RiauKepri.com, KARIMUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun akhirnya mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar di Balai Rong Sri, Senin (11/08/2025). Keputusan ini menjadi tonggak penting arah pembangunan Karimun lima tahun mendatang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza, serta dihadiri oleh seluruh anggota dewan. Hadir pula Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, Wakil Bupati Rocky Marciano Bawole, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga tokoh masyarakat.
Laporan Panitia Khusus (Pansus) RPJMD yang disampaikan oleh anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa seluruh fraksi memberikan dukungan penuh. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan Karimun lima tahun ke depan mendapat legitimasi politik yang solid.
Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza, menekankan bahwa persetujuan RPJMD bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen lembaga legislatif dalam memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
“Dokumen RPJMD ini adalah peta jalan pembangunan. DPRD akan mengawal dan mengevaluasi setiap tahapannya, agar tidak menyimpang dari visi dan misi yang sudah disepakati,” ujar Rafiza.
Bupati Karimun, Iskandarsyah, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan penuh terhadap RPJMD. Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat krusial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam paparannya, Bupati menegaskan fokus pembangunan akan diarahkan pada penguatan ekonomi maritim, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan pemanfaatan potensi darat maupun laut. Dengan letak geografis yang strategis, Karimun diyakini bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi di perbatasan.
“Karimun berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Ini peluang besar untuk menarik investasi, mengembangkan perdagangan, sekaligus memperkuat sektor perikanan dan kelautan,” jelas Iskandarsyah.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menargetkan perbaikan infrastruktur, khususnya transportasi laut dan darat. Hal ini dianggap penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar arus logistik.
Sektor pendidikan dan kesehatan turut menjadi perhatian. RPJMD menempatkan kedua sektor ini sebagai prioritas, dengan target peningkatan kualitas layanan dan akses yang lebih merata hingga ke pulau-pulau terpencil.
Dalam bidang lingkungan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga keseimbangan pembangunan dengan keberlanjutan. Program pengelolaan sampah, penghijauan, dan perlindungan pesisir akan digarap secara lebih serius.
Sementara itu, DPRD meminta agar pelaksanaan RPJMD dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat harus dilibatkan melalui partisipasi publik, baik dalam perencanaan maupun pengawasan.
Tokoh masyarakat yang hadir juga menyambut baik pengesahan RPJMD. Mereka berharap program yang tertuang tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar terasa dampaknya di lapangan.
Dengan adanya dokumen perencanaan yang sudah disepakati bersama, Kabupaten Karimun kini memiliki arah pembangunan yang jelas hingga 2029. Harapannya, akselerasi pembangunan mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus kesejahteraan masyarakat.
“Pengesahan ini hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana komitmen pemerintah daerah dan DPRD mengubah rencana ini menjadi kerja nyata,” ujar salah satu tokoh masyarakat usai rapat. (Galeri Foto)
