Menu

Mode Gelap
Bacakan Amanat Kapolri, Bupati Roby Pimpin Apel Gelar Pasukan Ops Ketupat Seligi 2026 di Mapolres Bintan Prakiraan BMKG Jumat: Tanjungpinang hingga Natuna Didominasi Berawan dan Hujan Ringan Dari Sembako hingga Tabungan: BRK Syariah Buka Akses Keuangan bagi Disabilitas Pemkab Siak Bayar THR ASN 100%, TPP Disesuaikan Kemampuan APBD PT TIMAH Gandeng Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Sosialiasi Pengisian SPT Tahunan Melalui Coretax Polda Kepri Gelar Bazar Berkah Ramadhan dan Buka Puasa Bersama, Pererat Silaturahmi di HUT ke-21

Batam

Setoran Parkir Tak Sejalan Potensi, Komisi II DPRD Batam Minta Sistem Dibongkar

badge-check


					Saat Komisi II DPRD Batam gelar RDP pembahasan retribusi parkir. (Foto : Ist) Perbesar

Saat Komisi II DPRD Batam gelar RDP pembahasan retribusi parkir. (Foto : Ist)

RiauKepri.com, BATAM – Komisi II DPRD Kota Batam mengeluarkan peringatan keras kepada Dinas Perhubungan Kota Batam menyusul polemik dugaan kebocoran retribusi parkir tepi jalan umum. Sorotan kini tak lagi sebatas angka target, melainkan menyasar sistem, pengawasan hingga kepemimpinan di internal pengelolaan parkir.

Dalam rapat pembahasan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (2/3/2026), anggota Komisi II, Ruslan Sinaga, menilai setoran parkir yang masuk ke kas daerah jauh dari potensi riil di lapangan. Dengan ratusan titik parkir aktif dan pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat, angka penerimaan dinilai tak logis.

“Kalau benar mau membenahi dan sampai menyebut uang parkir ‘dimakan hantu’, harus dibuktikan dengan tindakan tegas. Kalau pengawasan tak berjalan, perlu wajah baru di UPT Parkir,” ujar Ruslan.

Menurutnya, persoalan ini bukan lagi sekadar target yang meleset, melainkan potensi kebocoran pendapatan daerah yang dapat merugikan keuangan Kota Batam. Ia menilai, setoran puluhan ribu rupiah per titik per hari tidak sebanding dengan padatnya arus kendaraan di sejumlah ruas strategis.

Ketua Komisi II, Joko Mulyono, memperkuat tekanan tersebut dengan meminta Dishub menetapkan target berbasis data riil serta memperketat pengawasan terhadap juru parkir dan pengelola lapangan. Ia menegaskan, tren kenaikan jumlah kendaraan harus linier dengan peningkatan PAD dari sektor parkir.

“Kalau ada indikasi kebocoran, jangan berlarut-larut. Segera benahi. Kenaikan kendaraan harus diikuti kenaikan pendapatan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo, menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan sistem. Ia mendorong optimalisasi pengawasan dan perluasan transaksi non-tunai sebagai langkah meminimalkan potensi kebocoran.

Komisi II memastikan akan terus mengawal persoalan ini dan membuka opsi merekomendasikan evaluasi jabatan apabila perbaikan tidak menunjukkan hasil konkret. Fokusnya, memastikan pengelolaan parkir berjalan transparan, akuntabel, dan mampu mengamankan PAD Kota Batam secara maksimal. (RK6/*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Polda Kepri Gelar Bazar Berkah Ramadhan dan Buka Puasa Bersama, Pererat Silaturahmi di HUT ke-21

12 Maret 2026 - 09:13 WIB

Jelang Lebaran Idul Fitri 1447 H, Bupati Roby Pimpin Rakor Lintas Sektoral

10 Maret 2026 - 15:27 WIB

Apel Gabungan Polda Kepri Bahas Kesiapan Operasi Ketupat Seligi 2026

10 Maret 2026 - 10:50 WIB

Mendagri Pimpin Rakor Inflasi di Kepri, Kapolda: Keamanan Jadi Kunci Stabilitas Ekonomi

10 Maret 2026 - 09:59 WIB

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam Hadiri Buka Puasa Bersama DPD Gerindra Kepri

9 Maret 2026 - 11:20 WIB

Trending di Batam