Selasa, 15 Agustus, 2017 8:10 pm

Reformasi Birokrasi Sudah Dilakukan Kerajaan Siak

RiauKepri.com, PEKANBARU–Sistem administrasi dan birokrasi di negeri ini unik dan jika tidak ingin ada pertentangan dikemudian hari, merujuklah ke Kerajaan Siak yang sistem birokrasinya hanya ada tiga unsur sehingga tidak bertele-tele. Inilah yang sedang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak.

Hal ini terungkap dalam kata sambutan Ketua Indonesiaan Association for Publik Administrasion (IAPA) Sumatera Tengah, Prof H Sujianto, pada saat pembukaan Internasional Seminar and Call For Paper yang ditaja Indonesian Association for Publik Administrasion (IAPA) daerah Sumatera Tengah (Riau-Kepulauan Riau-Sumatera Barat), bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau dengan tema; ”Penguatan Kapasitas Birokrasi Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Lembaga Lokal.”

Pada helat yang berlangsung di Ball room Grand Suka Hotel, Pekanbaru, Selasa (15/8/17), itu
Prof H Sujianto juga mengatakan, isu birokrasi dan administrasi ini diambil karena saat ini rakyat disuguhkan birokrasi asing, meskipun birokrasi itu sudah ada sejak zaman Belanda.
Di Indonesia bahkan di Provinsi Riau, memiliki sistem administrasi yang unik karena sampai hari ini struktur demokrasi sangat panjang, mulai dari presiden, bupati/walikota, camat dan kepala desa dan sebagainya.

Sementara jika merujuk pada Kerajaan Siak, kata Prof H Sujianto, memiliki struktur demokrasi yang semple. Yakni, ada sultan, datuk bendahara dan penghulu. Jadi struktur demokrasi pada masa pemerintahan Kerajaan Siak itu sangt singkat dan tidak bertele-tele. ”Di dalam Pemerintahan Kerajaan Siak itu hanya memiliki tiga unsur, yakni unsur [emerintahan, unsur agama dan unsur Budaya,” ungap Prof H Sujianto.

Baca juga :  Bupati Pemalang Bertandang ke Siak, Ini Misi yang Dibawa

Pada seminar yang diikuti perwakilan dari lima negara Malaysia (Prof Datuk Zainal Abidin Burhan dari University Malaya), Dr. Gemal Zakaria (Senior Lecturer University of Brunei Darussalam), Nola fibtiyanti, M.Pd (Head Muamalat School Muhammadiyah Islamic College Singapore), Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi, menjadi nara sumber.

Dihadapan Ketua IAPA Pusat Prof Eko, Ketua IAPA Sumatera Tengah Prof H Sujianto, dan Koordinator Prodi Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Riau, Dadang Manshur, Syamsuar mengatakan, sebagai daerah yang sukses dalam melaksanakan reformasi birokrasi, kuncinya keberhasilan ada pada komitmen kepala daerah. Selain itu, dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan kebijakan perubahan sistem tata kelola pemerintahan yang baik, berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

Selain itu, perlunya dukungan dari pihak internal dan masyarakat atas kebijakan perubahan tata kelola pemerintahan, dan inisiatif internal berupa kebijakan dan inovasi perubahan sistem tata kelola pemerintahan dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas staf.

Baca juga :  Peduli Naker, Siak MoU dengan 3 BLK di Bawah Kemnaker

Syamsuar menyebutkan, ada tiga prioritas nasional dalam reformasi birokrasi. Yakni, pertama Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Kedua, penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi perizinan, dan ketiga peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja serta administrasi keuangan.

Sistem pelayanan perizinan yang ada di Kabupaten Siak, adanya pemberian perizinan Online sehingga masyarakat bisa menandatangani berkas perizinan dimana saja dia berada melalui sistem online. Untuk saat ini, baru ada dua kabupaten yang melaksanakan sitem perizinan ini, Kabupaten Siak dan Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, di Siak juga ada sistem perbaiki jalan hanya melalui SMS, jadi masyarakat cukup mengirim SMS yang berisi lokasi jalan yang rusak ke dinas terkait dan akan langsung di perbaiki. Intinya, jika ingin mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, harus didukung oleh reformasi birokrasi yang baik pula.

Guna memangkas kewenangan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat, di bawah kepemimpinan Syamsuar, di Siak pelayanan izin bupati tidak lagi membubuhi tanda tangan atau mengeluarkan izin. Jika untuk perizinan usaha UMKM, maka izinnya cukup dikeluarkan pihak kecamatan. Sedangkan usaha lebih tinggi lagi maka akan ditangani satuan kerja yang bersangkutan. (RK-1)