Selasa, 6 Februari, 2018 8:43 pm

Kajati Kepri Bidik Kasus Korupsi di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna

RiauKepri.com, NATUNA – Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Yunan Harjaka mengatakan dari lima kabupaten dan dua kota di Provinsi Kepri, Natuna dan Kepulauan Anambas menjadi sorotan pihaknya, terkait kasus hukum khususnya tindak pidana korupsi yang ditangani pihak kejaksaan.

Selama satu tahun tiga bulan semenjak menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Yunan Harjaka baru kali pertama melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Negeri Ranai.

“Saya sudah satu tahun tiga bulan menjabat Kajati Kepri baru sekarang bisa hadir di Natuna memenuhi janji ke Bupati Natuna,” kata Harjaka, saat memberi kata sambutan pada acara ramah tamah di RM Sisi Basisir, Kota Ranai, Senin (5/1/2018), kemarin.

Namun Kepala Kejati ini tidak menyebut nama-nama kasus apa saja, selama ia menjabat, dua daerah ini merupakan daerah yang sangat memprihatinkan terkait banyaknya oknum yang terjerat kasus hukum.

Yunan berharap, kedepannya Natuna maupun Anambas akan lebih baik lagi, dengan adanya kerjasama Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan TP4, antar Kajaksaan Negeri maupun Pemerintah Daerah guna mengurangi tindak pidana khasus korupsi khususnya berjalan maksimal.

Baca juga :  27 Maret 2018, Adik Kandung Almarhum H.M. Sani, Dilantik Presiden Jadi Wagub Kepri

“Saya berharap di tahun 2018 ini sudah tidak ada lagi ada yang berurusan dengan penegak hukum. Marilah kita bersinergi dengan baik, apa yang kita dapatkan amanah dari rakyat agar dapat kita jalankan dengan baik sehingga masyarakat bisa menikmati dengan baik pula,” ujarnya, dikutip dari wartakepri, Selasa (6/2/2018).

Orang nomor satu di kejaksaan Tinggi Kepri ini mengaku sangat terkesan dengan pulau Natuna beserta istri sempat di bawa jalan ke Objek wisata Aliftone, yang ada di Kota Ranai, Kabupaten Natuna.

Sementara itu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, dalam sambutan megatakan, Natuna melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) telah menerapkan sejumlah teknologi informasi untuk mendukung dan meningkatkan capaian kinerja organisasi.

Salah satunya, ungkap dia, adalah integrated Natuna Financial Information System (iNFIS) Anggaran, yakni aplikasi yang dibangun untuk mendukung penyusunan anggaran berbasis kinerja sihingga dapat mengeluarkan data e-Audit sebagaimana yang diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Baca juga :  Mengaji tak Boleh Berhenti Sampai Wisuda dan Dapat Sertifikat

Dalam sambutan cukup singkat itu Bupati Natuna tidak menampik perkataan Kajati Kepri terkait persoalan hukum banyak menjerat para pejabat Natuna, namun kedepannya, pemerintah Natuna terus bekerja lebih baik lagi menghindari pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi.

”Terkait dengan aturan hukum memang sangat cepat berkembang produk hukum, kapan saja bisa berubah. Kita juga sudah buat berbagai program dalam transparasi pengelolaan keuangan daerah agar lebih hati hati menjalankan roda pemerintah,”tukasnya.

Informasi berkembang dikalangan media, berapa waktu lalu Kejati Kepri telah mengespos penetapkan berapa orang oknum pejabat dan mantan pejabat Natuna, sebagai tersangka persoalan Perumahan DPRD kabupaten Natuna. Namun hingga kini publik belum tahu banyan tentang perkembangan kasus tersebut.(r/helmy)