RiauKepri.com, BATAM – Polda Kepulauan Riau (Kepri) bersama Pemerintah Provinsi Kepri terus memperkuat barisan dalam perang melawan praktik perdagangan orang. Melalui Rapat Evaluasi Bulanan Gugus Tugas Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP-TPPO) Tahun 2025, yang digelar di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Jumat (31/10/2025), kedua pihak menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dan pengawasan ketat terhadap jalur migrasi ilegal di wilayah perbatasan.
Rapat ini dihadiri Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, Wakapolda Brigjen Pol Anom Wibowo, serta Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, bersama jajaran pejabat utama Polda Kepri dan tim Gugus Tugas PP-TPPO.
Dalam arahannya, Kapolda Asep Safrudin menegaskan bahwa Kepri memiliki posisi strategis namun rawan disalahgunakan oleh jaringan sindikat perdagangan orang yang kerap menipu calon pekerja migran dengan iming-iming kerja di luar negeri.
“Kita bertanggung jawab penuh melindungi warga, siapa pun mereka. Tidak ada ruang bagi calo atau tekong yang menyalurkan tenaga kerja secara ilegal. Semua akan kita tindak tegas,” ujarnya.
Kapolda juga menyebut, evaluasi rutin bulanan menjadi bagian penting untuk mendeteksi pola dan modus baru perekrutan pekerja migran ilegal yang kini semakin canggih, termasuk menggunakan jalur digital.
Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad menyoroti sisi lain dari posisi Kepri sebagai daerah perbatasan yang dinamis secara ekonomi namun rentan terhadap kejahatan lintas negara.
“Kita tidak hanya bicara soal pencegahan, tapi juga solusi. Pelatihan tenaga kerja lokal harus diperkuat agar masyarakat memiliki alternatif ekonomi dan tidak mudah terjebak dalam jaringan TPPO,” tegasnya.
Ansar juga mendorong kerja sama lintas provinsi dan nasional dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, sekaligus memperkuat sistem perlindungan sosial bagi masyarakat berisiko.
Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen menjadikan Kepri sebagai zona bebas TPPO, dengan empat pilar utama: pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dari sisi operasional, Karoops Polda Kepri Kombes Pol Taswin melaporkan bahwa seluruh subgugus tugas telah menyusun rencana aksi dan laporan evaluasi berkala, termasuk fokus pada norma hukum dan kerja sama lintas sektor sebagai fondasi utama tata kelola Gugus Tugas.
“Kita ingin Gugus Tugas ini tidak sekadar simbol, tapi menjadi sistem aktif yang mampu mengubah potensi kerawanan menjadi peluang kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Rapat ini menegaskan komitmen kuat antara Pemprov Kepri dan Polda Kepri dalam menjaga wilayah perbatasan dari ancaman perdagangan orang. Dengan sinergi kebijakan, pengawasan ketat jalur keluar-masuk, dan peningkatan kualitas SDM lokal, Kepri bertekad menjadi wilayah perbatasan yang aman, berdaya, dan manusiawi — tempat warganya terlindungi dari jerat eksploitasi. (RK6)
