Sabtu, 24 Februari, 2018 12:45 pm

Ini Hasil Rapat Laporan Terkait Cagubri Beristri Lebih dari Satu

RiauKepri.com, PEKANBARU– Rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) memutuskan bahwa terkait laporan Dendy Gustiawan, tentang calon Gubernur Riau (Cagubri), beristri lebih dari satu dan KPU Riau dianggap melakukan tindak pidana memanipulasi data, tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan.

Dalam siaran persnya, Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, mengatakan, bahwa rapat yang berlangsung pada Jumat (23/2/2018), yang terdiri dari Bawaslu, Polda, dan Kejati Riau, mengambil keputusan merujuk beberapa hal. Yakni:

1. Tidak ada ketentuan yang mengatur terhadap calon yang memiliki lebih dari satu istri dan memiliki anak selain dari istri pertama wajib mencantumkan nama istri dan anaknya tersebut dalam Daftar Riwayat Hidup calon.

2. Sesuai UU No. 10/2016 dan Peraturan KPU No. 3/2017, Kartu Keluarga bukan syarat calon yang harus disampaikan kepada KPU Provinsi Riau.

4. Kalaupun ada kemungkinan calon beristri lebih dari satu maka hal tersebut tidak berkaitan dengan persyaratan menjadi calon gubernur. Dalam hal jika seorang calon beristri lebih dari satu namun hanya mencantumkan satu istri, hal tersebut tidak berpengaruh bagi proses pencalonan dan yang seharusnya berhak untuk mengajukan keberatan adalah istri yang namanya tidak dicantumkan, bukan pihak lain yang tidak berkepentingan dengan pencantuman nama tersebut.

Baca juga :  Firdaus Pimpin Doa Menangkan Syamsuar di Peranap

“Jadi, perbuatan KPU Provinsi Riau meloloskan pasangan calon tanpa memverifikasi data dalam daftar riwayat hidup calon bukan merupakan tindak pidana sebagai nana diatur dalam pasal 180 ayat 2 UU No. 10/2016,” ungkap Rusidi.

Rusidi juga menjelaskan terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan. Setelah dikaji oleh Bawaslu Riau, disimpulkan tdak terdapat pelanggaran administrasi. Alasannya:

1.Karena pada masa masukan dan tanggapan masyarakat, KPU Provinsi Riau telah membalas surat masukan dan tanggapan masyarakat dari pelapor sdr. Dendy.

2. Bahwa berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pada lampiran model TT. 1 KWK tentang lampiran tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tidak terdapat KK yang diminta dalam syarat tersebut akan tetapi yang di syarat kan KTP El sehingga Kartu Keluarga bukan merupakan syarat calon yang harus disampaikan kepada KPU Provinsi Riau dan dalam model BB.2 KWK pada poin penutup disebutkan bahwa daftar riwayat hidup yang di isi merupakan data yang bersifat privasi karena ada kata-kata “bersedia atau tidak bersedia untuk di publikasikan”.

Baca juga :  Syamsuar-Edy Nasution Calon yang Bersih dari Masalah Hukum

3. Bahwa proses pencalonan dan penetapan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang dilakukan KPU Provinsi Riau sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tidak ada kewajiban KPU Prov. Riau memverifikasi hal yg tidak terkait dg syarat unt menjadi calon Gubernur. Yang wajib diverifikasi oleh KPU Prov Riau adalah dokumen yg berhub dg persyaratan unt menjadi calon gubernur. (RK1/*)