RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut program kerja pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lis Darmansyah – Raja Ariza belum terealisasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menyatakan bahwa penilaian tersebut tidak tepat karena pasangan kepala daerah tersebut baru menjalani 53 hari kerja sejak dilantik pada 20 Februari lalu.
“Jika dihitung efektif, Senin (2/6/2025) nanti baru memasuki hari kerja ke-53. Menyatakan kegagalan berdasarkan waktu yang sangat singkat tentu bukanlah ukuran yang adil,” kata Teguh belum lama ini.
Teguh menyatakan pihaknya tidak anti terhadap kritik, namun ia membedakan kritik konstruktif dengan hujatan. “Kritik menyampaikan koreksi dan masukan. Sedangkan hujatan berisi justifikasi negatif tanpa dasar yang jelas,” ujarnya.
Ia merujuk pada sebuah artikel berjudul “Dalam 100 Hari Kerja, Program Lis-Raja Belum Terealisasi”, yang menurutnya tidak menyebutkan secara spesifik program apa saja yang dianggap gagal. Teguh juga menilai kutipan dalam berita tersebut tidak jelas sumbernya, termasuk pernyataan yang diklaim berasal dari Wali Kota Lis Darmansyah.
“Pak Wali Kota menyatakan tidak pernah diwawancarai oleh media itu,” jelas Teguh.
Selain itu, Teguh juga menyoroti artikel lain yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang anjlok menjadi 3,7 persen sejak Lis Darmansyah menjabat. Padahal, isi berita tersebut justru mengambil kutipan dari media lain yang membahas strategi peningkatan ekonomi oleh Pemkot Tanjungpinang.
“Judul berita ditulis dengan huruf besar dan bernada provokatif. Menyalahkan kepala daerah yang baru bekerja selama 53 hari atas kinerja ekonomi tentu tidak adil,” tambahnya.
Menurut Teguh, Pemkot Tanjungpinang saat ini fokus menjalankan program kerja 100 hari nonfisik, terutama di sektor komunikasi, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan, meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran akibat defisit.
“Wali kota dan wakil wali kota tidak ingin menyalahkan masa lalu. Tapi dalam waktu singkat ini, program seperti penyediaan kanal pengaduan masyarakat, literasi digital, pelatihan ASN, dan peningkatan kedisiplinan kerja sudah dijalankan, meski tanpa dukungan anggaran besar,” ungkapnya.
Teguh berharap media dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi dengan menyampaikan informasi yang konstruktif, akurat, dan mendukung pembangunan daerah. (RK9)
Editor: Dana Asmara
