RiauKepri.com, PEKANBARU- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk segera menaikkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat, menyusul lonjakan jumlah titik panas (hotspot) dan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah.
Permintaan tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (21/7/2025). Ia menyebut, dari enam provinsi prioritas penanganan karhutla di Indonesia, Riau mencatatkan jumlah hotspot dan firespot terbanyak.
“Untuk enam provinsi prioritas, Riau ini yang paling banyak titik panas. Daerah-daerah sudah terjadi kebakaran, maka provinsi sebaiknya langsung menetapkan status tanggap darurat,” ujar Suharyanto.
Menurut dia, peningkatan status tanggap darurat akan mempercepat penyaluran bantuan dari pemerintah pusat secara maksimal. BNPB mencatat, kebakaran telah terjadi di sejumlah wilayah di 12 kabupaten/kota di Riau, dengan intensitas bervariasi.
Dua wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis karena lokasinya berbatasan langsung dengan Malaysia. Suharyanto mengingatkan potensi gangguan asap lintas negara jika tidak ditangani secara serius.
“Jangan sampai negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura terganggu oleh kiriman asap dari wilayah kita,” tegasnya.
Suharyanto menambahkan, tantangan pengendalian karhutla tahun ini seharusnya lebih ringan dibanding tahun 2023 yang dilanda El Nino. Ia menyebut, kondisi cuaca di 2025 masih relatif basah dan bahkan beberapa daerah masih mengalami banjir.
Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar yang turut hadir dalam peninjauan menyebutkan bahwa kondisi iklim di Riau memang patut diwaspadai. Pemerintah pusat telah menurunkan tim ke lapangan untuk mempercepat penanganan karhutla secara terpadu.
Pantauan satelit Himawari BMKG menunjukkan sebaran asap masih terlihat di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Data Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan (SiPongi) mencatat, hingga 20 Juli 2025, Rokan Hilir memiliki jumlah hotspot tertinggi di Riau dengan 1.767 titik, disusul Rokan Hulu (1.114 titik) dan Dumai (333 titik). Total hotspot di Riau sejak 1 Januari hingga 20 Juli 2025 mencapai 4.449 titik, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Juli sebanyak 3.031 titik.
Sebagai bagian dari upaya mitigasi, pemerintah telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendorong hujan buatan. OMC yang digelar BNPB, BMKG, dan mitra swasta telah dilakukan dalam dua tahap, dengan total 14 sortie dan penyemaian 12.600 kg garam (NaCl).
“OMC menjadi langkah penting dalam mengurangi potensi kekeringan, terutama di lahan gambut,” kata Sulaiman.
Selain itu, patroli pencegahan dan pemadaman terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Saat ini patroli terpadu dilakukan di 9 posko desa, dan patroli mandiri di 19 posko lainnya.
Kementerian Kehutanan mencatat, luas karhutla di Riau pada periode Januari-Mei 2025 mencapai 751,08 hektare, dengan dominasi lahan gambut sebesar 96,23 persen. Sebagian besar kebakaran terjadi di area non-hutan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Januanto, menyampaikan bahwa 120 personel Manggala Agni telah dikerahkan, termasuk pasukan bantuan dari luar provinsi seperti Jambi dan Sumatra Selatan.
“Bantuan juga datang dari Daops Bukit Tempurung dan Sarolangun di Jambi, serta Daops Musi Banyuasin dari Sumsel,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak, pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, swasta, dan masyarakat, dalam mengendalikan karhutla di Riau. (RK5)
