Kamis, 17 Agustus, 2017 10:25 pm

Sayang, Masyarakat Batam Belum Merdeka Terhadap Lahan

RiauKepri.com, BATAM — Meskipun berbatasan dengan sejumlah negara asing, secara umum semangat nasionalisme masyarakat Batam merupakan sebuah potensi dalam hetrogenitas yang cukup tinggi. Hal ini sekaligus diharapkan dapat menjadi kado penting bagi Indonesia dalam usia yang sudah mencecah angka 72 tahun.

Pandangan tersebut disampaikan tokoh muda Batam, Wan Ken, dalam bincang-bincangnya dengan RiauKepri.com, Kamis malam (17/08/2017), terkait dengan perayaan HUT RI ke-72. “Mudah-mudahan semangat berbangsa di Batam terus dapat terjaga,” ujarnya.

Tapi sayang, kata Wan Ken, potensi yang ada itu terasa terusik bila merujuk pada isu krusial Batam, yakni persoalan lahan. Tidak seperti di daerah lain, dengan ketentuan yang berlaku sampai saat ini, masyarakat Batam jangan bermimpi untuk dapat menguasai lahan sebagai hak milik.

Masyarakat di Batam, siapapun dia, hanya diperbolehkan menyewa lahan, meskipun cuma sepetak sebagai tempat tinggal. Maka itu, jika kebijakan ini tak diubah, upaya gencar Presiden Jokowi membagi-bagi secara gratis jutaan sertifikat atas kepemilikan tanah kepada masyarakat dapat dipastikan tak akan menjangkau Batam, yang juga bagin dari NKRI ini.

Baca juga :  Hari Pertama Operasi Zebra, 212 Kendaraan Kena Tilang

“Dalam tanda petik saya mengatakan, sudah 72 tahun usia republik ini, masyarakat Batam belum merdeka terhadap lahan, meskipun di tanah tempat tinggal mereka sendiri. Cobalah jawab, apa maknanya ini?” ujar Ken, yang juga duduk sebagai pengurus di OKP dan partai politik tingkat provinsi ini.

Ken mengkhawatirkan, persoalan “diskriminasi” lahan ini dapat menjadi letupan yang merugikan perkembangan Batam. Ia menilai masyarakat sudah gerah menghadapi persoalan ini, misalnya terbukti dalam setiap kali reses Drs H Nyat Kadir, anggota DPR Dapil Kepri dari Partai NasDem, persoalan lahan nyaris tak luput jadi aspirasi.

Ken sangat berharap pemerintah pusat harus segera mengambil kebijakan tegas agar kepentingan-kepentingan sepihak dapat ditapis. “Saya mendapat kabar ada upaya untuk memandulkan otonomi daerah di Batam, mengembalikan kewenangan kepada OB (sekarang BP Batam). Kacau kalau ini terjadi, dan saya akan masuk dalam barisan penantang,” ujarnya.

Baca juga :  Azazie 'Makan Nangka," 4 Petugas Lapas Bengkalis "Kena Getahnya"

Semua pihak, kata Ken, harus dapat menjaga keutuhan Batam dalam keragaman yang tinggi ini sebagai modal untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Apalagi sebagai daerah yang tak memiliki kekayaan SDA (Sumber Daya Alam) yang memadai, kondusifitas harus mampu disajikan setiap saat.

Semangat kebersamaan itu, menurut Wan Ken, tak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan pemimpin Batam dari masa ke masa di era otonomi daerah ini. Awalnya Nyat Kadir, Walikota Batam pertama di era otonomi daerah, mengusung konsep Madani, bertahan sampai kepemimpinan Haji Muhammad Rudi sebagai Walikota dan Amsakar Achmad sebagai Wakil Walikota dengan kreasi serta inovasi yang memang sangat dibutuhkan. (RK-4)