Meski sempat tertinggi kedua secara nasional, angka pengangguran di Kepulauan Riau terus menurun dalam tiga tahun terakhir.
RiauKepri.com, TANJUNGPINANG — Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri turut dipengaruhi oleh tingginya arus masuk pencari kerja dari luar daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Ansar saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) VI Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Kepri yang berlangsung di Aston Hotel Tanjungpinang, Sabtu (11/10/2025).
Menurutnya, Provinsi Kepri memiliki berbagai keunggulan strategis yang menjadi daya tarik baik nasional maupun internasional. Selain letak geografis yang berada di jalur pelayaran internasional, pemerintah pusat juga memberikan berbagai privilege bagi Kepri, seperti penetapan kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun.
“Khusus Batam, seluruh wilayahnya telah ditetapkan sebagai kawasan FTZ. Kondisi ini menjadikan Batam magnet kuat bagi investor untuk menanamkan modalnya, sekaligus menarik banyak pencari kerja dari berbagai provinsi di Indonesia,” papar Ansar.
Namun, lanjut Gubernur, derasnya arus masuk tenaga kerja dari luar daerah tidak sepenuhnya berdampak positif. Banyak di antara mereka belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kepri, sehingga berpengaruh terhadap angka TPT.
“Banyak yang datang ke Kepri dengan harapan mendapat pekerjaan, tetapi belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Akibatnya, hal ini memengaruhi angka pengangguran terbuka kita,” ujarnya.
Untuk itu, Ansar berharap adanya pengaturan khusus bagi para pendatang yang ingin mencari kerja di Kepri, agar pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja berjalan seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja kompeten.
“Kita perlu aturan yang lebih jelas dan tegas terkait arus masuk pencari kerja dari luar daerah. Tujuannya bukan untuk membatasi, tapi memastikan mereka yang datang benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” tegasnya.
Ambiguitas Data TPT Kepri
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri, Diky Wijaya, menegaskan adanya ambiguitas dalam data yang menyebut Kepri berada di posisi kedua tertinggi nasional untuk tingkat pengangguran terbuka (6,6 persen, setelah Papua).
Menurutnya, meski angka TPT relatif tinggi, kebutuhan tenaga kerja di Kepri sesungguhnya juga sangat besar.
“Kepri dengan 98 persen wilayah lautan dan 2 persen daratan memiliki sekitar 26 ribu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tersebar di 23 kawasan industri. Artinya, kebutuhan tenaga kerja justru cukup tinggi dibandingkan jumlah pengangguran,” ujar Diky.
Ia menambahkan, Kepri kini menjadi destinasi baru bagi pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 6,8 persen penduduk Kepri merupakan bagian dari angkatan kerja usia muda dan kelompok rentan.
“Jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, kemiskinan turun hingga 4 persen, dan inflasi di bawah 3 persen, maka tampak ada ambiguitas dalam posisi Kepri sebagai provinsi dengan pengangguran tertinggi kedua di Indonesia,” jelas Diky.
Ia juga menilai sebaran penduduk turut memengaruhi variabel tersebut.
“Kepri ini seperti gula, manis sehingga banyak didatangi semut,” ujarnya beranalogi.
TPT Kepri Terus Menurun Tiga Tahun Terakhir
Data BPS menunjukkan, TPT Provinsi Kepri dalam tiga tahun terakhir terus menurun dan berada dalam kondisi terkendali.
TPT Kepri turun sebesar 0,72 persen dari 7,61 persen pada Februari 2023 menjadi 6,89 persen pada Februari 2025. Jumlah pengangguran juga turun dari 84,23 ribu orang pada Februari 2023 menjadi 75,21 ribu pada Februari 2025.
Penurunan TPT terjadi di seluruh kabupaten/kota. Kota Batam turun dari 11,79 ribu pada 2020 menjadi 7,68 ribu pada 2024. Kabupaten Karimun dari 8,36 ribu menjadi 5,52 ribu, Kota Tanjungpinang dari 9,30 ribu menjadi 4,69 ribu, dan Kabupaten Bintan dari 8,86 ribu menjadi 4,53 ribu.
Sementara itu, Kabupaten Natuna turun dari 4,10 ribu menjadi 3,89 ribu, Lingga dari 4,41 ribu menjadi 3,38 ribu, dan Kepulauan Anambas dari 3,44 ribu menjadi 2,38 ribu.
Penempatan dan Peningkatan SDM
Dalam rentang 2021–2024, Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad berhasil menyalurkan 71.182 tenaga kerja di tujuh kabupaten/kota, terdiri dari 36.013 laki-laki dan 35.169 perempuan.
Tahun 2021 tercatat 26.167 tenaga kerja ditempatkan, tahun 2022 sebanyak 16.362, tahun 2023 naik menjadi 16.550, dan hingga Mei 2024 mencapai 12.103 orang.
Ansar menyebut, keberhasilan menurunkan pengangguran tidak terlepas dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal melalui pelatihan dan sertifikasi.
Lebih dari 2.000 milenial telah mendapat pembekalan keahlian agar menjadi tenaga profesional. Selain itu, Pemprov juga membangun Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) di kawasan FTZ Sei Bati, Karimun.
“Pembangunan ini bertujuan memberi kesempatan bagi putra daerah untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas, agar siap bersaing di pasar kerja,” ujar Ansar.
Dampak pada Kemiskinan dan Ketimpangan
Penurunan angka pengangguran juga berdampak pada berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kepri.
Data BPS mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 117,28 ribu orang, turun 7,68 ribu orang dibandingkan September 2024. Persentase penduduk miskin juga turun menjadi 4,44 persen, menjadikan Kepri provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sumatera dan keempat terendah nasional.
Sementara itu, Gini ratio Kepri — indikator ketimpangan pendapatan — menunjukkan tren fluktuatif: 0,339 (2021), 0,325 (2022), 0,340 (2023), 0,357 (2024), dan 0,382 (2025).
Kenaikan Gini ratio ini terjadi karena pendapatan masyarakat menengah meningkat lebih tinggi dibanding kelompok berpenghasilan rendah. (Adv)
