RiauKepri.com, SIAK– Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menegaskan keputusan Pemerintah Kabupaten Siak menunda Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XI Riau 2026 murni karena alasan keuangan. Di tengah defisit dan beban utang masih ratusan miliar hingga tahun depan, jika dipaksakan menjadi tuan rumah Porprov XI tanpa ada kepastian ketersediaan anggaran, justru akan membawa rakyat Siak semakin jatuh ke jurang utang yang semakin dalam.
“Kebutuhan Siak menjadi tuan rumah Porprov sekitar Rp45-50 miliar. Meliputi sarana prasarana, kepanitiaan dan kesuksesan acara. Sementara kepastian anggaran dari Provinsi belum ada, di tengah utang Siak masih banyak sampai tahun depan dan transfer daerah berkurang. Kami harus realistis dan logis, tidak mungkin rakyat Siak harus menanggung utang lagi,” kata Afni, Rabu, 29 Oktober 2025.
Tudingan anggota DPRD Provinsi Riau yang menyebut dirinya tak berkarakter, karena mengusulkan penundaan pelaksanaan Porprov Riau, ditanggapi Afni dengan ringan. Bupati perempuan pertama di Siak ini justru mengungkapkan fakta, bahwa usulan penundaan pertama kali Porprov XI datang dari Walikota Dumai yang menghubunginya tanggal 6 Oktober 2025.
“Justru yang pertama kali menghubungi kami meminta mundurkan jadwal Porprov XI datang dari Bapak Wali Kota Dumai dengan dalih Dumai kesulitan anggaran. Saya dan Pak Walikota Dumai bahkan sudah janjian datang menghadap Pak Gubernur bersama-sama meminta penundaan,” ungkap Afni.
“Namun saat rapat di KONI Provinsi tanggal 17 Oktober, tiba-tiba Pak Walikota Dumai kirim pesan ngajak melaksanakan Porprov dengan dua syarat, mengurangi cabor dan memastikan ada dana Provinsi. Sementara saya tanya Sekdaprov Riau, juga tidak bisa memastikan soal anggaran. Jadi jangan hanya menuduh Siak soal penundaan ini karena faktanya hampir semua daerah kesulitan anggaran. Justru kami bersikap sportif mau jujur apa adanya, karena ini menyangkut nasib rakyat Siak,” ujar Afni.
Ditegaskannya, Pemerintah Kabupaten Siak tetap konsisten menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Ia menyebut kondisi keuangan daerah saat ini tidak memungkinkan menanggung beban biaya penyelenggaraan Porprov XI.
“Siak tak punya uang Rp40-50 miliar tahun depan. Ini belum termasuk kebutuhan dasar lainnya seperti keamanan, panitia, kebutuhan atlet, penginapan, dll. Bapak Gubernur pun sudah menyatakan penundaan Porprov karena anggaran tidak ada. Jadi bagaimana mau dipaksakan. Terkait penundaan ini secara lisan juga telah kami sampaikan ke Ketua DPRD Siak, dan Alhamdulillah beliau juga memberi pandangan yang sama. Kami harus jujur apa adanya,” katanya.
Menurut Afni, pelaksanaan Porprov berbiaya besar di tengah defisit anggaran, jika dipaksakan akan sia-sia jika banyak daerah tak mampu berpartisipasi. “Sangat beresiko bagi ruang fiskal Siak jika memaksakan menggelar acara besar tapi pesertanya tidak maksimal. Kasihan rakyat Siak kalau harus menanggung utang lagi,” ujarnya.
Afni juga menegaskan, keputusan penundaan sebagai tuan rumah merupakan hasil keputusan Pemerintah Provinsi Riau.
“Itu keputusan provinsi. Kalau provinsi saja kesulitan anggaran, apalagi Siak. Harusnya mari kita sama-sama fokus tetap membina atlet di tengah situasi kondisi ini, bukan saling menyalahkan. Apalagi Siak hanya mengusulkan penundaan, bukan pembatalan,” katanya menambahkan. (RK1)
