RiauKepri.com, BATAM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendorong pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola sektor labuh jangkar sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kemaritiman.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyatakan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi maritim. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Konsolidasi dan Operasional Areal Labuh Jangkar, Kamis (24/7/2025), di Marketing Center BP Batam.
“Kepri memiliki posisi geografis yang sangat strategis di jalur pelayaran internasional. Sudah saatnya kita kelola dengan pendekatan kelembagaan yang solid dan prosedur yang jelas, agar sektor labuh jangkar benar-benar memberikan dampak ekonomi signifikan bagi negara dan daerah,” ujar Nyanyang.
Enam titik labuh jangkar utama di Kepri—antara lain Tanjung Balai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, serta Terminal Batu Ampar dan Sekupang—dinilai berpotensi menjadi lumbung PNBP jika pengelolaannya dikoordinasikan dengan baik.
Rapat ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, KKP, TNI AL, Kejaksaan Tinggi, BP Batam, BUMD Kepri, hingga perwakilan Kadin Batam. Fokus diskusi mengarah pada perlunya kesepakatan rencana aksi konkret dan pembentukan standar operasional prosedur (SOP) yang terpadu.
Nyanyang juga menegaskan pentingnya pendampingan hukum dari Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta penunjukan person in charge (PIC) dari setiap instansi untuk memperlancar implementasi di lapangan.
“Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Butuh satu ekosistem maritim yang terintegrasi—mulai dari pelabuhan, imigrasi, karantina, hingga investasi—agar peluang ini tidak lagi jadi potensi yang terabaikan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Tim Ahli Gubernur Kepri, Laksamana TNI (Purn) Marsetio, menekankan bahwa reformasi sektor labuh jangkar harus seiring dengan akselerasi pemanfaatan potensi maritim lainnya, termasuk skema jalur pelayaran TSS di Selat Malaka dan Singapura yang belum tergarap maksimal.
Ia juga menyebut sejumlah proyek strategis nasional seperti Rempang Eco City dan pengembangan sektor energi di Natuna sebagai bagian penting dari bangkitnya Kepri sebagai pusat kekuatan ekonomi laut nasional.
“Kepri harus menjadi model pengelolaan wilayah maritim terpadu yang produktif. Jika sektor laut kita dikelola serius, bukan hanya PNBP yang meningkat, tapi juga kesejahteraan masyarakat pesisir,” tutup Marsetio.
Rapat ini menjadi langkah awal menuju sinergi kelembagaan untuk mengukuhkan Kepri sebagai simpul utama maritim Indonesia yang profesional, berkelanjutan, dan berdaya saing global. (RK6)
Editor: Dana Asmara
