RiauKepri.com, BATAM – Pemerintah Kota Batam menegaskan pentingnya sinergi antara negara dan masyarakat dalam pembangunan, khususnya melalui kontribusi para wajib pajak. Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam forum tatap muka bersama para wajib pajak di Kantor Wali Kota Batam, Senin (23/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, sebanyak 91 dari total 239 wajib pajak hadir dan menyatakan komitmennya terhadap kemajuan Batam. Amsakar menyebut, kehadiran para pelaku usaha dan masyarakat pembayar pajak merupakan wujud nyata semangat gotong-royong dalam membangun daerah.
“Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk partisipasi aktif dalam membangun kota ini. Kehadiran Bapak dan Ibu hari ini adalah pesan kuat bahwa kita peduli dan ingin Batam terus tumbuh,” ungkap Amsakar.
Ia juga menjabarkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Batam tahun 2025 yang mencapai Rp4,3 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk sektor prioritas: 30 persen untuk infrastruktur, 20 persen untuk pendidikan, dan 10 persen untuk kesehatan.
Pemerintah, lanjut Amsakar, tetap mengedepankan keadilan dan solusi dalam pengelolaan pajak daerah. Salah satunya melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri untuk menagih piutang pajak, sekaligus membuka kesempatan relaksasi melalui diskon dan kebijakan insentif lainnya.
“Kami tidak ingin mempersulit, tapi mengajak semua pihak mengambil bagian. Pemerintah terbuka untuk solusi bersama,” tambahnya.
Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah, dalam kesempatan yang sama memaparkan bahwa target pendapatan daerah dari sektor pajak pada 2025 ditetapkan sebesar Rp1,7 triliun, dengan potensi tambahan Rp1,9 triliun dari sektor perumahan.
Namun, ia juga mengungkap tantangan besar: akumulasi piutang pajak sejak 2012 hingga 2025 mencapai Rp575 miliar, termasuk piutang yang masuk kategori macet. Meski begitu, realisasi pajak tahun lalu mencapai Rp1,4 triliun—capaian yang tak lepas dari peran para pembayar pajak.
“Kontribusi para wajib pajak adalah fondasi pembangunan Batam. Bahkan, 51 persen APBD kita bersumber dari PAD,” kata Azmansyah.
Pertemuan ini tidak hanya sebagai forum penyampaian data dan kebijakan, tetapi juga ajang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Pemko Batam berharap dari dialog ini lahir langkah konkret berupa penyelesaian kewajiban serta kemitraan yang berkelanjutan. (RK6)
Editor: Dana Asmara
