Menu

Mode Gelap
Bupati Roby Puji Kreasi Tumpeng Melestarikan Budaya ‘Emak-Emak’ Kuala Sempang Borong Lima Gelar Juara Umum di Walikota Cup 2026, SH Terate Rayon Garuda Tanjungpinang Gelar Malam Tasyakuran Kemenangan Bayar Retribusi Sampah Kini Bisa Pakai QRIS BRK Syariah, Pemkab Karimun Wujudkan Transaksi Digital yang Mudah dan Praktis Prakiraan Cuaca Kepri Rabu, 13 Mei 2026: Batam dan Bintan Berpotensi Hujan Ringan, Natuna-Anambas Waspada Angin Kencang Bupati Bintan Resmi Buka Turnamen Sepak Bola Bupati Cup III Tahun 2026 LAMR dan Sejumlah Elemen Masyarakat Kembali Satukan Langkah Perjuangkan DIR

Riau

Gubri Tagih Rp100 Triliun dan Desak Presiden Buka Free Trade Zone di Meranti

badge-check


					Gubernur Riau Datuk Seri Setia Amanah Abdul Wahid. Perbesar

Gubernur Riau Datuk Seri Setia Amanah Abdul Wahid.

RiauKepri.com, PEKANBARU- Di Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau, Gubernur Riau Datuk Seri Setia Amanah Abdul Wahid menyampaikan dua tuntutan strategis kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan itu bagi hasil 10 persen untuk Riau atau Rp100 triliun dan daerah kawasan perdagangan bebas free trade zone (FTZ) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam wawancara langsung dengan salah satu televisi swasta, Wahid menyoroti skema pembagian hasil antara pusat dan daerah yang menurutnya perlu diubah menjadi model take on product.

Wahid mengklaim, produk ekonomi Riau tahun 2024 lalu mencapai Rp1.112 triliun. “Kalau 10 persen saja dari nilai itu dikembalikan ke Riau, artinya ada lebih dari Rp100 triliun yang bisa dikelola untuk pembangunan daerah,” ucap Wahid dalam helat Riau Berzikir, Sabtu (9/8/2025) lalu.

Menurut Wahid, jika tuntutan ini dipenuh tentunya akan memberi Riau kekuatan fiskal yang besar untuk menata infrastruktur dan layanan publik secara mandiri.

Wahid juga menyatakan, hal ini sudah ia diskusikan langsung dengan Menteri Keuangan, dan berharap Presiden Prabowo memberi lampu hijau terhadap wacana perubahan skema tersebut.

Selain pembagian hasil, Wahid juga meminta Presiden Prabowo menetapkan kawasan Ransang di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai zona perdagangan bebas atau free trade zone. Menurutnya, posisi geografis Riau sangat strategis karena berada di tengah Pulau Sumatera dan dekat jalur perdagangan dunia.

“Kami punya sumber daya alam yang kaya, pelabuhan yang strategis, dan posisi logistik yang luar biasa. Dengan FTZ, potensi ini bisa dimaksimalkan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Wahid juga mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di empat wilayah lainnya, Bukit Batu (Bengkalis), Buton (Siak), Pulau Burung (Inhil), dan Tenayanraya (Pekanbaru). Pengembangan KEK akan mempercepat hilirisasi dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Menurut Wahid, semua ini bagian dari upaya menjadikan Riau sebagai tulang punggung ekonomi barat Indonesia. “Kami kerja keras, kami menghasilkan. Sekarang kami minta dukungan penuh dari pemerintah pusat,” ucap Wahid. (Galeri)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Marwah Diri

10 Mei 2026 - 08:56 WIB

Hardiknas, Polsek Bina Widya Beri Kado Bibit Pohon dan Perlengkapan Pendidikan ke Mahasiswa

9 Mei 2026 - 16:45 WIB

Setahun Kesepakatan DIR, Perjuangan Riau Istimewa Terus Berlanjut

9 Mei 2026 - 13:16 WIB

Tamu Beradat

9 Mei 2026 - 05:44 WIB

Koperasi Serasi Sepadu Jaya dan PT Priatama Riau Gelar Penanaman Perdana Kebun Plasma KKPA di Rupat

7 Mei 2026 - 16:46 WIB

Trending di Dumai