RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan kegiatan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan membongkar lapak terbengkalai di sejumlah titik wilayah Kota Tanjungpinang, Selasa (3/6/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, serta Surat Tugas Nomor B/330/29/6.2.02/2025.
Adapun tiga lokasi yang menjadi fokus kegiatan ini adalah; Jl. RE Martadinata Km. 6, Jl. D.I. Panjaitan Km. 6, Jl. WR Supratman Km. 14.
Kepala Satpol PP Kota Tanjungpinang, Akib sapaan akrab Abdul kadir Ibrahim menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi gangguan ketertiban, serta menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman.
Dalam pelaksanaan di lapangan, petugas mendata dan menindak lanjuti keberadaan PKL yang masih aktif maupun kios yang sudah tidak digunakan dan terbengkalai. Di Jl. RE Martadinata, pemilik lapak gorengan membongkar sendiri bangunannya setelah diberikan imbauan oleh petugas. Pedagang nasi goreng dan ketoprak yang menggunakan kontainer diminta untuk mengemas barang dagangan dan melipat tenda setelah selesai berjualan.
Sementara itu, di Jl. WR Supratman, kios terbengkalai yang tidak diketahui pemiliknya telah dipasangi PPNS Line serta stiker larangan. Sejumlah pemilik kios kemudian melakukan pembongkaran secara mandiri setelah menerima surat peringatan.
Tindak lanjut dari kegiatan ini antara lain; dilakukan pembongkaran mandiri oleh pemilik lapak/kios. Koordinasi lanjutan dengan pedagang mengenai lokasi penyimpanan gerobak, tenda, dan peralatan dagang serta Pemberian batas waktu satu bulan bagi PKL untuk menindaklanjuti hasil pendataan sebelum dilakukan tindakan penertiban.
Satpol PP Tanjungpinang juga menyampaikan bahwa pedagang yang berjualan menggunakan kontainer, seperti milik Ibu Dela, meminta arahan lebih lanjut terkait kebijakan penataan dan lokasi penyimpanan peralatan dagang.
“Kami masih menunggu arahan dari pimpinan terkait penetapan lokasi penyimpanan barang dagangan, terutama di Jl. RE Martadinata,” ujar salah satu petugas Satpol PP di lokasi kegiatan.
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menjaga ketertiban umum, serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha kecil di ruang publik. (RK9)
Editor: Dana Asmara
