Jumat, 28 Juli, 2017 1:44 pm

Pelayanan Publik di Kepri Harus Bersih, Jangan Lagi Disusupi Pungli

RiauKepri.com, BATAM — Deputi Pelayanan Publik KemenPAN & RB RI, Diah Natalisa memastikan perbaikan pelayanan publik sampai saat ini sedang dan terus dilakukan. Dalam hal ini birokrasi sebagai unit pelayanan, agar bisa memberikan pelayanan publik yang prima.
Penegasan tersebut disampaikan Diah Natalisa saat membacakan amanat Men PAN & RB dalam acara Sosialisasi Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan Publik Yang Profesional Moderen dan Terpercaya di Provinsi Kepri bertempat di Hotel Harmoni One Batam Center, Kamis (27/7).
Dijelaskannya, untuk memberikan pelayanan publik yang baik, birokrasi sejauh ini telah melakukan 3054 inovasi guna mendukung pelayanan publik yang prima. Bahkan kementerian menetapkan kota Surabaya dan Batam sebagai pusat pelayanan publik melalui pembangunan mall publik.
Mall publik dimaksudkan untuk memberikan semua pelayanan, dengan cukup dilakukan dalam satu gedung.
“Itu semua demi memberikan kecepatan dalam pelayanan,” jelas Diah Natalisa.
Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan investasi akan terus naik. Kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. KemenPAN & RB juga terus melakukan perbaikan aturan dan mental bagi seluruh aparatur yang bekerja di sekor pelayanan publik. Bahkan KemenPAN & RB membuka unit pengaduan bila ada laporan dari masyarakat terkait pelayanan publik. Pelapor bisa mengadukan melalui SMS dengan mengisi SP4N dan ditujukan ke call center di 1708.
“Semua pengaduan akan langsung ditindaklanjuti kemenPAN & RB. Pengaduan yang dilaporkan masyarakat, sudah kita koneksikan dengan 34 kementrian, 23 provinsi dan lebih dari 400 lembaga. Itu semua demi memberikan citra pelayanan publik yang excelence,” jelasnya.
Semenetara itu Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah mengingatkan, sesuai amanat Presdien RI Joko Widodo bahwa saat ini pungutan liar (Pungli) hampir terjadi diseluruh pelayanan publik. Dan pungli ini telah sangat menghambat laju tumbuhnya pembangunan yang kita laksanakan.
“Dengan kata lain, terjadi pungli dihampir seluruh unit pelayanan publik. Akibatnya, masyarakat menjadi dirugikan. Karena itu mulai saat ini, harus kita lakukan upaya pencegahan. Caranya dengan melakukan sikap tegas dan langkah nyata dalam upaya memberantas pungli, ” tegasnya.
Semua itu dilakukan sambung TS Arif Fadillah, demi memberikan rasa keadilan kepada mayarakat. Karena pungli sama dengan perbuatan korupsi. Hal ini harus ditindak tegas. Salah satu upaya tegas yang terus dilakukan yakni melalui operasi tangkap tangan (OTT). Arif Fadillaah juga meminta, kepada OPD untuk tidak coba-coba bermain dengan pungli. Karena kalau ketahuan, maka kosekwensi hukum akan dihadapi sendiri.
“Kita juga terus melakukan sosialisasi agar pelayanan publik tidak disusupi pungli. Saya juga meminta birokrasi untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin. Bila ini sudah dilaksanakan, kita semua berharap, Kepri kedepan akan zero pungli,” kata Arif.
Kapolda Kepri Irjend (Pol) Sam Budigusdian menjelaskan, saat ini negeri ini memang dihadapkan pada persoalan pungutan liar yang sudah menjadi musuh bersama. Sejauh ini sudah ada 17 kasus OTT yang diaksanakan Tim Saber Pungli Provinsi Kepri.
“Dari 17 kasus OTT tersebut, kita sudah menetapkan 27 orang tersangka. Mereka nantinya akan kita proses terus secara hukum,” kata Kapolda.
Kapolda juga mengingatkan, tidak mudah memang melakukan pelayanan publik yang bagus. Karena ini menyangkut Perubahan kultur dari aparatur. Meski begitu upaya melakukan pelayanan publik yang bagus, harus terus menerus dilakukan.
Kepolisian Daerah Kepri juga terus melakukan upaya-upaya konkrit. Salah satunya yang sudah dan akan terus dilakukan yakni, penerapan aplikasi berbasis anderoid. Ini guna menunjang agar pelayayanan publik makin baik kedepannya.
“Upaya lain yakni pembenahan manajemen internal. Langkah lain yang dilakukan kepolisian yakni mempercepeat penyelesaian kasus. Yakni satu kasus satu penyelesaian,” kata Kapolda.
Menurut Kapolda, pihaknya juga terus melakukan perbaikan dalam bidang infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Termasuk, dengan terus menggandeng dan bekerjasama dengan semua instansi, dalam memerangi pungli.
Adapun Ketua Unit Pelayanan Publik (UPP) Provinsi Kepri Kombes (Pol) Heru Pranoto menejelaskan, Kepri punya begitu besar potensi. Salah satunya letak geografis Kepri atau dikenal dengan istilah benefit teritory. Potensi luar biasa tersebut, berdampak positif pada Provinsi Kepri dengan begitu banyaknya kegiatan bisnis dan usaha.
Belum lagi, provinsi ini juga didukung dengan kekhususan yang dimiliki sebagai daerah Pelabuhan dan Perdagangan Bebas yang belakangan berubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Begitu banyak kegiatan bisnis dan usaha yang tersebar di Kepri, semua harus dikawal agar jangan sampai ada pelanggaran dalam memberikan pelayanan.
“UPP Provinsi Kepri akan terus melakukan uapaya pencegahan agar jangan kita temukan pungli di Kepri. Salah satu yang terus kita lakukan yakni, upaya preventif berupa sosialisasi kepada seluruh steak holder, agar tidak melakukan pelanggaran,” kata Heru Pranoto mengakhiri.(RK/Hms)
Baca juga :  Noor Lizah Nurdin Serahkan Alat Bantu Dengar