuk mendapatkannya.

Padahal, jauh sebelum pelabuhan Dumai dikenal, justru posisi Selatpanjang sebagai daerah perdagangan sudah melegenda bahkan menjadi sebuah daerah tujuan pedagang sejak puluhan tahun bahkan mungkin ratusan lalu. Baik pedagang antar pulau, begitu juga pedagang lintas batas. Terutama untuk dua negara tujuan yakni negara tetangga Singapura dan Malaysia.

Prahara Ekonomi

Kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan Dumai daerah FTZ, terjadi sebelum Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menjadi sebuah daerah otonomi baru. Pada selama ini Meranti hanya mengandalkan pasokan berbagai bahan kebutuhan pokok masyarakat dari wilayah Kepulauan Riau tersebut.

Seperti dari Batam, Tanjung Pinang maupun Kabupaten Karimun, salah satu kabupaten terdekat dan berbatasan langsung dengan Kepulauan Meranti. Pada masa itu, kehidupan ekonomi masyarakat Meranti boleh dibilang berjalan normal. Sebab berbagai kebutuhan hidup itu tadi dengan mudah didapatkan, bahkan dengan harga terjangkau. Karena sebagai sesama daerah pesisir dengan jarak yang cukup dekat antara Karimun dengan Selatpanjang senantiasa memberi kemudahan.

Hanya butuh beberapa jam saja berlayar, maka kapal dagang dengan mudah mencapai daratan Kepulauan Meranti. Kemudahan juga secara otomatis memberikan angin segar bagi perekonomian masyarakat yang selama ini nyaris tidak pernah terdengar berteriak terkait masalah kelangkaan sembako. Seperti komoditas beras, gula pasir, bawang, kacang-kacangan maupun kebutuhan lainnya dengan mudah dipenuhi.

Namun, tak lama setelah Meranti mekar menjadi sebuah daerah otonomi, muncullah kebijakan pemerintah. Dimana para pedagang asal Meranti yang biasanya belanja di Tanjung Balai Karimun tiba-tiba tidak lagi diperkenankan belanja barang. Bahkan akibat kebijakan itu, cukup banyak kapal dagang asal Meranti yang dipersalahkan, hingga akhirnya para pedagang antar pulau tersebut terpaksa mengalihkan tujuan pengambilan barang sembako itu dari luar Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagian merambah ke Palembang, hingga ke Pulau Jawa. Tapi hasil akhirnya barang dagangan tersebut terpaksa harus dijual mahal setibanya di Selatpanjang. Kemahalan berbagai barang itu juga memaksa terjadinya inflasi tinggi di Meranti. Daya beli masyarakat semakin berkurang apalagi dengan kebijakan pemerintah pusat saat ini senantiasa melakukan pemotongan anggaran, hal itu juga kian memperparah perekonomian masyarakat secara makro.

Ditambah lagi dengan kebijakan menghapuskan subsidi listrik untuk 900 Watt belakangan ini justru semakin memperparah kondisi kehidupan masyarakat kalangan bawah. Hal ini akan berdampak negatifnya bagi masa depan masyarakat luas, terutama dengan kondisi kemiskinan yang masih terjadi di Meranti dengan persentasi 34 %, masih tertinggi di Provinsi Riau.

Harga Komoditas dari Pulau Jawa Tinggi

Kalau selama ini harga gula pasir di Meranti berada dikisaran Rp.8000- 9000 / Kg, ketika masih bisa mengambil barang-barang tersebut dari Karimun. Tapi dijemput dari Pulau Jawa harganya menjadi Rp.12 hingga Rp.14.000/ Kg, di tingkat pengecer. Bahkan pernah mencapai Rp.17.000/ Kg.

Baca juga :  Azazie 'Makan Nangka," 4 Petugas Lapas Bengkalis "Kena Getahnya"

Demikian juga harga bawang merah kalau sebelumnya hanya dikisaran Rp.14 000 hingga 18.000 /Kg, tapi melonjak menjadi Rp.33.000- bahkan hingga 40.000/ Kg.
Belum lagi cabai kering maupun barang sembako lainnya. Semua barang sembako dari Pulau Jawa terpaksa dijual jauh diatas pasaran.

Alasan tingginya harga-harga barang itu, karena selain jarak tempuh yang jauh dan lama, otomatis mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar.

Ditambah lagi biaya antri saat loading barang di pelabuhan itu juga bisa berminggu-minggu. Tentu saja semua itu berimplikasi pada naiknya harga satuan barang. Kenaikan harga satuan barang tersebut tentu akan dibebankan kepada konsumen.

Inilah persoalan mendasar, kenapa masyarakat Meranti maupun pemerintah daerah sangat mengharapkan kebijakan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan Meranti masuk daerah Free Trade Zone (FTZ). Selain posisi Meranti berada diantara dua wilayah daerah FTZ, Meranti juga bisa dikatakan sebagai kabupaten terbelakang di nusantara ini.

Hadirkan NAWACITA

Sejak Meranti menyandang sebuah daerah Otonomi baru di Provinsi Riau, hubungan perdagangan dengan kabupaten tetangga menjadi terlarang. Posisi letak Meranti yang berada gugusan pulau pesisir sebelah utara Sumatera, juga bagian dari kawasan perbatasan yang nota bene disebut lokpri (lokasi prioritas) itu. Sejatinya dengan posisi dan letak wilayah perbatasan tersebut harusnya mendapat berbagai dukungan dari pemerintah pusat.

Tapi, justru dengan berbagai kebijakan yang ada malah terkesan menghimpit bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masa depan Meranti.
Disinilah peran pemerintah pusat untuk mengimplementasikan NAWA CITA yang didengungkan Presiden Joko Widodo sehingga masyarakat Meranti yang sejak puluhan tahun lalu itu diperlakukan sebagai anak tiri, berharap menjadi sejajar dengan masyarakat lain di republik ini.

Tujuh puluh dua tahun sudah Indonesia menikmati kemerdekaan. Tapi lihatlah kondisi masyarakat di Meranti sejauh ini, masih banyak ketertinggalannya. Mulai dari infrastruktur dasar, fasilitas umum dan hal lain. Demikian juga persoalan transportasi hingga saat ini masih mengandalkan trasportasi angkutan laut yang lamban dan mahal itu.

Intinya, masyarakat Meranti sejauh ini masih belum menikmati arti sesungguhnya kemerdekaan itu, untuk itu program nawacita hendaknya tidak lagi sebatas retorika harus diwujudnyatakan bagi kehidupan masyarakat.

Demikian minimnya juga perhatian pemerintah provinsi Riau selama ini, turut memaksa masyarakat Meranti menjalin hubungan keakraban dengan penduduk negara jiran Malaysia maupun Singapura.

Sebab tidak bisa dipungkiri, sebagian masyarakat Meranti harus menggantungkan masa depannya terhadap dengan negara tetangga tersebut.

Untuk itu, masyarakat Meranti terpaksa harus hilir mudik ke negara tetangga Singapura maupun Malaysia secara berkesinambungan. Karena itu pula muncul anekdot semboyan yang tidak resmi di tengah masyarakat Meranti mengatakan, “garuda memang di dadaku, tapi ringgit dan dollar mengisi perutku”.

Itu artinya keberadaan garuda di kehidupan masyarakat Meranti selama ini hanya terkesan slogan belaka karena himpitan ekonomi itu.

Hingga saat ini masih berjubel masyarakat Meranti terpaksa mengandalkan ringgit dari seberang untuk menghidupi keluarganya.

Berkah Otonomi

Terkait terhentinya keran barang sembako dari kabupaten tetangga yakni Tanjung Balai Karimun, disikapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan membuka lahan pertanian tanaman padi. Walaupun dengan pola pertanian tadah hujan, namun saat ini pertambahan produksi beras di Meranti dari hasil cetak sawah baru tersebut telah dinikmati masyarakat.

Baca juga :  Dua Pria Pembuat Dokumen Palsu Diamankan Polisi

Hal ini kedepan akan semakin mengurangi ketergantungan Meranti terhadap pasokan beras dari luar daerah.

Hingga tahun 2016 luas tanaman padi di Kepulauan Meranti sudah mencapai jumlah 4.000-an Ha lebih. Sementara program cetak sawah baru tersebut masih akan terus ditingkatkan dari tahun ketahun. Walaupun kebijakan rasionalisasi anggaran atau istilah kasarnya adanya pengurangan anggaran dari pusat itu terjadi, namun upaya pembangunan pembukaan sawah baru itu senantiasa dilakukan demi terwujudnya peningkatan produksi gabah di Meranti.

Pada tahun 2017 ini juga akan dibuka kembali lahan pertanian tanaman padi seluas 400 Ha, yang tersebar di 12 desa. Sehingga pada saatnya nanti kebutuhan beras bagi masyarakat Meranti, tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Program ini terwujud setelah Meranti menjadi daerah otonomi baru, yang tentu sudah mampu mengatur dan mengelola potensi alam yang ada, demi ketersediaan bahan pangan masyarakat.

Namun alam Meranti yang tidak memiliki bahan galian C, untuk bahan material pembangunan fisik tersebut, masih akan tetap mengandalkan pasokan material dari daerah lain.

Seperti untuk kebutuhan tanah uruk, tanah timbun, tanah sertu, pasir maupun berbagai jenis bebatuan lainnya dalam rangka pelaksanaan konstruksi bangunan.
Hal ini juga menjadi persoalan yang tidak mudah diatasi. Terutama kalau selama ini juga berbagai bahan material itu didatangkan dari Tanjung Balai Karimun, dan lagi-lagi hal itupun turut distop.

Dengan distopnya bahan material dari Karimun itu juga dipastikan akan membebani anggaran pembangunan yang justru lebih besar lagi. Sebab dengan mendatangkan material dari Pekanbaru sudah barang tentu semakin jauh dan berdampak pada kian besarnya biaya mendatangkan itu.

Sehingga untuk menentukan besaran anggaran biaya untuk membangun sesuatu pekerjaan fisik di Meranti harus dihitung minimal 2 kali lipat dari anggaran normal selama ini.

“Ini juga salah satu faktor penghambat lajunya pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di Kepulauan Meranti. Walau saat ini seluruh jalan-jalan protokol dalam kota dan juga di luar kota saat ini sedang giat-giatnya dilakukan melalui anggaran APBN.
Namun jalan di desa dan juga antar desa maupun jalan penghubung antar kecamatan ke kecamatan sejauh ini masih belum bisa berbuat banyak.

Untuk itulah semua persoalan mendasar tersebut dibutuhkan kebijakan strategis dari pemerintah pusat. Kebijakan yang harus berpihak pada kebutuhan dan kepentingan serta masa depan masyarakat Kepulauan Meranti itu.

Jika tetap memberikan anggaran pembangunan untuk infrastruktur terhadap Meranti mengacu pada pola sama rata dengan daerah lain, maka dipastikan pertumbuhan atau percepatan pembangunan di Meranti akan tetap lamban.

Sangat diharapkan dalam penentuan kebijakan besaran anggaran yang akan diberikan ke daerah, harus mengacu pada pola proporsional. Artinya tidak disama ratakan daerah tertinggal dengan daerah yang sudah lama maju.

Dengan demikian pelaksanaan berbagai bentuk pembangunan dalam rangka mengejar ketertinggalan di Kepulauan Meranti itu akan bisa terwujud dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama.(Adv)

Ditulis oleh: H.Nasruni, SIP, MSi Kabag Humas Pemkab Meranti.