Menu

Otomatis
Breaking News

Batam

Setoran Parkir Tak Sejalan Potensi, Komisi II DPRD Batam Minta Sistem Dibongkar

badge-check

Saat Komisi II DPRD Batam gelar RDP pembahasan retribusi parkir. (Foto : Ist) Perbesar

Saat Komisi II DPRD Batam gelar RDP pembahasan retribusi parkir. (Foto : Ist)

RiauKepri.com, BATAM – Komisi II DPRD Kota Batam mengeluarkan peringatan keras kepada Dinas Perhubungan Kota Batam menyusul polemik dugaan kebocoran retribusi parkir tepi jalan umum. Sorotan kini tak lagi sebatas angka target, melainkan menyasar sistem, pengawasan hingga kepemimpinan di internal pengelolaan parkir.

Dalam rapat pembahasan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (2/3/2026), anggota Komisi II, Ruslan Sinaga, menilai setoran parkir yang masuk ke kas daerah jauh dari potensi riil di lapangan. Dengan ratusan titik parkir aktif dan pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat, angka penerimaan dinilai tak logis.

“Kalau benar mau membenahi dan sampai menyebut uang parkir ‘dimakan hantu’, harus dibuktikan dengan tindakan tegas. Kalau pengawasan tak berjalan, perlu wajah baru di UPT Parkir,” ujar Ruslan.

Menurutnya, persoalan ini bukan lagi sekadar target yang meleset, melainkan potensi kebocoran pendapatan daerah yang dapat merugikan keuangan Kota Batam. Ia menilai, setoran puluhan ribu rupiah per titik per hari tidak sebanding dengan padatnya arus kendaraan di sejumlah ruas strategis.

Ketua Komisi II, Joko Mulyono, memperkuat tekanan tersebut dengan meminta Dishub menetapkan target berbasis data riil serta memperketat pengawasan terhadap juru parkir dan pengelola lapangan. Ia menegaskan, tren kenaikan jumlah kendaraan harus linier dengan peningkatan PAD dari sektor parkir.

“Kalau ada indikasi kebocoran, jangan berlarut-larut. Segera benahi. Kenaikan kendaraan harus diikuti kenaikan pendapatan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo, menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan sistem. Ia mendorong optimalisasi pengawasan dan perluasan transaksi non-tunai sebagai langkah meminimalkan potensi kebocoran.

Komisi II memastikan akan terus mengawal persoalan ini dan membuka opsi merekomendasikan evaluasi jabatan apabila perbaikan tidak menunjukkan hasil konkret. Fokusnya, memastikan pengelolaan parkir berjalan transparan, akuntabel, dan mampu mengamankan PAD Kota Batam secara maksimal. (RK6/*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kepri Perkuat Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah untuk APBD 2027 yang Tepat Sasaran

13 Agu 2026 - 16:16 WIB

Kepri Perkuat Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah untuk APBD 2027 yang Tepat Sasaran

PWI Kepri Matangkan UKW Akbar 2026 Gratis: Kuota 4 Kelas Sudah Terisi, Siap Tambah Kelompok Jika Animo Tinggi

10 Agu 2026 - 08:42 WIB

PWI Kepri Matangkan UKW Akbar 2026 Gratis: Kuota 4 Kelas Sudah Terisi, Siap Tambah Kelompok Jika Animo Tinggi

Ramaikan Rangkaian HUT RI Ke-81, Belasan Superhero Muncul Mapolda Kepri

9 Agu 2026 - 13:57 WIB

Ramaikan Rangkaian HUT RI Ke-81, Belasan Superhero Muncul Mapolda Kepri

PWI Kepri Siapkan UKW Akbar 2026 Gratis, Siapkan 6 Kelompok dengan Verifikasi Ketat

7 Agu 2026 - 20:08 WIB

PWI Kepri Siapkan UKW Akbar 2026 Gratis, Siapkan 6 Kelompok dengan Verifikasi Ketat

Pengurus PWI Kepri Hormati Pengunduran Diri Sejumlah Anggota, Koordinasikan Administrasi dengan PWI Pusat

6 Agu 2026 - 19:25 WIB

Pengurus PWI Kepri Hormati Pengunduran Diri Sejumlah Anggota, Koordinasikan Administrasi dengan PWI Pusat
Trending di Batam