RiauKepri.com, BATAM – Pembangunan Jembatan Batam–Bintan (Babin) kembali menjadi sorotan nasional setelah Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke lokasi landing point sisi Batam, Kabil, Kota Batam, Rabu (29/10/2025) sore. Kunjungan tersebut didampingi langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura.
Kedatangan rombongan legislatif pusat itu bertujuan untuk meninjau kesiapan infrastruktur dan memastikan proyek jembatan terpanjang di Indonesia ini berjalan sesuai rencana. Proyek strategis nasional (PSN) tersebut dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Kepulauan Riau.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memimpin langsung rombongan yang turut diikuti perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta sejumlah pejabat teknis lainnya. Mereka disambut dengan paparan detail dari tim proyek terkait aspek teknis, desain, dan tahapan pembangunan jembatan.
Dalam sesi penjelasan, Lasarus menilai bahwa kesiapan proyek Babin sudah menunjukkan progres yang positif. Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dan kementerian terkait dalam menyiapkan segala kebutuhan teknis dan administratif.
“Oke, berarti sudah semuanya lengkap ya. Tidak ada kendala lagi,” ujar Lasarus usai mendengar pemaparan teknis. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga harus terus diperkuat agar pembangunan fisik dapat segera dimulai tanpa hambatan berarti.
Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, menyambut baik dukungan penuh Komisi V DPR RI terhadap proyek Babin. Ia menegaskan bahwa pembangunan jembatan ini bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, melainkan juga investasi masa depan bagi pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau.
“Jembatan Batam–Bintan ini akan menjadi pengubah arah ekonomi Kepri. Konektivitas yang terbuka akan mempercepat arus barang, jasa, dan investasi. Ini bukan sekadar proyek penghubung, tapi simbol kemajuan,” ungkap Ansar Ahmad.
Lebih lanjut, Ansar menjelaskan bahwa proyek Babin akan memperkuat daya saing ekonomi regional dengan mengintegrasikan kawasan industri dan perdagangan di Batam, Bintan, serta Karimun. Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Kepri terus memperjuangkan agar ketiga wilayah tersebut ditetapkan sebagai satu kesatuan zona perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ).
Dengan status FTZ terpadu, Ansar optimistis Kepri akan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di perbatasan Indonesia. “Kita ingin menjadikan Kepri sebagai gerbang investasi Asia Tenggara. Jembatan Babin adalah fondasi menuju ke sana,” katanya.
Secara teknis, proyek Jembatan Batam–Bintan akan memiliki panjang total 14,6 kilometer, dengan bentangan utama sekitar 7,6 kilometer yang melintasi laut. Nilai investasi diperkirakan mencapai Rp16 hingga Rp17 triliun, dengan dukungan pembiayaan dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Selain menghubungkan Batam dan Bintan, proyek ini juga akan melewati Pulau Galang sebagai titik penghubung antarsegmen. Desain jembatan telah memperhitungkan aspek keamanan navigasi laut, ketahanan terhadap kondisi cuaca ekstrem, serta ramah lingkungan.
Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat memangkas waktu tempuh dari Batam ke Bintan yang saat ini masih mengandalkan transportasi laut selama 1–1,5 jam menjadi hanya sekitar 20 menit melalui jalur darat. Efisiensi waktu ini akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.
Selain mendukung pembangunan ekonomi, proyek Babin juga menjadi bagian penting dari pengembangan Rempang Eco-City yang termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Sinergi kedua proyek besar ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Kepala Bappeda Provinsi Kepri, Aries Fhariandi, yang turut hadir dalam rombongan, menyebutkan bahwa pihaknya tengah menyusun rencana induk penataan wilayah penyangga jembatan. “Kita ingin agar pembangunan Babin memberi dampak berlapis, tidak hanya di sektor transportasi, tetapi juga pariwisata, UMKM, dan perumahan,” ujarnya.
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ini menjadi momentum penting untuk mempertegas komitmen pusat dan daerah dalam merealisasikan proyek ikonik tersebut. Dengan dukungan politik, teknis, dan finansial yang semakin solid, masyarakat Kepri kini menaruh harapan besar agar Jembatan Batam–Bintan segera terwujud dan membawa era baru pembangunan bagi provinsi kepulauan itu. (RK9)
