RiauKepri.com, PEKANBARU- Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid melobi Pemerintah Pusat agar proyek pembangunan fly over di Jalan Garuda Sakti, Pekanbaru, dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikan Gubri saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, dan anggota Komisi V, Syahrul Aidi Maazat, di Pekanbaru, Kamis (19/6/2025).
Menurut Gubri, Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya telah berkomitmen untuk melakukan pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Namun, kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit membuat realisasi komitmen tersebut menjadi sulit.
“Dulu kita sudah berkomitmen untuk pembebasan lahan dan ganti rugi kepada masyarakat. Tapi kondisi keuangan daerah saat ini sangat sulit karena defisit anggaran,” ujarnya.
Gubri menekankan bahwa pembangunan flyover sangat mendesak mengingat tingginya tingkat kemacetan di kawasan tersebut. Jalan Garuda Sakti merupakan jalan nasional dan salah satu akses utama keluar masuk Kota Pekanbaru yang kerap mengalami kemacetan parah.
“Jalan Garuda Sakti itu macet sekali, Pak. Mau masuk atau keluar kota saja bisa memakan waktu satu jam,” kata Wahid.
Ia berharap pembiayaan pembebasan lahan dan pembangunan flyover sepenuhnya bisa ditanggung oleh pemerintah pusat. “Kami berharap agar ganti rugi dan pembangunan flyover bisa didanai melalui APBN saja,” tambahnya.
Wahid juga memperingatkan bahwa kemacetan kronis di kawasan Panam bisa menurunkan produktivitas masyarakat jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, ia mendorong percepatan pembangunan infrastruktur tersebut melalui dukungan lintas kementerian dan DPR RI.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyatakan pihaknya memahami kondisi fiskal Pemprov Riau dan akan meneruskan usulan tersebut ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kita tahu bahwa defisit anggaran di daerah saat ini sangat besar. Karena itu, kami akan menyampaikan usulan Pak Gubernur ini ke mitra kami, yaitu Menteri PUPR,” ujar Rouw.
Sebagai informasi, hingga April 2024 lalu, Pemprov Riau telah menyelesaikan pembebasan 89 dari total 94 persil lahan yang terdampak pembangunan flyover di kawasan Simpang Panam. Pemerintah daerah juga telah mengalokasikan Rp70 miliar untuk mendukung tahap awal pembebasan lahan tersebut. (RK5)
Editor: Dana Asmara
