RiauKepri.com, BINTAN – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025 lalu disambut positif oleh banyak pihak. Namun, Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan aktif dari para petani di lapangan.
Ia menilai, turunnya harga pupuk merupakan langkah monumental dalam sejarah pertanian Indonesia yang harus dikawal bersama agar manfaatnya benar-benar sampai ke tangan petani.
“Alhamdulillah, ini pertama kalinya harga pupuk subsidi turun drastis hingga 20 persen. Tapi jangan sampai hanya menjadi berita baik di atas kertas. Kita semua, terutama petani, harus ikut mengawasi agar kebijakan ini benar-benar dirasakan di lapangan,” ujar Deby usai menghadiri reses Anggota DPR RI Ir. H.M Endipat Wijaya di Lapangan Voli Km.20 RW.05 Gesek, Kecamatan Toapaya, Kamis (30/10).
Deby menegaskan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan penyuluh pertanian, kelompok tani, serta aparat desa untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan sesuai aturan. Ia juga meminta agar masyarakat melapor jika menemukan adanya penyelewengan harga atau ketersediaan pupuk yang tidak sesuai ketentuan.
“Pengawasan tidak cukup hanya dari pemerintah. Petani harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pupuk bersubsidi benar-benar sampai dan dijual sesuai harga yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Kementerian Pertanian sebelumnya telah menerbitkan SK Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025, yang menetapkan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian nasional.
Selain membahas soal pupuk, Deby juga mengapresiasi pelaksanaan reses yang digelar oleh Endipat Wijaya di Kabupaten Bintan. Menurutnya, forum seperti ini penting sebagai sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya para petani yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Reses bukan sekadar agenda formal. Ini ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi, termasuk soal ketersediaan pupuk, harga gabah, dan akses pasar,” tuturnya.
Dengan penurunan harga pupuk dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Deby optimistis sektor pertanian Bintan dapat semakin tumbuh kuat dan berdaya saing. (RK9)
