RiauKepri.com, BATAM – Keresahan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau Kota Batam terhadap semakin memudarnya identitas Melayu di ruang publik Kota Batam kini tidak lagi sekadar menjadi wacana.
Di bawah kepemimpinan Ketua LAM Dato’ Wira Setia Utama YM Raja Haji Muhammad Amin Ibni Raja Haji Muhamad, keresahan itu telah dirumuskan menjadi sikap-sikap strategis kelembagaan, bahkan diwujudkan dalam usulan konkret perubahan nama simpang dan bundaran bernuansa Melayu di berbagai wilayah Batam.
Melalui surat resmi bernomor 10/LAM-BATAM/V/2026 tertanggal 8 Mei 2026 yang ditujukan kepada Wali Kota Batam/Kepala BP Batam Dato’ Setia Amanah H. Amsakar Achmad, LAM Batam menyampaikan hasil finalisasi usulan nama sebanyak 46 simpang dan bundaran yang telah diputuskan dalam rapat pleno pada 29 April 2026.
Dalam surat tersebut, LAM Batam menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut atas usulan dan kerisauan yang sebelumnya telah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah daerah.
“Sudah saatnya kita memelayukan semue nama tempat, jalan, simpang, bundaran, dan ruang publik lainnya. Ini tentang marwah dan identitas negeri,” tegas Raja Amin dalam berbagai kesempatan.
Tak hanya mengganti nama, LAM Batam tampak menyusun konsep penamaan yang sarat nilai sejarah Melayu dan jejak Kesultanan Riau-Lingga. Nama-nama tokoh besar Melayu disiapkan untuk menggantikan sejumlah simpang yang selama ini lebih dikenal dengan istilah populer masyarakat.
Misalnya, Simpang Frengky diusulkan berubah menjadi Simpang Opu Daeng Celak, sementara Simpang Kara diusulkan menjadi Simpang Raja Idris Bin Raja Haji Fisabilillah.
Simpang KDA juga diusulkan memakai nama Simpang Opu Daeng Kamboja, sedangkan Bundaran BP Batam diusulkan menjadi Bundaran Raja Ali Bin Raja Ja’far, Yang Dipertuan Muda VIII.
Di kawasan Bengkong, perhatian khusus diberikan pada Simpang Pantek yang selama ini dikenal masyarakat dengan istilah bernuansa vulgar. LAM Batam mengusulkan nama baru yang lebih mencerminkan nilai budaya, yakni Simpang Junjung Budaya.
Tak hanya tokoh sejarah, sejumlah nama tanjak warisan Melayu juga diangkat menjadi identitas ruang publik. Simpang KBC misalnya diusulkan menjadi Simpang Mahkota Alam, sementara Simpang Planet Holiday Hotel diusulkan menjadi Simpang Tebing Laksamana.
Nuansa sejarah Melayu juga tampak pada usulan nama Bundaran Sultan Abdul Rahman Muazamsyah II di kawasan Punggur, Bundaran Raja Haji Abdullah di sekitar Asrama Haji, hingga Bundaran Raja Ali Marhum Pulau Bayan di kawasan Bandara Nongsa.
Di samping itu guna mengenang jasa Mantan Walikota Batam yang telah wafat, Simpang Indomobil diberi nama Simpang H. Raja Usman Deraman dan Simpang Nagayo (Sarinah)/Mandiri HUB Batam diberi nama Simpang H. Raja Abdul Aziz.
Sejumlah nama tokoh Melayu Kepri kontemporer juga turut diabadikan, seperti usulan Simpang Dato’ H. Machmur Ismail di kawasan Baloi, Simpang Dato’ H. Imran AZ di kawasan Winsor, hingga Simpang Dato’ H. Nyat Kadir di wilayah Tiban yang juga Mantan Wali Kota Batam pada masanya.
Sebagai bagian dari langkah implementasi, LAM Batam juga meminta agar pemerintah memasang plank penamaan resmi dan melakukan launching terbuka agar diketahui masyarakat luas. Bahkan, LAM secara khusus meminta agar nama-nama baru tersebut nantinya disinkronkan dengan platform digital seperti Google Maps agar mudah dikenali masyarakat maupun wisatawan.
Bagi LAM Batam, langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian jati diri Melayu di Bandar Dunia Madani dan kota industri kita tercinta ini.
“Pembangunan boleh maju, teknologi boleh berkembang, tetapi jati diri Melayu tidak boleh hilang dari negeri ini,” ujar Raja Amin. (*)
