RiauKepri.com, MERANTI – Wakil Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Muyono, meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan sejak dirinya dilantik.
Pernyataan tersebut disampaikan Muyono saat bersama anggota Komisi II DPRD Meranti melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Harapan dan menemui pihak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Selatpanjang yang baru-baru ini mengumumkan kenaikan tarif pass masuk pelabuhan. Rabu, (20/08/2025).
“Kami sudah memanggil dan meminta penjelasan dari BUMD terkait kinerja mereka. Kami mendengar BUMD belum untung. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami, pekerjaan mana yang belum memberikan keuntungan?”kata Muyono.
Menurutnya, jika BUMD adalah badan usaha, maka seharusnya bisa menghasilkan keuntungan. Jika tidak, maka keberadaan BUMD tersebut perlu dievaluasi kembali oleh pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa mengevaluasi ulang BUMD ini dan menempatkan orang yang layak, memiliki frekuensi dan intelektual yang baik, serta mampu mengelola BUMD secara profesional agar memberikan manfaat nyata bagi daerah,” tambahnya.
Muyono menegaskan, BUMD harus mampu memberikan kontribusi positif dan manfaat yang jelas bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti. (RK12).
