Kamis, 1 Februari, 2018 7:48 pm

Infrastruktur Kota Dumai: Kota yang Tak Sebesar Namanya

Infrastruktur Pesisir (5)

Oleh Alfansuri, S.T., M.Sc.

Sewaktu saya masih kecil, kira-kira waktu masih duduk di kelas 4 SD, saya sering membanding propinsi-proponsi penghasil di Indonesia yang diperlakukan tidak adil oleh Republik ini. Tentunya propinsi yang paling utama perhatianku adalah propinsi Riau, ada 2 propinsi lagi di Indonesia yang sering menjadi bahan perbandingan dalam pikiran ini yakni DI. Aceh dan Kalimantan Timur. Selain membandingkan kemajuan dan pembangunan pada 3 propinsi ini, saya juga membanding kota-kota yang menjadi pusat pertumbuhan pada ketiganya. Pekanbaru saya setarakan dengan Banda Aceh dan Samarinda sedangkan Dumai sering saya setarakan dengan Lhoksemawe dan Balik papan. Perbandingan itu terus menjadi bahan pemikiran saya sampai saya masuk kuliah di Fakultas Teknik USU tahun 1994. Karena informasi yang saya dapatkan dari teman-teman dari medan dan aceh, membayangkan saya bahwa lhoksemawe mampu mengimbangi ibukota propinsinya, karena disana ada PT. Arun, PT Exxon Mobil, PT. Pupuk Iskandar Muda, walaupun saya belum pernah sampai ke lhoksemawe ketika itu, namun dalam pikiran saya lhoksemawe lebih berkembang pesat dibandingkan Dumai.

Reformasi merubah signifikan apa yang diperoleh oleh daerah penghasil, khususnya bagi Propinsi Riau yang sebelumnya tingkat pengembalian hasil SDA Riau tidak lebih dari 1 % menjadi 15%, begitu juga halnya dirasakan oleh Kaltim dan terlebih terasa bagi DI Aceh karena mereka mendapatkan 85% dikarenakan otonomi khusus. Pasca reformasi ini, 2 kota yang saya sebutkan diatas baik di Kaltim dan DI Aceh tetap menjadi pusat pertumbuhan di Propinsi mereka masing–masing, bahkan pertumbuhan lhoksemawe dan Balik Papan boleh dikatakan berimbang dengan ibu kota propinsinya. Berbeda dengan Dumai, walaupun secara keseluruhan perkembangan Riau lebih pesat dari Aceh, namun perkembangan kotanya sangat didominasi oleh pekanbaru, Dumai tertinggal jauh jika dibandingkan dengan pekanbaru. Berbeda dengan Balikpapan tidak jauh berbeda dengan samarinda demikian juga lhoksemawe tidak jauh beda dengan Banda Aceh.

Perkembangan Dumai yang tidak sepesat Pekanbaru bukan berarti kota ini tidak memiliki peran, menurut hemat saya kota Dumailah yang memiliki peran paling strategis di Riau, hampir 80% kekayaan Riau dipasarkan melalui kota ini. Dalam hitungan kasar saya ada sekitar 350 hingga 400 triliun transaksi ekonomi pertahun yang terjadi di kota ini dan atau melalui kota ini. sehingga pemerintah RI melalu Kementerian PUPR menetapkan kota Dumai ini sebagai PKN dan PKSN dan satu satu kota sedang di Indonesia yang berstatuskan PKN dan PKSN sekaligus, lazimnya PKN di Indonesia merupakan ibu kota Propinsi dengan kategori kota besar, sedangkan PKSN di Indonesia merupakan kawasan megapolitan. Dari Tata Ruang yang diterbitkan Kementerian PUPR, Dumai lebih strategis dari pekanbaru, bahkan Dumai merupakan kota strategis di Sumatera yang seimbang dengan kawasan megapolitan Mebidangro.

Baca juga :  Siapa Ingin Syamsuar Gubernur Riau? Angkat Tangan Kanan, Allahu Akbar!

Kondisi yang demikian apa yang didapat oleh masyarakay Dumai, masyarakat Dumai hanya dapat rusaknya jalan dan setiap hari harus berdampingan dengan tanki-tanki CPO, udaranya sudah tercemar dengan asapnya pabrik, lautnya sudah berlinyang dengan ikan-ikan yang tidak layak konsumsi lagi, setiap bulannya harus merasakan air pasang sampai kerumah-rumah. Perhatian Propinsi Riau sangat minim terhadap kota ini padahal kontribusi sangat besar bagi Riau dan republik ini. Akan berbeda halnya dengan pekanbaru, hampir semua jembatan dan fly over dibangun oleh Propinsi Riau, beberapa jalan lingkar pekanbaru dibangun oleh Propinsi Riau bahkan jalan kota seperti jalan Soekarno Hatta alias Arengka juga dibangun oleh Propinsi Riau, mungkin tidak hanya itu ketika masyarakat pekanbaru membutuhkan rekreasi, RTH pun dibangun oleh Propinsi Riau. Dumai diperlakukan beda. Dumai dibiarkan seperti sapi perahan yang tidak dikasi makan. Apa yang terjadi di Dumai lebih tepat adalah sebuah penzhaliman Propinsi Riau terhadap masyarakat Dumai. Walaupun saya tidak tinggal, tidak dilahirkan dan tidak dibesarkan di Dumai tapi merasa kezaliman itu terjadi di Propinsi yang katanya kaya ini.

Pada momen Politik Pilgubri ini, ini merupakan kesempatan, kami bagian dari masyarakat Pesisir Riau untuk meminta kepada Calon Gubernur untuk ikut memperhatikan Dumai, Dumai tidak minta sebesar apa yang diberikan Propinsi untuk pekanbaru tapi paling tidak mendapatkan rasa keadilan terhadap kota ini sehingga kota ini masih layak disebut kota dan layak untuk ditempati oleh sebagian masyarakat pesisir Riau. Oleh sebab itu sesuai dengan tema diatas, Dumai membutuhkan sentuhan propinsi untuk membangun infrastruktur Dumai selain jalan yang menghubungkan Dumai ke Ibukota Rokan Hilir sebagaimana tulisan saya pada Infrastruktur Pesisir 2, Dumai membutuhkan 2 Infratrukur berikut :

Baca juga :  Mahasiswa FIB Unilak Taja Ngamen Seni

1. Infrastrukur Jalan. Jalan yang dikehendakipun dalam rangka memperlancar arus jalannya bagi truk-truk CPO sehingga jalan-jalan kota Dumai terkurangi bebannya. Jalan dimaksud adalah jalan Bukit Timah – Lubuk Gaung dan jalan Sp. Perwira – Teluk Makmur. Jalan Bukit Timah lubuk gaung aalah jalan poros yang memotong jalan bagi truk menuju kawasan industri Lubuk Gaung, sehingga tidak perlu lagi melewati kelakap dan purnama, demikian juga halnya jalan Sp Perwira – teluk Makmur dalam rangka mempersingkat dari Bukit Kapur menuju Kawasan Industri Pelintung.

2. Dumai Urban Development Project.

Dumai hari ini telah menjelma menjadi Kota Industri paling strategis, tidak hanya di Propinsi Riau namun kota paling strategis di Sumatera, oleh sebab itu untuk menjadikan Dumai menjadi Kota yang layak, maka Propinsi Riau harus melahirkan sebuah proyek stragegis untuk Kota Dumai, mungkin bisa kita namakan Dumai Urban Development Project (DUDP). DUDP nantinya harus menata kembali kota Dumai yang hari ini tidak tertata dengan baik, DUDP harus mennginkludkan program optimalisasi Drainase, Normalisasi sungai-sungai, pembuatan kanal dan situ (Danau) sehingga Dumai tidak lagi menjadi kota yang terendam setiap bulannya. Proyek DUDP ini tidak harus ditanggung oleh Propinsi Riau sendiri, melainkan proyek ini harus diusulkan ke Bappenas RI untuk menjadi agenda strategis pengembangan Kota Industri Dumai yang berkesinambungan dan jika perlu mencari dana-dana Bantuan Bank Dunia.

Jika Propinsi Riau masih membiarkan Dumai seperti saat ini maka pada dasarnya Propinsi Riau telah menzalimi masyarakat Dumai. Semoga ini menjadi masukan bagi calon Gubernur Riau mendatang.

 

Sumbangsih pemikiran seorang anak pesisir. Alfansuri, S.T., M.Sc.,  Ketua Pengelola AKN Bengkalis