Dedi Arman
(Peneliti Sejarah Pusat Riset Kewilayahan- Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Rencana pembentukan lima Komando Daerah Militer (Kodam) baru oleh TNI Angkatan Darat menjadi langkah strategis dalam merespon dinamika pertahanan kawasan. Namun, dibalik perluasan struktur ini, ada aspek yang patut mendapat perhatian, yakni penamaan lodam yang mestinya mencerminkan kearifan lokal. Penamaan kodam, korem, hingga satuan batalyon yang ada selama ini terkesan masih bersifat sentralistik dan cenderung Jawa sentris.
Adapun korem yang bakal ditingkatkan statusnya menjadi kodam berlokasi di Riau dan Kepulauan Riau, Lampung dan Bengkulu, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, serta Papua Selatan. Terlepas dari pro kontra rencana pembentukan kodam ini, petinggi TNI Angkatan Darat idealnya sudah memikirkan penamaan nama kodam baru, dan jajaran institusi militer dibawahnya yang nantinya juga bakal dibentuk.
Banyak satuan militer di Indonesia menggunakan nama-nama yang berasal dari bahasa sanskerta, tokoh-tokoh dalam mitologi Jawa dan lainnya yang kadang tidak memperhatikan aspek lokalitas. Sebagai contoh penamaan Korem 032/Wirabraja yang berpusat di Kota Padang, Sumatra Barat. Secara filosofis Wirabraja berarti prajurit yang sangat berani dan tajam panca inderanya. Konsep ini tidak dikenal dalam Alam Minangkabau yang matrilineal. Hal yang sama juga terjadi di bumi Melayu Riau dan Kepulauan Riau. Di Riau nama Koremnya adalah Korem 031/Wira Bima, sementara di Kepulauan Riau nama Koremnya adalah Korem 033/Wira Pratama. Kedua nama berasal dari bahasa sanskerta dan asing bagi masyarakat Melayu Riau-Kepri.
Penamaan nama institusi militer yang sentralistik bisa mengabaikan kekayaan budaya lokal yang tak kalah penting dalam membentuk identitas kebangsaan. Pemberian nama satuan militer idealnya mencerminkan kearifan dan karakter daerah di mana satuan itu bermarkas. Penamaan satuan militer bukan perkara administratif semata. Ini menyangkut simbol, identitas, dan penerimaan sosial. Penggunaan nama lokal yang bersumber dari kearifan lokal akan memperkuat kedekatan TNI dengan masyarakat setempat.
Dalam penamaan institusi militer yang berpedoman pada kearifan lokal juga bisa mengacu pada konsep toponimi. Penamaan suatu tempat bukan sekadar label geografis, melainkan cerminan sejarah, budaya, dan identitas sosial masyarakatnya. Toponimi berasal dari bahasa Yunani topos yang berarti tempat dan onoma yang berarti nama. Sederhana toponimi adalah bidang keilmuan dalam linguistik yang membahas tentang asal-usul penamaan nama tempat, wilayah, atau suatu bagian lain dari permukaan bumi, termasuk yang bersifat alam (sungai, lautan, dan pegunungan) yang buatan (kota, gedung, jalan, jembatan). Toponimi berkaitan dengan bidang etnologi dan kebudayaan. (Berg, Lawrence D and Vuolteenaho, Jani (2009).
Pemberian nama tempat atau lembaga berkaitan erat dengan memori kolektif, identitas, dan penghargaan terhadap ruang hidup masyarakat. Jika pendekatan ini diterapkan dalam sistem militer, maka TNI tidak hanya hadir sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai institusi yang menghormati budaya dan sejarah lokal. Pendekatan ini juga dapat memperkuat legitimasi sosial institusi militer. Masyarakat akan merasa memiliki jika satuan militer yang hadir di wilayahnya mengusung nama atau simbol yang mereka kenal dan hormati. Ini penting terutama dalam konteks pembinaan teritorial dan penanganan isu-isu sensitif di daerah, seperti di Kalimantan, Sulwesi, dan Papua.
Sudah saatnya TNI menetapkan kebijakan yang mengharuskan proses penamaan satuan militer melibatkan elemen lokal, seperti sejarawan, budayawan, tokoh adat, dan akademisi setempat. Setiap kodam dan jajarannya tidak sekadar hadir sebagai institusi militer, tetapi juga menjadi representasi nilai dan identitas wilayah. Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Negara, termasuk institusi militernya, berkewajiban melindungi dan memajukan budaya lokal. Penamaan satuan militer adalah bagian kecil tapi penting dari komitmen tersebut.
Usulan Nama
Banyak wacana yang beredar terkait penamaan lima Kodam baru. Untuk kodam yang wilayahnya membawahi Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau bisa mengambil nama yang mencerminkan kearifan lokal kedua wilayah. Usulannya antara lain Kodam Lancang Kuning yang identik dengan bumi Melayu dan bisa juga Kodam Raja Haji Fisabilillah, pahlawan nasional dari Kepri yang dulunya menjabat Yang Dipertuan Muda Riau IV Kerajaan Riau Johor Lingga dan Pahang yang kekuasaannya mencakup wilayah Riau-Kepri hingga ke Semenanjung Malaya.
Penamaan nama Kodam Krakatau yang wilayahnya mencakup Provinsi Lampung dan Bengkulu cukup menarik. Krakatau tidak sekedar gunung yang populer tetapi juga, kekhasan bentangan alamnya. Lautan yang menyatukan Lampung dan Bengkulu. Sementara, untuk wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan tidak ada masalah dan tinggal mengembalikan nama Kodam Tambun Bungai. Kodam ini terbentuk tahun 1958 dan dilikuidasi.
Kodam yang membawahi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat bisa mengambil nama yang mengakomodir kedua daerah. Misalnya Kodam Tadulako Mandar. Tadulako identik dengan Sulawesi Tengah, sementara Mandar adalah etnik utama di Sulawesi Barat. Sementara, Kodam yang membawahi Papua Selatan yang bermarkas di Merauke nama yang layak adalah Kodam Anim Ha. Anim Ha bisa dimaknai manusia sejati. Bumi Anim Ha mengacu pada wilayah Papua bagian selatan yang didiami banyak etnik, seperti Marind, Muyu, Mandobo, dan Asmat. Suku Marind merupakan yang terbesar dan memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial, budaya, dan adat istiadat di Bumi Anim Ha. (Lestari, dkk, 2024).
Penamaan Kodam yang merujuk pada kearifan lokal bukan sekadar simbol, tapi bentuk penghormatan terhadap sejarah dan budaya. Militer hadir sebagai bagian dari rakyat dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Integrasi nasional tidak dibangun lewat penyeragaman, melainkan dengan mengakui dan merangkul keberagaman. **
