Selasa, 1 Agustus, 2017 10:10 am

Reses Nyat Kadir, Masalah Lahan di Batam Tetap Jadi Aspirasi Favorit

RiauKepri.com, BATAM — Anggota DPR RI Komisi VI Dapil Kepri dari Partai NasDem, Drs H Nyat Kadir, memulai reses pada sidang V tahun 2016 – 2017 di Batam. Hari ini, Selasa (01/08/2017), dijadwalkan Nyat Kadir menyerap aspirasi di Tembesi, Sagulung, mulai pukul 16.00 WIB, dilanjutkan di Pelita, Lubuk Baja, mulai pukul 19.30 WIB.

Sehari sebelumnya, Senin (31/07/2017), Nyat Kadir melaksanakan reses di dua titik kawasan Sekupang. Sama dengan pelaksanaan reses di Batam sebelumnya, persoalan lahan tetap paling banyak diutarakan masyarakat sebagai aspirasi dengan harapan segera dapat diatasi.

Reses di Tiban Kampung, Senin malam misalnya, hampir semuanya mengemukakan persoalan lahan sebagai salah satu item aspirasi yang disampaikan kepada Walikota Batam pertama di era otonomi daerah itu. Kebetulan pula di Tiban Kampung ini masih cukup banyak yang menempati lahan tanpa kepastian hukum.

Menurut warga, sudah sangat lama mereka melakukan berbagai upaya agar dapat menguasai lahan yang mereka tempati sebagai tempat tinggal secara legal. Membayar UWTO, misalnya, mereka bersedia, tetapi tak pernah diberi kesempatan oleh BP Batam, sang penguasa lahan di pulau Hang Nadim ini.

Baca juga :  Akan Dibangun Kawasan Wisata Bernuansa Budaya Melayu di Bintan

Pada tempat reses terpisah sebelumnya, siang Senin, Nyat Kadir bahkan menanggapi geram karena, menurut warga, pihak BP Batam melalui Imam Bachroni menyatakan jika di Batam tak ada yang namanya Kampung Tua. Jadi, masih kata warga mengaku mengutip Imam Bachroni, siapapun yang menempati lahan di Batam ini harus bayar UWTO.

Bagaimana Nyat Kadir tak geram dibuatnya. Jelas-jelas Kampung Tua di Batam tertuang dalam SK, yang dikeluarkan Nyat Kadir ketika beliau menjabat Walikota Batam tahun 2004 lalu. Ini sebagai salah satu upaya penyelamatan bagi mereka yang sudah lama atau penduduk asli yang bermukim di Batam.

Juga soal marwah. Jauh sebelum BP Batam (jelmaan dari Otorita Batam atau disingkat OB), berabad lalu, Batam sudah ada dan jadi salah satu pusat pemerintahan sebagai perwakilan kesultanan Melayu Riau. Kekuasaan itu diserahkan Sultan Abdurahman kepada Raja Isa, yang dikenal dengan nama Nong Isa.

Baca juga :  Agar Tak Salah Langkah Kebijakan, Ini Saran Sekda Kepri Kepada OPD

Nyat Kadir minta semua orang BP Batam benar-benar mempelajari sejarah dan jangan menciptakan pernyataan-pernyataan yang bersifat provokatif. Beliau tak mau terulang kembali peristiwa pengusiran terhadap seseorang yang mengatakan bahwa sebelum OB ada, Batam hanya ditempati para monyet pada tahun 2000 lalu.

Kepada masyarakat, Nyat Kadir juga menghimbau untuk bersabar. Ia bersama pemerintah Kota Batam beserta berbagai elemen masyarakat lainnya terus mendorong dan ikut berjuang untuk menyelesaikan persoalan lahan di Batam, terutama bebas UWTO untuk pemukiman.

Solusi yang diambil, kata Nyat Kadir, adalah membagi kewenangan terhadap penguasaan lahan dengan format Kawasan Khusus Ekonomi (KEK). Dengan demikian, BP Batam tetap berkuasa terhadap lahan tetapi pada kawasan KEK itu saja, sedangkan daerah pemukiman harus dikuasai oleh Pemlo Batam.

“Jika ini format ini sudah dilaksanakan, maka selesailah persoalan lahan yang banyak dikeluhkan itu. Sabar saja, kabarnya sebentar lagi pemerintah pusat memutuskan pelaksanaan KEK di Batam,” ujar Nyat Kadir. (RK-4)