RiauKepri.com, PEKANBARU – Komisi III DPRD Provinsi Riau menyoroti lemahnya kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum mampu menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini menjadi perhatian serius karena BUMD seharusnya berperan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Dalam rapat evaluasi yang digelar di Pekanbaru, Kamis (3/4/2026), DPRD menemukan fakta bahwa sebagian besar BUMD belum menunjukkan kinerja yang optimal, bahkan cenderung stagnan dalam jangka waktu panjang.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menegaskan bahwa kondisi tersebut mencerminkan belum efektifnya tata kelola perusahaan daerah yang selama ini berjalan.
Ia mengungkapkan, sejumlah BUMD bahkan belum mampu mengembalikan modal awal meskipun telah beroperasi selama puluhan tahun, apalagi memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.
“Jika dilihat secara objektif, kondisi ini menunjukkan bahwa BUMD kita belum sehat. Harusnya sudah bisa menghasilkan, bukan justru terus bergantung,” ujarnya.
Menurut Edi, lemahnya kinerja ini tidak terlepas dari persoalan manajemen yang dinilai tidak konsisten dalam menjalankan strategi bisnis.
Bahkan, dari hasil evaluasi internal, terdapat pengakuan bahwa pergantian pimpinan yang berulang tidak diiringi dengan arah kebijakan yang jelas dan berkelanjutan.
Situasi ini dinilai memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam komitmen pengelolaan BUMD yang seharusnya menjadi aset strategis daerah.
Dari sejumlah BUMD yang dievaluasi, hanya satu entitas yang masih menunjukkan aktivitas usaha, yakni SPR Langgak yang bergerak di sektor energi.
Perusahaan tersebut diketahui menjalin kerja sama produksi minyak dengan mitra swasta, dengan capaian produksi sekitar 400 hingga 500 barel per hari.
Dari kerja sama itu, bagian yang diterima mencapai sekitar 35 persen dengan nilai pendapatan ratusan juta rupiah per hari, meski belum sepenuhnya berkontribusi signifikan terhadap PAD.
Sementara itu, dua perusahaan lainnya dilaporkan tidak lagi memiliki aktivitas usaha dan dalam kondisi tidak beroperasi, sehingga memperparah beban pengelolaan BUMD secara keseluruhan.
DPRD Riau berharap evaluasi ini menjadi momentum pembenahan menyeluruh, agar ke depan BUMD benar-benar mampu bertransformasi menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. (adv)
