Rabu, 23 Agustus, 2017 9:35 pm

Wabup Natuna dalam Dialog Perempuan Kepala Daerah

RiauKepri.com, JAKARTA — Wakil Bupati Natuna, Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA menghadiri undangan dialog dengan perempuan kepala/ wakil kepala daerah pada Forum Pemimpin Kepala Daerah yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa (22/07/2017), di Hotel Sahid Jakarta.

 

Bertemakan “Mewujudkan Kebijakan Pembangunan yang Berkeadilan Secara Inklusif”, kegiatan ini bertujuan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, terutama agenda Nawacita terkait upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan pada proses pembangunan daerah.

 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prof. Dr. Yohana Yembise ketika membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan sebuah wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai salah satu upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membangun komitmen dalam pengambilan kebijakan pembangunan ke depan.

 

Ia menambahkan, permasalahan klasik terhadap keberadaan perempuan secara kodrati merupakan salah satu kendala untuk melaksanakan perannya dalam pembangunan. Oleh karenanya, untuk mewujudkan upaya kesetaraan gender sekaligus kebijakan pemerintah terhadap akses dan peluang bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi harus terus diupayakan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat, mengentaskan diskriminasi, dan perlindungan kaum perempuan dan anak sebagai kebijakan daerah.

Baca juga :  Nyat Kadir Pulang Kampung “Dilambai” Kesedihan

 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, katanya, akan selalu merangkul Kepala Daerah Perempuan khususnya sebagai model perempuan daerah yang memiliki kekuatan dan kewenangan baik dalam segi politik, maupun pengambil kebijakan untuk terus berusaha melakukan perbaikan kualitas. Hasil kerja tersebut diharapkan dapat disampaikan kepada KPPA dalam bentuk angka yang nantinya akan disampaikan ke PBB.

 

Perhatian terhadap diskriminasi kaum perempuan merupakan komitmen global (seluruh negara), dan Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara besar yang menjadikan pembangunan kaum perempuan sebagai salah satu fokus prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan peluang dan akses yang lebih berkeadilan bagi kaum perempuan pada seluruh sektor pembangunan.

Baca juga :  Nyat Kadir Pulang Kampung “Dilambai” Kesedihan

 

Program ke depan KPPPA akan terus mendampingi para kepala daerah/wakil kepala daerah untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, menurunkakan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, membangun komitmen agar urusan perlindungan perempuan dan anak menjadi urusan wajib pemerintah daerah.

 

Pada kesempatan yang sama Ketua pelaksana, Dr. Ahmad Darsono,M.Si (Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik Hukum dan Hankam) melaporkan bahwa acara ini bertujuan untuk membangun komitmen dan membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga ke depan kebijakan pembangunan daerah lebih berkeadilan.

 

“Menjadikan momentum ini sebagai peluang segenap kepala daerah perempuan untuk bertukar fikiran dalam rangka memperkaya khazanah diri bagi pertimbangan pelaksanaan tugas kedepan serta membangn fasilitasi agar para pimpinan memiliki kekuatan dan kualitas dalam memperjuangkan kepentingan perlindungan perempuan dan anak,” ujarnya.

  • Humas_P/Team/Nafi