Rabu, 2 Mei, 2018 6:40 pm

Menggairahkan Kembali Investasi di Kepri

RiauKepri.com, BATAM — Wakil Gubernur Kepri, H Isdianto menegaskan Pemprov Kepri sangat serius dalam menggairahkan kembali investasi di kawasan ini. Berbagai usaha terus dilakukan, salah satunya dengan membentuk Satgas Percepatan Berusaha di Daerah.

“Untuk investasi, Kepri terus meningkatkan daya saing. Mempercepat perizinan. Untuk pembentukan satgas percepatan usaha, Kepri termasuk yang cepat membentuknya,” kata Isdianto saat menghadiri bussiness forum Menuju Kemudahan Perizinan di Kawasan Industri Melalui Rencana Penerapan Online Single Submission di Hotel Nagoya Hill Batam, Rabu (2/5).

Isdianto menyambut baik ‘bussiness forum’ yang dimaksudkan untuk menggairahkan kembali investasi. Forum ini juga bentuk keseriusan pemerintah dalam mengembalikan gairah investasi di Batam, Bintan, Karimun dan juga wilayah Kepri lainnya.

Baca juga :  Wujudkan Tata Kelola yang Bersih dan Terpercaya

Isdianto menambahkan agar satgas percepatan berusaha mendukung program Online Single Submission (OSS).

Isdianto berharap dari pelaksanaan bussiness forum yang diprakarsai oleh Himpunan Kawasan Industri (HKI) bisa makin meningkatkan semua pelayanan dan perizinan birokrasi menuju arah yang lebih baik, cepat, transparan dan terintegrasi.

Ketua BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo menjelaskan, guna mendukung masuknya investasi ke Kota Batam, BP Batam sejauh ini telah membuat sejumlah langkah dan terobosan.

Diantaranya terus menyiapkan langkah seperti memberikan kepastian hukum dan juga kemudahan berinvestasi. Dengan kemudahan ini pihaknya optimis, akan bisa memberikan pelayanan maksimal kepada para investor.

Baca juga :  Memaknai Sejarah FKPPI

Selanjutnya langkah lain sambung Lukita, juga terus memberikan insentif. Yakni sejumlah kemudahan dan keringanan yang diberikan kepada calon investor. Meski begitu, insentif tidak maksimal jika tidak ditunjang dengan pengurusan perizinan yang cepat dan murah.

Terobosan berikutnya yakni menerapkan kemudahan melalui pelayanan perizinan satu dua jam siap atau yang dikenal dengan istilah I23J. Yang lain tambah Lukita yakni pengetatan perizinan di bidang lahan.

Dalam hal ini lebih mengetatkan masalah penerbitan lahan dengan memperketat pemberian SPK lahan hingga IPH lahan.

“Khusus untuk IPH berkas yang semula mencapai 17 berkas sekarang hanya 3 berkas,” jelas Lukita.(RK/Rfq)