Menu

Mode Gelap
Bhabinkamtibmas Mentayan Tanam Cabe Bersama Masyarakat Sinergi Polri dan Petani Berbuah Manis, Jagung Hibrida Panen Melimpah di Batang Duku Prakiraan Cuaca Kepri Ahad, 31 Mei 2026: Tanjungpinang hingga Batam Berpotensi Hujan Ringan, Anambas Waspada Petir Bhabinkamtibmas Sosialisasi Ketahan Pangan ke Warga Muntai Barat H Satria: Jagalah Perairan dari Sampah dan Hindari Berita Hoax Wakil Ketua I DPRD Karimun, Ikut Meramaikan Lomba Mancing Pantai Desa Batu Limau

Batam

Setoran Parkir Tak Sejalan Potensi, Komisi II DPRD Batam Minta Sistem Dibongkar

badge-check


					Saat Komisi II DPRD Batam gelar RDP pembahasan retribusi parkir. (Foto : Ist) Perbesar

Saat Komisi II DPRD Batam gelar RDP pembahasan retribusi parkir. (Foto : Ist)

RiauKepri.com, BATAM – Komisi II DPRD Kota Batam mengeluarkan peringatan keras kepada Dinas Perhubungan Kota Batam menyusul polemik dugaan kebocoran retribusi parkir tepi jalan umum. Sorotan kini tak lagi sebatas angka target, melainkan menyasar sistem, pengawasan hingga kepemimpinan di internal pengelolaan parkir.

Dalam rapat pembahasan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (2/3/2026), anggota Komisi II, Ruslan Sinaga, menilai setoran parkir yang masuk ke kas daerah jauh dari potensi riil di lapangan. Dengan ratusan titik parkir aktif dan pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat, angka penerimaan dinilai tak logis.

“Kalau benar mau membenahi dan sampai menyebut uang parkir ‘dimakan hantu’, harus dibuktikan dengan tindakan tegas. Kalau pengawasan tak berjalan, perlu wajah baru di UPT Parkir,” ujar Ruslan.

Menurutnya, persoalan ini bukan lagi sekadar target yang meleset, melainkan potensi kebocoran pendapatan daerah yang dapat merugikan keuangan Kota Batam. Ia menilai, setoran puluhan ribu rupiah per titik per hari tidak sebanding dengan padatnya arus kendaraan di sejumlah ruas strategis.

Ketua Komisi II, Joko Mulyono, memperkuat tekanan tersebut dengan meminta Dishub menetapkan target berbasis data riil serta memperketat pengawasan terhadap juru parkir dan pengelola lapangan. Ia menegaskan, tren kenaikan jumlah kendaraan harus linier dengan peningkatan PAD dari sektor parkir.

“Kalau ada indikasi kebocoran, jangan berlarut-larut. Segera benahi. Kenaikan kendaraan harus diikuti kenaikan pendapatan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo, menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan sistem. Ia mendorong optimalisasi pengawasan dan perluasan transaksi non-tunai sebagai langkah meminimalkan potensi kebocoran.

Komisi II memastikan akan terus mengawal persoalan ini dan membuka opsi merekomendasikan evaluasi jabatan apabila perbaikan tidak menunjukkan hasil konkret. Fokusnya, memastikan pengelolaan parkir berjalan transparan, akuntabel, dan mampu mengamankan PAD Kota Batam secara maksimal. (RK6/*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Karang Taruna Kota Batam Gelar Kegiatan Qurban di Pojok Karang Taruna Sungai Harapan

29 Mei 2026 - 11:16 WIB

Meaningful Participation BSOJK Hadirkan Plt Dirut BRK Syariah sebagai Narasumber Sektor Perbankan

22 Mei 2026 - 00:10 WIB

Pelatihan Digital Marketing LPK Era Katar Berjaya Resmi Ditutup

21 Mei 2026 - 06:41 WIB

Pimpinan DPRD Batam Hadiri Upacara Peringatan Harkitnas Ke-118 Tingkat Kota Batam

20 Mei 2026 - 19:03 WIB

BRK Syariah dan Pemko Batam Jalin Kerja Sama Subsidi Margin untuk Pelaku Usaha Mikro

20 Mei 2026 - 09:11 WIB

Trending di Batam