SETIAP 9 Februari diperingati HARI Pers Nasional (HPN). Ini ibarat hari kenduri besar bagi kaum wartawan. Tanggal ini bukan sembarang tanggal, Wak, karena bertepatan dengan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang diresmikan lewat Keppres Nomor 5 Tahun 1985. Maka lengkaplah adatnya, ada sejarah, ada penghormatan, dan sepatutnya ada pula muhasabah diri.
Dalam adat Melayu, kenduri bukan sekadar makan, tapi waktu berkaca melihat mana yang elok, mana yang sumbing. Jangan pula pakai cermin retak seribu, tak elok terus wajah ini jadinya. Cukup Siti Nurhaliza saja pakai cermin itu, karena wajahnya memang molek, semolek cindai. Heee…
Tema HPN 2026 bunyinya bukan main gagah: Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat. Kalau dibaca, rasanya seperti pantun yang indah didengar. Tapi kalau direnung dalam-dalam, tema ini terasa seperti doa orang kampung buang ancak, tetemas, buang sial dan seperti berharap hujan turun di musim kemarau. Sebab realitinya, Wak, pers hari ini memang ada yang sehat, tapi tak sedikit pula yang sudah batuk, bengik, tertegou hantu sempadan, tak sampai sekilo beras lagi.
Pers sepatutnya berdiri tegak seperti tiang seri rumah adat, menjadi penyangga kebenaran dan penyeimbang kekuasaan. Namun sekarang, ada pula oknum yang mentalnya macam nasi lemak dalam satu pinggan, semua bercampur aduk, susah dibedakan mana sambal, mana lauk, mana niat. Profesinya wartawan, tapi lagaknya macam samsing berkumis tebal. Mengancam, memeras, bahkan menodai marwah profesi yang seharusnya dijunjung tinggi.
Jadi, kalau pers sudah banyak penyakit, jangan harap ekonominya bisa berdaulat. Dulu, Wak, mencabut berita itu bukan kerja main-main. Selalu dimulai dengan ralat, ditulis dengan rasa malu dan tanggung jawab. Itupun karena kesalahan teknis, bukan karena kesepakatan di belakang meja. Marwah tulisan dijaga, nama baik profesi dipertahankan.
Sekarang zaman sudah berubah. Tinggal tekan tombol take down, berita hilang seperti embun kena panas. Bukan karena berita salah, tapi karena ada yang tak tahan menengok kebenaran berdiri. Gelinya lagi, kadang hilangnya berita bukan perkara etika, tapi perkara angka. Negosiasi berjalan halus, macam orang menawarkan harga belacan di kedai Aguan.
Kalau sudah begitu, pers bukan lagi penyampai kebenaran, tapi berubah menjadi lapak transaksi. Informasi yang seharusnya jadi penerang, malah jadi barang dagangan. Dalam adat Melayu sudah lama diingatkan, kalau lidah dijual, hilanglah harga diri. Bila tulisan ikut dijual, yang rugi bukan hanya wartawan, tapi masyarakat luas.
Kondisi pers yang tak sehat dan ekonomi yang melarat, lambat laun menyeret bangsa ikut lemah. Wartawan yang dulu dihormati, kini ada yang dipandang sinis. Tak ada lagi rasa segan, karena sebagian orang melihat profesi ini sekadar jalan pintas mencari makan. Hari ini kita lihat dia jaga pakiran, besok dah nadi wartawan. Baru seminggu memegang kartu pers, sudah pandai mengetuk pintu pejabat dengan gaya seram.
Cerita punya cerita, tak adil juga jika semua wartawan disamaratakan. Masih banyak wartawan yang bekerja dengan niat lurus, yang menulis dengan keringat dan risiko. Mereka inilah yang seharusnya diberi ruang dan dukungan. Negara dan masyarakat patut melindungi yang benar, bukan malah menekan yang jujur.
Sementara itu, wartawan gadungan sebenarnya tak perlu dilawan habis-habisan. Dalam hukum alam dan adat Melayu, yang tak punya akar akan tumbang sendiri. Kebohongan mungkin bisa berdiri sebentar, tapi tak akan tahan lama jika berhadapan dengan waktu dan kebenaran.
Makanya HPN harus menjadi cermin besar bagi insan pers. Bukan sekadar seremoni, bukan pula sekadar panggung pidato. Kalau pers ingin sehat, maka obatnya bukan hanya regulasi, tapi kejujuran dan integritas. Sebab kalau pers benar-benar sehat, ekonomi bisa tegak, bangsa pun akan berdiri kuat dan itu bukan lagi sekadar tema, tapi menjadi kenyataan.
Penulis: Taufik Hidayat, pemimpin redaksi riaukepri.com.
