RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kepri sebagai episentrum investasi maritim dan industri strategis di kawasan Asia. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, saat membuka secara resmi Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kepri Tahun 2025 di Hotel Aston Tanjungpinang, Ahad (9/11/2025).
Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Erwin Aksa dan Widiyanto Saputro, serta Ketua KADIN Kepri, Akhmad Maruf Maulana itu mengangkat tema “Percepatan Investasi Indonesia Menuju Pertumbuhan Ekonomi di atas 8 Persen di Provinsi Kepulauan Riau.”
Dalam sambutannya, Nyanyang menegaskan bahwa Kepri memiliki posisi strategis yang sangat potensial sebagai pusat ekonomi maritim nasional. Wilayah ini berada di persimpangan dua jalur perdagangan internasional penting — Selat Malaka dan Selat Philip — yang setiap tahunnya dilalui lebih dari 90.000 kapal.
“Potensi itu belum sepenuhnya kita maksimalkan. Dari total potensi ekonomi jalur perdagangan tersebut, Kepri baru menikmati sekitar lima persen. Kita harus tingkatkan kapasitas pelabuhan dan daya tarik investasi agar bisa bersaing dengan Singapura dan Malaysia,” ujar Nyanyang.
Ia mencontohkan, Singapura mampu menangani hingga 40 juta TEUs per tahun dan Malaysia 15 juta TEUs, sedangkan Batam baru mencapai 650 ribu TEUs. Pemerintah menargetkan volume kargo Kepri bisa menembus 1 juta TEUs pada 2027.
Selain sektor maritim, Nyanyang menilai industri masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Kepri. Saat ini, di Batam terdapat 32 kawasan industri aktif dan tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Kita menargetkan pertumbuhan ekonomi Kepri bisa mencapai 12 persen untuk menopang target nasional di kisaran 5–6 persen,” jelasnya.
Wagub juga menyoroti munculnya pusat-pusat ekonomi baru di luar Batam, seperti Bintan yang kini tumbuh pesat berkat PT BAI, serta Tanjung Balai Karimun dengan industri minyak lepas pantai. Namun, Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi dinilai masih memerlukan dorongan investasi tambahan.
“Pemerintah siap membuka peluang baru. Di Dompak ada 700 hektare dan di Senggarang sekitar 1.200 hektare yang bisa dikembangkan menjadi kawasan industri dan logistik,” katanya.
Nyanyang juga menyoroti pentingnya memperkuat konektivitas antarwilayah untuk mempercepat pemerataan ekonomi. Menurutnya, pembangunan pelabuhan, logistik, dan infrastruktur transportasi laut akan menjadi prioritas agar Kepri bisa menjadi simpul perdagangan Asia.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kepri kini menurun menjadi 6,60 persen. Penurunan ini, menurutnya, merupakan hasil kerja sama erat antara pemerintah daerah, KADIN, dan pelaku usaha dalam memperluas lapangan kerja.
“Pemerintah akan terus memberikan stimulus nonfiskal dan kemudahan perizinan investasi agar dunia usaha semakin tumbuh,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Nyanyang juga mendorong kolaborasi pentahelix — sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, asosiasi, dan media — sebagai strategi memperkuat daya saing ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia mengajak seluruh elemen bisnis untuk menjadikan Kepri sebagai laboratorium inovasi ekonomi maritim Indonesia. “KADIN Kepri harus terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menarik investor dan memperkuat jaringan ekonomi global,” ucapnya.
Dengan semangat optimisme, Wagub Kepri pun membuka secara resmi Rapimprov KADIN Kepri 2025. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapimprov KADIN Kepri Tahun 2025 saya nyatakan dibuka,” ujar Nyanyang disambut tepuk tangan meriah para peserta. (RK9)
